Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 20/PMK.05/2005
- Nomor
- 20/PMK.05/2005
- Tahun
- 2005
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 12
menetapkan Peraturan menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut Atas Impor Barang Dalam Rangka Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contracts) Minyak dan Gas Bumi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR BARANG BERDASARKAN KONTRAK BAGI HASIL (PRODUCTION SHARING CONTRACTS) MINYAK DAN GAS BUMI
Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :
Atas impor barang untuk keperluan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi yang diimpor oleh Kontraktor Bagi Hasil (production sharing contractor) Minyak dan Gas Bumi diberikan fasilitas pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam rangka Impor tidak dipungut.
Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan pajak Dalam Rangka Impor tidak dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sampai dengan berakhirnya Kontrak Bagi Hasil yang bersangkutan.
7/19/22, 9:48 AM PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2005/20~PMK.010~2005Per.HTM 3/4
Kontraktor Wajib melaporkan realisasi impor barang yang mendapatkan pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, dan Kepala BPMIGAS paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) berakhir.
7/19/22, 9:48 AM PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2005/20~PMK.010~2005Per.HTM 4/4 Direktur jenderal Bea dan Cukai diinstruksikan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.
Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan yang diatur oleh Menteri Keuangan mengenai tata cara impor barang dalam rangka kontrak bagi hasil sebelam berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang bertentangan dengan Pertauran Menteri Keuangan ini dinyatakan tidak berlaku.
Perturan menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2005. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 3 Maret 2 MENTERIKEUANGANREPUBLIKINDONESIA JUSUF ANWAR
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)