Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 2/PMK.02/2015
- Nomor
- 2/PMK.02/2015
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 11
·
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.
·
5 . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);
4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (L embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan L embaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4996);
5423);
t www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
·
Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.02/2011 tentang tentang · Tata Cara Penyediaan A nggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuang an Nomor 65/PMK.02/2012;
·
MEMUTUSKAN: PERATURA N MENTER! KEUA NGA N TENTA NG PERUBAHA N KEDUA ATA S PERATURA N MENTER! KEUANGA N NOMOR 217/PMK.02/2011 TENTA NG TATA CARA PENYEDIA A N A NGGA RAN, PENGHITUNGAN, PEMBA YARA N, DA N PERTA NGGUNGJA WA BA N SUBSIDI JENIS BAHA N BAKAR MINYAKTERTENTU. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan. Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan A nggaran, Penghitung an, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana telah diubah deng an Peraturan Menteri Keuang an Nomor 65/PMK.02/2012, diubah sebag ai berikut: t www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud deng an:
. 1 www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
1 1. Kementerian Energ i dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya dising kat Kementerian ESDM adalah kementerian yang bidang tugasnya meliputi energi dan sumber daya mineral.
3.
( 1) Dalam rang ka pelaksanaan ang g aran subsidi Jenis BBM Tertentu, Menteri Keuang an selaku Peng g una A ng g aran Bendahara Umum Negara menetapkan Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagai KPA BUN.
Ketentuan Pasal 3 ayat (6) dihapus sehing g a berbunyi sebag ai berikut:
1 www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
SH = SHLxV SHL = [(HJE BBM- PPN- PBBKB)- HPBBM] SH Subsidi harga SHL Subsidi harga per liter V VolumeJenis BBMTertentu (liter) HJE BBM HargaJualEceran BBM (Rp/liter) PPN - Pajak Pertambahan Nilai (Rp/liter) PBBKB HP BBM Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Rp/liter) Harga Patokan BBM (Rpjliter)
. r www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
(1). Berdasarkan permintaan pembayaran subsidi Jenis· BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), KPA BUN melakukan penelitian dan verifikasi . atas data pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
(5 ) Hasil verifikasi volume sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus disampaikan kepada KPA · BUN setiap bulan paling lambat tanggal 18 bulan berikutnya.
(/]/ www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
Pasal II
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 7 Januari 2015 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Januari 2015 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ttd. BAMBANG P.S. BRODJONEGORO MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 18 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM u.b. KEPALA BAGIAN T.U .. KEMENTERIAN www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)