Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.07/2019
- Nomor
- 48/PMK.07/2019
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 62
www.jdih.kemenkeu.go.id
Menetapkan
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK. www.jdih.kemenkeu.go.id
BAB I
5 . Dana Perimbangan adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus.
www.jdih.kemenkeu.go.id
13 . Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut Dana Tamsil Guru PNSD adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang belum mendapatkan tunjangan profesi guru Pegawai Negeri Sipil www.jdih.kemenkeu.go.id Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
21 . Dana Pelayanan Kepariwisataan adalah dana yang dialokasikan untuk mendukung peningkatan kualitas destinasi pariwisata dan daya saing pariwisata daerah, serta meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas masyarakat lokal, serta perluasan kesempatan kerja di bidang pariwisata.
e . Dana BOP PAUD;
J. Dana PK2UKM;
BAB II PENGANGGARAN
BAB II
Kementerian/lembaga menyampaikan perkiraan kebutuhan pendanaan masing-masing DAK Nonfisik kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan www.jdih.kemenkeu.go.id paling lambat bulan Januari, dengan ketentuan sebagai berikut:
e . kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri menyampaikan perkiraan kebutuhan Dana Pelayanan Adminduk;
www.jdih.kemenkeu.go.id
BAB III PENGALOKASIAN
BAB III
· (2) Penghitungan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f termasuk penghitungan alokasi dana cadangan. www.jdih.kemenkeu.go.id . - 11 -
b . Dana BOS Afirmasi dilakukan berdasarkan jumlah satuan pendidikan pada daerah tertinggal dikalikan dengan biaya satuan perjenjang pendidikan;
h . Dana BOP Kesetaraan dilakukan berdasarkan jumlah peserta didik dikalikan dengan biaya satuan per peserta didik; dan L Dana BOP Museum dan Taman Budaya dilakukan berdasarkan jumlah museum dan taman budaya dikalikan dengan biaya satuan per museum/taman budaya.
a . dana cadangan BOS, dana cadangan BOP PAUD, dan dana cadangan BOP Kesetaraan dilakukan berdasarkan proyeksi perubahan jumlah peserta didik pada tahun anggaratl bersangkutan;
www.jdih.kemenkeu.go.id ( 1)
Kementerian pemerintahan · penghi tungan
yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan melakukan alokasi Dana BOK untuk provms1, kabupaten, dan kota.
d . Biaya akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah;
b . Biaya akreditasi Rumah Sakit dilakukan berdasarkan biaya akreditasi rumah sakit dikalikan dengan jumlah rumah sakit yang direncanakan untuk diakreditasi; c . Biaya akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat dilakukan berdasarkan biaya akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat dikalikan dengan jumlah Pusat rf' www.jdih.kemenkeu.go.id Kesehatan Masyarakat yang direncanakan untuk diakredi tasi;
dan
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
5 . kegiatan sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan Adminduk dilakukan berdasarkan biaya sinkronisasi dan harmonisasi dikalikan dengan frekuensi kegiatan; dan
2 . kegiatan pelayanan dokumen kependudukan dilakukan berdasarkan biaya pelayanan dokumen dikalikan dengan frekuensi kegiatan; www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…
Undang-Undang