Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan pembayaran tunjangan kinerja Pegawai pada kementerian negara/lembaga.
7.Menambahkan Lampiran mengenai format SPTJM setelah Lampiran huruf C, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
jdih.kemenkeu.go.id Pasal II Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memeriri.tahkan pengundangan Peraturan Menteri m1 dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Maret 2023 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Maret 2023 DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 232 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Kepala Bagi , ementerian ~ I 1f.g;_S1_a..-:----\ jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 80/PMK.05/2017 TENTANG TATA <;ARA PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA A. FORMAT REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA .............. (1) UNIT ORGANISASI ......................................... (2) REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI BULAN ........................ .
1.Jumlah Tunjangan 1. Potongan Pajak Uraian Kelas Jumlah Tunjangan Kinerja No. 2. Pajak 2. Jumlah Netto Jabatan Penerima per Kelas Jabatan
3.Jumlah 1 (3) (4) (5) 1. (6) 1. (9)
2.(7) 2. (10)
3.(8) 2 1. 1.
2.2.
3. 3 1. 1.
2.2.
3. dst 1. 1.
2.2.
3. Jumlah (11) 1. (12) 1. (15)
2.(13) 2. (16) 3 . (14) • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • ' •••••••••••••••••••••••••••.••• t •• Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Pengeluaran Nama ..................... (17) Nama ..................... (18) NIP ....................... . NIP ....................... .
jdih.kemenkeu.go.id PETUNJUK PENGISIAN REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI No. Keterangan
(1)Diisi dengan nama kementerian negara/lembaga
(2)Diisi dengan unit organisasi
(3)Diisi dengan uraian kelas jabatan sesuai peringkatnya
(4)Diisi dengan jumlah pegawai/ personil
(5)Diisi dengan tunjangan kinerja per kelas jabatan
(6)Diisi dengan jumlah tunjangan (4x5)
(7)Diisi dengan jumlah pajak per kelas jabatan
(8)Diisi dengan jumlah tunjangan bruto (6+7)
(9)Diisi dengan jumlah potongan pajak (=7)
(10)Diisi dengan jumlah tunjangan netto (8-9)
(11)Diisi dengan jumlah seluruh pegawai penerima tunjangan
(12)Diisi dengan jumlah seluruh tunjangan
(13)Diisi dengan jumlah seluruh pajak
(14)Diisi dengan jumlah tunjangan bruto seluruh tunjangan
(15)Diisi dengan jumlah seluruh potongan pajak
(16)Diisi dengan jumlah netto seluruh tunjangan
(17)Diisi dengan nama dan NIP Pejabat Pembuat Komitmen
(18)Diisi dengan nama dan NIP Bendahara Pengeluaran jdih.kemenkeu.go.id B. FORMAT REKAPITULASI DAFTAR KEKURANGAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA . . . . . . . . . . . . . . (1) UNIT ORGANISASI ......................................... (2) REKAPITULASI DAFTAR KEKURANGAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI BULAN ........................ S.D ........................ .
1.Jumlah 1. Jumlah 1. Jumlah Tunjangan Tunjangan Kekurangan Tunjangan Seharusnya Dibayarkan TunjanganUraian Jumlah Kinerja 2. Pajak 2. Pajak 2. PajakNo. Kelas Penerima per Kelas 3. Jumlah Bruto 3. Jumlah Bruto 3. Jumlah Bruto Jabatan Jabatan 4. Potongan Pajak 4. Potongan Pajak 4. Potongan Pajak
5.Jumlah Netto 5. Jumlah Netto 5. Jumlah Netto 1 (3) (4) (5) 1. (6) 1. (11) 1. (16)
2.(7) 2. (12) 2. (17)
3.(8) 3. (13) 3. (18)
4.(9) 4. (14) 4. (19)
5.(10) 5. (15) 5. /20l 2 1. 1. 1.
2.2. 2.
3.3. 3.
4.4. 4.
5.5. 5.
dst 1. 1. 1.
2.2. 2.
3.3. 3.
4.4. 4.
5.5. 5.
Jumlah (21) 1. (22) 1. (27) 1. (32)
2.(23) 2. (28) 2. (33)
3.(24) 3. (29) 3. (34)
4.(25) 4. (30) 4. (35)
5.(26) 5. (31) 5. (36) Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Pengeluaran Nama ..................... (37) Nama ..................... (38) NIP ....................... . NIP ....................... .
jdih.kemenkeu.go.id PETUNJUK PENGISIAN REKAPITULASI DAFTAR KEKURANGAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI No. Keterangan
(1)Diisi dengan nama kementerian negara/lembaga
(2)Diisi dengan unit organisasi
(3)Diisi dengan uraian kelas jabatan sesuai peringkatnya
(4)Diisi dengan jumlah pegawai/ personil
(5)Diisi dengan tunjangan kinerja per kelas jabatan
(6)Diisi dengan jumlah tunjangan (4x5)
(7)Diisi dengan jumlah pajak per kelas jabatan
(8)Diisi dengan jumlah tunjangan bruto (6+7)
(9)Diisi dengan jumlah potongan pajak (=7)
(10)Diisi dengan jumlah tunjangan netto (8-9)
(11)Diisi dengan jumlah tunjangan yang sudah dibayarkan
(12)Diisi dengan jumlah pajak
(13)Diisi dengan jumlah tunjangan bruto (11 + 12)
(14)Diisi dengan jumlah potongan pajak
(15)Diisi dengan jumlah tunjangan netto (13-14)
(16)Diisi dengan jumlah kekurangan tunjangan (6-11)
(17)Diisi dengan jumlah pajak
(18)Diisi dengan jumlah tunjangan bruto ( 16+ 17)
(19)Diisi dengan jumlah potongan pajak
(20)Diisi dengan jumlah tunjangan netto (18-19)
(21)Diisi dengan jumlah seluruh pegawai penerima tunjangan
(22)s.d (26) Diisi dengan jumlah seluruh angka pada masing-masing baris yang sesuai di atasnya
(27)s.d (31) Diisi dengan jumlah seluruh angka pada masing-masing baris yang sesuai di atasnya
(32)s.d (36) Diisi dengan jumlah seluruh angka pada masing-masing baris yang sesuai di atasnya
(37)Diisi dengan nama dan NIP Pejabat Pembuat Komitmen
(38)Diisi dengan nama dan NIP Bendahara Pengeluaran jdih.kemenkeu.go.id C. FORMAT REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN SELISIH TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA .............. (1) UNIT ORGANISASI ......................................... (2) REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN SELISIH TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI BULAN ........................ S.D ........................ .
1.Jumlah 1. Jumlah 1. Jumlah Selisih Tunjangan Tunjangan Tunjangan Tunjangan Kinerja Profesi Kinerja Uraian Jumlah Kinerja 2. Pajak 2. Pajak 2. Pajak No. Kelas Penerima per Kelas 3. Jumlah Bruto 3. Jumlah Bruto 3. Jumlah Bruto Jabatan Jabatan 4. Potongan Pajak 4. Potongan Pajak 4. Potongan Pajak
5.Jumlah Netto 5. Jumlah Netto 5. Jumlah Netto 1 (3) (4) (5) 1. (6) 1. (11) 1. (16)
2.(7) 2. (12) 2. (17)
3.(8) 3. (13) 3. (18)
4.(9) 4. (14) 4. (19)
5.(10) 5. (15) 5. (20) 2 1. 1. 1.
2.2. 2.
3.3. 3.
4.4. 4.
5.5. 5.
dst 1. 1. 1.
2.2. 2.
3.3. 3.
4.4. 4.
5.5. 5.
Jumlah (21) 1. (22) 1. (27) 1. (32)
2.(23) 2. (28) 2. (33)
3.(24) 3. (29) 3. (34)
4.(25) 4. (30) 4. (35)
5.(26) 5. (31) 5. (361 Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Pengeluaran Nama ..................... (37) Nama ..................... (38) NIP ....................... . NIP ...................... ..
jdih.kemenkeu.go.id No. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
(22)s.d (26)
(27)s.d (31)
(32)s.d (36)
(37)
(38)PETUNJUK PENGISIAN REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN SELISIH TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI Keterangan Diisi dengan nama kementerian negara/lembaga Diisi dengan unit organisasi Diisi dengan uraian kelas jabatan sesuai peringkatnya Diisi dengan jumlah pegawai/ personil Diisi dengan tunjangan kinerja per kelas jabatan Diisi dengan jumlah tunjangan kinerja (4x5) Diisi dengan jumlah pajak per kelas jabatan Diisi dengan jumlah tunjangan bruto (6+7) Diisi dengan jumlah potongan pajak (=7) Diisi dengan jumlah tunjangan netto (8-9) Diisi dengan jumlah tunjangan profesi Diisi dengan jumlah pajak Diisi dengan jumlah tunjangan bruto (11 +12) Diisi dengan jumlah potongan pajak Diisi dengan jumlah tunjangan netto (13-14) Diisi dengan jumlah selisih tunjangan kinerja (6-11) Diisi dengan jumlah pajak Diisi dengan jumlah tunjangan bruto (16+ 17) Diisi dengan jumlah potongan pajak Diisi denganjumlah tunjangan netto (18-19) Diisi dengan jumlah seluruh pegawai penerima tunjangan Diisi dengan jumlah seluruh angka pada masing-masing baris yang sesuai di atasnya Diisi dengan jumlah seluruh angka pada masing-masing baris yang sesuai di atasnya Diisi dengan jumlah seluruh angka pada masing-masing baris yang sesuai di atasnya Diisi dengan nama dan NIP Pejabat Pembuat Komitmen Diisi dengan nama clan NIP Bendahara Pengeluaran jdih.kemenkeu.go.id D. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK KOP SURAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Nomor: .............. (1) Yang bertanda tangan di bawah ini :
1.Nama : .......................... (2)
2.NIP/NRP : .......................... (3)
3.Jabatan : .......................... (4)
4.Satuan Kerja : .......................... (5)
5.Unit Eselon I : .......................... (6)
6.Kementerian/Lembaga : .......................... (7) Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
1.Perhitungan yang terdapat dalam daftar nominatif dan/ atau pembayaran tunjangan kinerja Pegawai bulan ...... (8) telah dihitung dengan benar.
2.Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan m1 tidak benar, menimbulkan kerugian negara, dan/ atau menimbulkan permasalahan hukum, maka saya bersedia bertanggung jawab secara mutlak untuk menyetor kerugian negara tersebut ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. ......... .. ...... ,................. (9) ................................... (10) ................................... ( 11) ··································· (12) ············· ...................... (13) jdih.kemenkeu.go.id PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN No Uraian
(1)Diisi dengan nomor surat pernyataan
(2)Diisi dengan nama pejabat penanda tangan surat pernyataan
(3)Diisi dengan NIP/ NRP
(4)Diisi dengan uraian jabatan struktural penanda tangan surat pernyataan
(5)Diisi dengan nama dan kode satuan kerja
(6)Diisi dengan nama dan kode unit eselon I
(7)Diisi dengan nama dan kode kementerian negara/lembaga
(8)Diisi dengan bulan dan tahun pembayaran tunjangan kinerja Pegawai
(9)Diisi dengan lokasi, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan surat pernyataan
(10)Diisi dengan jabatan (KPA/PPK) penandatangan surat pernyataan ( 11) Diisi dengan Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi ( 12) Diisi dengan nama lengkap penandatangan surat pernyataan ( 13) Diisi dengan NIP/ NRP pejabat penandatangan surat pernyataan MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
SRI MULYANIJNDRAWATI Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Kepala Bag· si Kementerian I s:.zy ~ ~r:---7 *\.--,e.,"-7 MAS SOE NIP 196909 jdih.kemenkeu.go.id