DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 80/PMK.05/2017

Nomor: 80/PMK.05/2017
Tahun: 2017
Ditetapkan: 19 Juni 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa ketentuan mengenai pemberian tunjangan kinerja pegawai pada setiap kementerian negara/lembaga telah diatur dalam Peraturan Presiden nengenai pemberian tunjangan kinerja pegawai pada setiap kementerian negara/lembaga;
b.bahwa agar pembayaran belanja pegawai yang berupa tunjangan kinerja pegawai pada kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawa.b, perlu mengatur ketentuan mengenai pembayaran tunjangan kinerja pegawai pada kementerian negara/le:nbaga;
c.bahwa sesuai dengan ketentuan ?asal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan :1.an Belanja Negara, Menteri Keuangan berwenang mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembayaran belanja pegawa1;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perl V www.jdih.kemenkeu.go.id

Menetapkan

Menetapkan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Negara/Lembaga; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Repub:ik Indonesia Nomor 5423); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai pada Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan kementerian negara/lembaga.
2.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh k:.iasa dari pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.
3.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang melaksar..akan kewenangan pengguna anggaran/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan </ www.jdih.kemenkeu.go.id pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4.Pejabat Penandatangan Surat Perintc.h Membayar yang selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaa:i pembayaran dan menerbitkan perintah perhbayaran.
5.Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, meny1mpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertangg-_:mgjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belar_ja Negara pada kantor/satuan kerja kementerian negc.ra/lembaga.
6.Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa Bendahara Umum Negara.
7.Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/Bendahara Pengeluaran.
8.Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggara.n dalam rangka pembayaran tagihan kepada peneri:na hak/Bendahara Pengeluaran.
9.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan surat perintah membayar. www.jdih.kemenkeu.go.id

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

Tunjangan kinerja diberikan kepada Pegawai sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden yang mengatur mengenai tunjangan kinerja Pegawai pada masing-masing kementerian negara/lembaga.

BAB III

PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 3

Pembayaran tunjangan kinerja dilaksanakan berdasarkan alokasi dana yang tersedia pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran masing-masing kementerian negara/lembaga.

Pasal 4

Pembayaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dengan memperhitungkan capaian kinerja Pegawai setiap bulannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Besaran tunjangan kinerja Pegawai mengikuti ketentuan dalam Peraturan Presiden yang mengatur mengenai tunjangan kinerja Pegawai masing-masing kementerian negara/lembaga.
(2)Besaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden yang mengatur mengenai tunjangan kinerja Pegawai pada masing-masing kementerian negara/lembaga. if www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 6

( 1) Pembayaran tunjangan kinerja dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung ke rekening Pegawai.

(2)Dalam hal pembayaran tunjangan kinerja dengan mekanisme pembayaran langsung ke rekening Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan, tunjangan kinerja dapat jibayarkan melalui Bendahara Pengeluaran setelah mendapat persetujuan dari kepala KPPN.

Pasal 7

(1)PPK menyusun daftar pembayaran tunjangan kinerja untuk kebutuhan setiap bulan.
(2)Berdasarkan daftar pembayaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), PPK menyusun rekapitulasi daftar pembayaran tunjangan kinerja Pegawai.
(3)Daftar pembayaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kebutuhan tunjangan pajak yang ditanggung oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-ur:dangan di bidang perpajakan.
(4)Berdasarkan rekapitulasi daftar pembayaran tunjangan kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , PPK mengajukan SPP-LS pembayaran tunjangan kinerja kepada PPSPM.
(5)Pengajuan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan:
1. a.daftar pembayaran tunjangan kinerja;
2. b.daftar nominatif pembayaran tunjangan kinerja yang paling sedikit memuat nama Pegawai, besaran tunjangan kinerja, dan nomor rekening Pegawai yang ditandatangani oleh PPK;
3. c.rekapitulasi daftar pembayaran tunjangan kinerja Pegawai yang memuat kebutuhar: pembayaran untuk seluruh Pegawai yang berhak rnenerima tunjangan serta telah memperhitungkan kewajiban pajak, yang dibuat sesuai format tercantum dalam Lampiran 7 www.jdih.kemenkeu.go.id ( 1) huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
4. d.Surat Setoran Pajak Pajak Penghasilan Pasal 2 1 dalam hal pembayaran dilakukan langsung ke rekening Pegawai.

Pasal 8

Berdasarkan SPP-LS Pasal 7 ayat (4), sebagaimana dimaksud dalam PPSPM menerbitkan SPM-LS pembayaran tunjangan kinerja.

(2)SPM-LS pembayaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diterbitkan untuk kebutuhan bulan berkenaan.
(3)Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran tunjangan kinerja akibat pemberlakuan Peraturan Presiden mengenai tunjangan kinerja Pegawai di lingkungan kementerian negara/lembaga, SPM-LS dapat diajukan ke KPPN untuk beberapa bulan sekaligus.

Pasal 9

( 1) Pengajuan SPM-LS dengan mekanisme pembayaran langsung ke rekening Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1) disampaikan ke KPPN mitra kerja dengan dilampiri dokumen sebagai berikut:

a.daftar nominatif pembayaran tunjangan kinerja;
b.rekapitulasi daftar pembayaran tunjangan kinerja Pegawai; dan
c.Surat Setoran Pajak Pajak Penghasilan Pasal 2 1.

(2)Pengajuan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diterbitkan dengan memperhitungkan potongan pajak penghasilan.

Pasal 10

( 1) Pengajuan SPM-LS dengan mekar:.isme pembayaran langsung ke rekening Bendal:ara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) disampaikan ke KPPN mitra kerja dengan dilampiri ·� www.jdih.kemenkeu.go.id rekapitulasi daftar pembayaran tunjangan kinerja Pegawai yang memuat:

a.kebutuhan pembayaran untuk seh:ruh Pegawai yang berhak menerima tunjangan; dan
b.perhitungan kewajiban pajak.

(2)Rekapitulasi daftar pembayaran t1njangan kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diterbitkan tanpa potongan pajak penghasilan.
(4)Bendahara Pengeluaran sebagai wajib potong/wajib pungut segera menyetorkan pajak penghasilan ke kas negara sesuai perhitungan pajak yang seharusnya dipungut oleh Bendahara Pengeluarc..n mengacu pada ketentuan mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran pajak.
(5)Dalam hal terdapat sISa dana penyaluran tunjangan kinerja yang dibayarkan melalui Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) , sisa dana dimaksud disetor ke kas negara pada akhir tahun anggaran. Pasal 1 1 Terhadap SPM-LS yang diajukan ke KPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diterbitkan SP2D.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa ketentuan mengenai pemberian tunjangan kinerja pegawai pada setiap kementerian negara/lembaga telah diatur dalam Peraturan Presiden nengenai pemberian tunjangan kinerja pegawai pada setiap kementerian negara/lembaga;
b.bahwa agar pembayaran belanja pegawai yang berupa tunjangan kinerja pegawai pada kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawa.b, perlu mengatur ketentuan mengenai pembayaran tunjangan kinerja pegawai pada kementerian negara/le:nbaga;
c.bahwa sesuai dengan ketentuan ?asal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan :1.an Belanja Negara, Menteri Keuangan berwenang mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembayaran belanja pegawa1;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perl V www.jdih.kemenkeu.go.id

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai pada Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan kementerian negara/lembaga.
2.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh k:.iasa dari pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.
3.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang melaksar..akan kewenangan pengguna anggaran/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan </ www.jdih.kemenkeu.go.id pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4.Pejabat Penandatangan Surat Perintc.h Membayar yang selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaa:i pembayaran dan menerbitkan perintah perhbayaran.
5.Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, meny1mpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertangg-_:mgjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belar_ja Negara pada kantor/satuan kerja kementerian negc.ra/lembaga.
6.Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa Bendahara Umum Negara.
7.Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/Bendahara Pengeluaran.
8.Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggara.n dalam rangka pembayaran tagihan kepada peneri:na hak/Bendahara Pengeluaran.
9.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan surat perintah membayar. www.jdih.kemenkeu.go.id

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

Tunjangan kinerja diberikan kepada Pegawai sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden yang mengatur mengenai tunjangan kinerja Pegawai pada masing-masing kementerian negara/lembaga.

BAB III

PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 3

Pembayaran tunjangan kinerja dilaksanakan berdasarkan alokasi dana yang tersedia pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran masing-masing kementerian negara/lembaga.

Pasal 4

Pembayaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dengan memperhitungkan capaian kinerja Pegawai setiap bulannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Besaran tunjangan kinerja Pegawai mengikuti ketentuan dalam Peraturan Presiden yang mengatur mengenai tunjangan kinerja Pegawai masing-masing kementerian negara/lembaga.
(2)Besaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden yang mengatur mengenai tunjangan kinerja Pegawai pada masing-masing kementerian negara/lembaga. if www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 6

( 1) Pembayaran tunjangan kinerja dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung ke rekening Pegawai.

(2)Dalam hal pembayaran tunjangan kinerja dengan mekanisme pembayaran langsung ke rekening Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan, tunjangan kinerja dapat jibayarkan melalui Bendahara Pengeluaran setelah mendapat persetujuan dari kepala KPPN.

Pasal 7

(1)PPK menyusun daftar pembayaran tunjangan kinerja untuk kebutuhan setiap bulan.
(2)Berdasarkan daftar pembayaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), PPK menyusun rekapitulasi daftar pembayaran tunjangan kinerja Pegawai.
(3)Daftar pembayaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kebutuhan tunjangan pajak yang ditanggung oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-ur:dangan di bidang perpajakan.
(4)Berdasarkan rekapitulasi daftar pembayaran tunjangan kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , PPK mengajukan SPP-LS pembayaran tunjangan kinerja kepada PPSPM.
(5)Pengajuan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan:
1. a.daftar pembayaran tunjangan kinerja;
2. b.daftar nominatif pembayaran tunjangan kinerja yang paling sedikit memuat nama Pegawai, besaran tunjangan kinerja, dan nomor rekening Pegawai yang ditandatangani oleh PPK;
3. c.rekapitulasi daftar pembayaran tunjangan kinerja Pegawai yang memuat kebutuhar: pembayaran untuk seluruh Pegawai yang berhak rnenerima tunjangan serta telah memperhitungkan kewajiban pajak, yang dibuat sesuai format tercantum dalam Lampiran 7 www.jdih.kemenkeu.go.id ( 1) huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
4. d.Surat Setoran Pajak Pajak Penghasilan Pasal 2 1 dalam hal pembayaran dilakukan langsung ke rekening Pegawai.

Pasal 8

Berdasarkan SPP-LS Pasal 7 ayat (4), sebagaimana dimaksud dalam PPSPM menerbitkan SPM-LS pembayaran tunjangan kinerja.

(2)SPM-LS pembayaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diterbitkan untuk kebutuhan bulan berkenaan.
(3)Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran tunjangan kinerja akibat pemberlakuan Peraturan Presiden mengenai tunjangan kinerja Pegawai di lingkungan kementerian negara/lembaga, SPM-LS dapat diajukan ke KPPN untuk beberapa bulan sekaligus.

Pasal 9

( 1) Pengajuan SPM-LS dengan mekanisme pembayaran langsung ke rekening Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1) disampaikan ke KPPN mitra kerja dengan dilampiri dokumen sebagai berikut:

a.daftar nominatif pembayaran tunjangan kinerja;
b.rekapitulasi daftar pembayaran tunjangan kinerja Pegawai; dan
c.Surat Setoran Pajak Pajak Penghasilan Pasal 2 1.

(2)Pengajuan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diterbitkan dengan memperhitungkan potongan pajak penghasilan.

Pasal 10

a.kebutuhan pembayaran untuk seh:ruh Pegawai yang berhak menerima tunjangan; dan
b.perhitungan kewajiban pajak.

(2)Rekapitulasi daftar pembayaran t1njangan kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diterbitkan tanpa potongan pajak penghasilan.
(4)Bendahara Pengeluaran sebagai wajib potong/wajib pungut segera menyetorkan pajak penghasilan ke kas negara sesuai perhitungan pajak yang seharusnya dipungut oleh Bendahara Pengeluarc..n mengacu pada ketentuan mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran pajak.
(5)Dalam hal terdapat sISa dana penyaluran tunjangan kinerja yang dibayarkan melalui Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) , sisa dana dimaksud disetor ke kas negara pada akhir tahun anggaran. Pasal 1 1 Terhadap SPM-LS yang diajukan ke KPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diterbitkan SP2D.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 80/PMK.05/2017

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2013