Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.Kontrak Kerja Sarna adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.
t G www.jdih.kemenkeu.go.id
2.Kontrak Bagi Hasil adalah suatu bentuk Kontrak Kerja Sarna dalarn kegiatan usaha hulu rninyak dan gas burni berdasarkan prinsip pernbagian hasil produksi.
3.Kontrak Bagi Hasil Gross Split adalah suatu bentuk Kontrak Kerja Sarna dalarn Kegiatan Usaha Hulu berdasarkan prinsip pernbagian gross produksi tanpa rnekanisrne pengernbalian biaya operasi.
4.Operasi Perrninyakan adalah kegiatan Eksplorasi, Eksploitasi, pengangkutan sarnpa1 dengan titik penyerahan, penutupan dan peninggalan surnur (plug and abandonment), serta pernulihan bekas penarnbangan (site restoration) rninyak dan gas burni, terrnasuk kegiatan pengolahan lapangan, pengangkutan, penyirnpanan, dan penjualan hasil produksi sendiri sebagai kelanjutan dari Eksplorasi dan Eksploitasi.
5.Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan rnernperoleh inforrnasi rnengenai kondisi geologi untuk rnenernukan dan rnernperoleh perkiraan cadangan rninyak dan gas burni di wilayah kerja yang ditentukan.
6.Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk rnenghasilkan rninyak dan gas burni dari wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian surnur, pernbangunan saran a pengangkutan, penyirnpanan, dan pengolahan, untuk pernisahan dan pernurnian rninyak dan gas burni di lapangan serta kegiatan lain yang rnendukungnya.
7.Produksi Kornersial adalah saat dirnulainya penjualan Minyak Burni dan/ atau Gas Burni sarnpai dengan berakhirnya Kontrak Bagi Hasil Gross Split.
8.Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalarn wilayah hukurn pertarnbangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi.
www.jdih.kemenkeu.go.id
9.Kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melakukan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sarna dengan badan pelaksana yang melakukan pengendalian kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi.
10.Penyedia Barang (Vendor) adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Kontraktor sebagai penyedia barang impor berdasarkan kontrak untuk melakukan pengadaan barang impor.
11.Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah sistem integrasi seluruh layanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada semua pengguna jasa yang bersifat publik dan berbasis web.
12.Sistem Indonesia National Single selanjutnya disebut Sistem INSW Elektronik yang mengintegrasikan Window yang adalah Sistem sistem dan/ atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhananjkebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/ atau impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis.
13.Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
14.Direktur J enderal adalah Direktur J enderal Be a dan Cukai.
15.Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Utama adalah instansi vertikal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal.
16.Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesua1 dengan Undang-Undang Kepabeanan.
t www.jdih.kemenkeu.go.id BAB II PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR Bagian Kesatu Pernberian Pernbebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Dalarn Rangka Irnpor Pasal 2
(1)Atas irnpor barang untuk keperluan kegiatan usaha hulu rninyak dan gas burni dalarn rangka Operasi Perrninyakan berdasarkan:
a.Kontrak Kerja Sarna berupa Kontrak Bagi Hasil yang ditandatangani sebelurn berlakunya Undang-Undang Nornor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Burni dan Kontraktornya telah rnernilih untuk rnelakukan penyesuaian kontrak secara keseluruhan sesuai dengan Peraturan Pernerintah Nornor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pernerintah Nornor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikernbalikq.n dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Burni;
b.Kontrak Kerja Sarna berupa Kontrak Bagi Hasil yang ditandatangani setelah berlakunya Undang-Undang Nornor 22 Tahun 2001 ten tang Minyak dan Gas Burni dan sebelurn berlakunya Peraturan Pernerintah N9rnor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikernbalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Burni dan Kontraktornya telah rnernilih untuk rnelakukan penyesuman kontrak secara keseluruhan sesuai dengan Peraturan Pernerintah Nornor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pernerintah Nornor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikernbalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dart Gas Burni;
www.jdih.kemenkeu.go.id
c.Kontrak Kerja Sarna berupa Kontrak Bagi Hasil yang ditandatangani setelah berlakunya Peraturan Pernerintah Nornor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikernbalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Burni dan kontraknya telah disesuaikan dengan Peraturan Pernerintah Nornor 27 Tahun 2017 ten tang Perubahan atas Peraturan Pernerintah Nornor 79 Tahun 2010 ten tang Biaya Operasi yang Dapat Dikernbalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang U saha H ulu Minyak dan Gas Burni;
d.Kontrak Kerja Sarna berupa Kontrak Bagi Hasil yang ditandatangani setelah berlakunya Peraturan Pernerintah Nornor 27 Tahun 2017 ten tang Perubahan atas Peraturan Pernerintah Nornor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikernbalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Burni;
e.Kontrak Kerja Sarna berupa Kontrak Bagi Hasil Gross Split sesuai dengan Peraturan Pernerintah Nornor 53 Tahun 2017 ten tang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Burni dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split; dan
f.Kontrak Kerja Sarna yang tidak dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Pernerintah Nornor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pernerintah N<;>rnor 79 Tahun 2010 ten tang Biaya Operasi yang Dapat Dikernbalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Burni dan Peraturan Pernerintah Nornor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Burni dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split, dapat diberikan pernbebasan bea rnasuk dan tidak dipungut pajak dalarn rangka irnpor.
www.jdih.kemenkeu.go.id
(2)Kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dalam rangka Operasi Perminyakan se bagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a.tahap Eksplorasi; dan
b.tahap Eksploitasi, termasuk kegiatan pengolahan lapangan, pengangkutan, peny1mpanan dan penjualan hasil produksi sendiri sebagai kelanjutan dari kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
(3)Kegiatan pengangkutan pada tahap Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan pembangunan sarana pengangkutan minyak dan gas bumi dari sumur sampai dengan titik serah.
(4)Bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
a.bea masuk anti dumping;
b.bea masuk imbalan;
c.bea masuk tindakan pengamanan; dan/ atau
d.bea masuk pembalasan.
(5)Pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a.Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
danjatau
b.Pajak Penghasilan Pasal 22.
(6)Pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor pada tahap Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sarna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor diberikan berdasarkan pertimbangan keekonomian proyek dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral;
www.jdih.kemenkeu.go.id
b.untuk kegiatan usaha hulu rninyak dan gas burni berdasarkan Kontrak Kerja Sarna sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf e, pernbebasan bea rnasuk dan tidak dipungut pajak dalarn rangka irnpor diberikan sarnpai dengan saat dirnulainya produksi kornersial; dan
c.untuk kegiatan usaha hulu rninyak dan gas burni berdasarkan Kontrak Kerja Sarna sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf f, pernbebasan bea rnasuk dan tidak dipungut pajak dalarn rangka irnpor diberikan sesuai dengan kontrak sarnpai dengan berakhirnya rnasa kontrak dirnaksud.
(7)Pertirnbangan keekonornian proyek sebagairnana dirnaksud pada ayat (6) huruf a hanya diberikan kepada Kontraktor yang tidak dapat rnencapai Internal Rate of Return (IRR) berdasarkan hasil penghitungan keekonornian dalarn suatu periode Kontrak Bagi Hasil dan rnerniliki Wilayah Kerja sebagai berikut:
a.berlokasi di laut dalarn;
b.rnerniliki potensi hidrokarbon yang berada pada kedalarnan reservoir yang berkarakteristik High Pressure/ High Temperature/ High Impurities;
c.berada di suatu wilayah yang keberadaan infrastruktur penunJang rninyak dan gas burninya rnasih terbatas;
d.rnerupakan pengernbangan lapangan secondary dan lapangan tertiary; dan/ a tau
e.rnerupakan pengernbangan lapangan unconventional.
(8)Dalarn hal terdapat pengernbangan lapangan baru dalarn satu Wilayah Kerja, pertirnbangan keekonornian proyek sebagairnana dirnaksud pada ayat (6) huruf a telah rnernperhitungkan Internal Rate of Return (IRR) secara keseluruhan dalarn satu Wilayah Kerja.
t www.jdih.kemenkeu.go.id
(9)Pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Kontraktor berupa badan usaha atau bentuk usaha tetap yang mengikat Kontrak Kerja Sarna dengan:
a.satuan kerja yang bertugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi; atau
b.perusahaan milik negara yang bergerak di bidang energi minyak dan gas bumi.
(10)Pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negen;
b.barang tersebut sudah diproduksi di dalam negen namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan; atau
c.barang tersebut sudah diproduksi di dalam negen namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri.
(11)Pelaksanaan 1mpor barang yang mendapatkan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh:
a.Kontraktor; atau
b.Penyedia Barang (Vendor).
Bagian Kedua Tata Cara Pengajuan Permohonan untuk Mendapatkan Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor Pasal 3
(1)Untuk mendapatkan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka 1mpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Kontraktor mengajukan www.jdih.kemenkeu.go.id permohonan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama yang mengawasi Wilayah Kerja.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui Sistem INSW.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilampiri dengan:
a.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
b.Kontrak Kerja Sarna atau Kontrak Bagi Hasil beserta perubahannya; dan
c.Rencana Impor Barang (RIB).
(4)Dalam hal permohonan melalui Sistem INSW belum dapat dilaksanakan, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan melampirkan:
a.dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b;
b.contoh atau spes1men tandatangan pimpinan/ manaJer atau para pejabat perusahaan yang diberikan wewenang untuk menandatangani Rencana Impor Barang (RIB); dan
c.asli Rencana Impor Barang (RIB) yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk.
(5)Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, serta ayat (4) huruf b, dapat dalam bentuk softcopy berupa hasil pindaian dari dokumen asli dalam media penyimpan data elektronik.
(6)Rencana Impor Barang (RIB) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf c, merupakan dokumen yang telah disetujui oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerin tahan di bidang minyak dan gas bumi dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (10).
www.jdih.kemenkeu.go.id
(7)Pada tahap Eksploitasi, selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4), permohonan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus disertai:
a.surat rekomendasi mengena1 pertimbangan keekonomian proyek dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi, untuk Kontrak Kerja Sarna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d; atau
b.surat keterangan yang menyatakan bahwa tahap Eksploitasi belum sampai pada saat dimulainya produksi komersial dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi, untuk Kontrak Kerja Sarna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e.
(8)Surat rekomendasi mengenai pertimbangan keekonomian proyek sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf a, paling sedikit memuat informasi mengenai:
a.pencapaian Internal Rate of Return (IRR) atas penghitungan keekonomian dalam suatu periode Kontrak Bagi Hasil; dan
b.Wilayah Kerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7).
(9)Dalam hal Sistem INSW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dioperasikan atau mengalami gangguan operasional, pengajuan permohonan dilakukan secara manual dan lampiran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam bentuk hardcopy dokumen.
G www.jdih.kemenkeu.go.id ( 10) Dalam hal proses impor akan dilakukan oleh Penyedia Barang (Vendor), permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan nama Penyedia Barang (Vendor) yang akan melakukan impor dan melampirkan bukti kontrak pengadaan barang antara Kontraktor dengan Penyedia Barang (Vendor).
(11)Dalam hal dokumen lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) atau ayat (7) telah tersedia dalam Sistem INSW atau Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kontraktor tidak perlu menyampaikan kembali dokumen lampiran tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama yang mengawasi Wilayah Kerja.
(12)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.