Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.07/2017
- Nomor
- 199/PMK.07/2017
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 18
www.jdih.kemenkeu.go.id
Menetapkan
. Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DANA DESA SETIAP KABUPATEN/KOTA DAN PENGHITUNGAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA. www.jdih.kemenkeu.go.id
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
www.jdih.kemenkeu.go.id
BAB II PENGANGGARAN DANA DESA
BAB II
(1)
Rincian Dana Desa setiap daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan www.jdih.kemenkeu.go.id ayat (3) disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada saat Pembahasan Tingkat I Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN untuk mendapat persetujuan.
BAB III PENGALOKASIAN DANA DESA SETIAP KABUPATEN/KOTA
BAB III
DD Kab/Kota = AD Kab/Kota + AA Kab/Kota + AF Kab/Kota Keterangan: DD Kab/Kota =Dana Desa setiap kabupaten/kota AD Kab/Kota =Alokasi Dasar setiap kabupaten/kota AA Kab/Kota =Alokasi Afirmasi setiap kabupaten/kota AF Kab/Kota =Alokasi Formula setiap kabupaten/kota
www.jdih.kemenkeu.go.id
.r'
www.jdih.kemenkeu.go.id
AA Kab/Kota = (AA DST *DST Kab/Kota) + (AA DT * DT Kab/Kota) Keterangan: AA Kab/Kota AA DST Alokasi Afirmasi kabupaten/kota setiap besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi DST Kab/Kota = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi di kabupaten/kota AA DT besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi DT Kab/Kata = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi di kabupaten/kota
www.jdih.kemenkeu.go.id AA Desa Keterangan: AA Desa DD DST DT (0,03 *DD) / {(2 *DST) + (1 *DT)} Alokasi Afirmasi setiap Desa pagu Dana Desa nasional = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
AF Kab/Kota = {(O,10 * Yl) + (0,50 * Y2) + (0,15 * Y3) + (0,25 *Y4)} * (0,20 *DD) Keterangan: AF Kab/ Kota = Alokasi Formula setiap kabupaten/kota Y1 rasio jumlah penduduk Desa setiap Y2 Y3 Y4 kabupaten/kota terhadap total penduduk Desa nasional rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap kabupaten/kota terhadap total penduduk miskin Desa nasional ras10 luas wilayah Desa setiap kabupaten/kota terhadap total luas wilayah Desa nasional ras10 IKK kabupaten/kota terhadap total IKK kabupaten/kota yang memiliki Desa
BAB IV PENGHITUNGAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
BAB IV
www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…
Undang-Undang