DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 20/PMK.07/2009

Nomor: 20/PMK.07/2009
Tahun: 2009
Ditetapkan: 13 Februari 2009
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

2.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana. Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alohsi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 84/PMK.07/2008 TENTANG PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DAN SANKSI ATAS PENYALAHGUNAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 ayat (2) diubah dan menambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasall berburiyi sebagai berikut: Pasall

(1)D- . bagi hasil cukai hasil tembakau dialoMikan dalam undang-undang mengmai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan perubahannya.
(2)Pernbagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing daerah prainsi/ kabupaten/kota diatur oleh gubemur clan diusulkan kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan
(3)Terhadap usulan gubernur sebagaimma dimaksud pa& ayat (2), Menteri K k g a n membb&kan persetujuannya - d a i ~ menetapkannya dalam bentuk Peraturan Menteri Ke~angan.

2.Ketentuan PasaI 3 ayat (1) diubah, d g g a P d 3 berbunyi sebagai berikut:

(1)Penh&atan kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (I)huruf a digunakan untuk peningkatan kualitas bahan baku industri hasil ternbakau yang meliputi:
1. a.standarisasi kualitas bahan baku;. . b, mendorong pembudidayaan bahan baku berkadar nikotin rendah;
2. c.pengembangan sarana laboratorium uji dan pengembangan metode pengujian;
3. d.penan- panen dan pascapanen bahan baku; danjatau
4. e.penguatan kelembagaankelompok petani tembakau.
(2)Gubernur/bupati/waIikota bertanggung jawab , untuk mengger- mendorong, dan melaksanakan kegiatan pemn&atan kualitas bahan baku sebagajmana dimaksud pada ayat
(1)s m dengan prioritas dan karakteristik daerah masingmasing.

3.Ketentuan Pasal 6 ayat (3) diubah, sehhgga Pasal 6 berbunyi sebagai lxrikut:

Pasal 6

(1)Pemetaan industri hasid tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d merupakan bagian dari pembinaan industri berupa kegiatan pengumpulan data yang berkaitan dengan industri hasii tesnbakau di suatu daerah. t#NTERIKEUA,NEAN
(2)Fernetaan industri hasil tembakau sebagairnana dimaksud pada ayat (I),sekurang-kurangnyadiputi:
1. a.nama pabrik, Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC),dan nomor izin usaha ind-
2. b.lokasi/aIamat pabrik (jalan/desa, kota/kabupaten, dan prcwinsi);
3. c.realisasi produksi;
4. d.@ah tenaga kerja linting/giling. tenaga keja pengemasan, dan tenaga kerja lainnya;
5. e.realisasi pembayaran cukai;
6. f.wilayahpemawan;
7. g.@ah, merek, type, dan kapasitas mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau;
8. h.jumlah alat lintin&:dai~
9. i.asal daerah bahan baku (ternbakau dan cengkih).
(3)Gubanur/bupati/walikota menyusun, mengadministrasikan, . dan memutakhirkan database industri hasil tembakau.

4.Ketentuan PasaI 7 ayat (1) huruf c dan huruf d diubah serta menarnbahkan 2 (dua) huruf yakni huruf e dan huruf f, d g g a Pasal 7 berbunyi sebagai berikut P d 7

(1)Pernbinaan lingkungan sosial sebagaimana. . dimaksud daIam Pasal 2 ayat (1)h d c meliputi:
1. a.pembinaan kemarnpuan dan keterarnpilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan /atau daerah penghsil bahan baku industri hasil tembakau; b, penerapan manajernen limbah industri hasil tembakau yang mengacu kepada analisis dampak h n g k q m (AMDAL);
2. c.penetapan kawasan tanpa asap rokok dan pengadaan tempat khusus untuk merokok di tempat u m w
3. d.peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita &bat darnpak asap rokok;
4. e.Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan bagi tenaga kaja industri hasil tembakau; dan/atau
5. f.Penguatan ekonomi masyarakat di hngkungan industri hasil tembakau dalarn ran*. pengentasan kerniskhan mengurangi pengang-, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dilaksanakan antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi. . . VENTER1 KEUANQAN
(2)Gubernur/bupati/walikota bertanggung jawab untuk menggerakkan,mendorong. dan melaksanakan kegiatan pembinaan lin-an sosial sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) sesuai dengan prioritas dan kanhrktik daerah masing-masing.

5.Ketentuan Pasal 9 ayat (1) d m ayat (2) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

(1)Pemberantasan barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)huruf e meliputi:
1. a.pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran; dan
2. b.pengumpulan i n f o m i hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukaidi peredaran atau tempat penjualan eceran.
(2)Apabila dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diternukan indikasi adanya hasil .&mbakau yang dilekati pita cukai paIsu dan basil tembakau yang tidak dilekati pita cukai, gubem~/bupati/walikotamenyampaikan infonmsi secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
(3)Penyarnpaian infomwi tentang adany6 indikki sebagoimam dimaksud pada ayat (2)dilaksanakan sebagai kikut:
1. a.dalam ha1 pelaksana kegiatan adalah gubemw, infonnasi h p a i k a n kepada Kepala Kantor Wilayah atau KepaIa Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setempat; atau
2. b.dalam hal pelaksana kedatan adalah bupati/walikota, infonnasi disampaikan kepada Kepala Kantor PeGawasan dan Pelayanan Bea d& cukai &!tempat.
(4)Gubemur/bupati/walikota . bertanggung . jawab untuk mengger- mendorong, dan . melaksanakan kegiatan pemkrantasan barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal I1 Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. . . MENTERI KEUANGAN R~PUBLIKINDONESIA Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalarn Berita Negara Republik Indonesia. Ditetppkan di Jakarta pada tanggal 13 ~ e b r u a r i2009 MENTBRI KBUANGAN ttd. Salinan sesuai dengan aslinya, SRI MULYANI INDRAWATI Keoala Biro Umum

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana. Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alohsi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 84/PMK.07/2008 TENTANG PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DAN SANKSI ATAS PENYALAHGUNAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 ayat (2) diubah dan menambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasall berburiyi sebagai berikut: Pasall

(1)D- . bagi hasil cukai hasil tembakau dialoMikan dalam undang-undang mengmai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan perubahannya.
(2)Pernbagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing daerah prainsi/ kabupaten/kota diatur oleh gubemur clan diusulkan kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan
(3)Terhadap usulan gubernur sebagaimma dimaksud pa& ayat (2), Menteri K k g a n membb&kan persetujuannya - d a i ~ menetapkannya dalam bentuk Peraturan Menteri Ke~angan.

2.Ketentuan PasaI 3 ayat (1) diubah, d g g a P d 3 berbunyi sebagai berikut:

(1)Penh&atan kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (I)huruf a digunakan untuk peningkatan kualitas bahan baku industri hasil ternbakau yang meliputi:
1. a.standarisasi kualitas bahan baku;. . b, mendorong pembudidayaan bahan baku berkadar nikotin rendah;
2. c.pengembangan sarana laboratorium uji dan pengembangan metode pengujian;
3. d.penan- panen dan pascapanen bahan baku; danjatau
4. e.penguatan kelembagaankelompok petani tembakau.
(2)Gubernur/bupati/waIikota bertanggung jawab , untuk mengger- mendorong, dan melaksanakan kegiatan pemn&atan kualitas bahan baku sebagajmana dimaksud pada ayat
(1)s m dengan prioritas dan karakteristik daerah masingmasing.

3.Ketentuan Pasal 6 ayat (3) diubah, sehhgga Pasal 6 berbunyi sebagai lxrikut:

Pasal 6

(1)Pemetaan industri hasid tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d merupakan bagian dari pembinaan industri berupa kegiatan pengumpulan data yang berkaitan dengan industri hasii tesnbakau di suatu daerah. t#NTERIKEUA,NEAN
(2)Fernetaan industri hasil tembakau sebagairnana dimaksud pada ayat (I),sekurang-kurangnyadiputi:
1. a.nama pabrik, Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC),dan nomor izin usaha ind-
2. b.lokasi/aIamat pabrik (jalan/desa, kota/kabupaten, dan prcwinsi);
3. c.realisasi produksi;
4. d.@ah tenaga kerja linting/giling. tenaga keja pengemasan, dan tenaga kerja lainnya;
5. e.realisasi pembayaran cukai;
6. f.wilayahpemawan;
7. g.@ah, merek, type, dan kapasitas mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau;
8. h.jumlah alat lintin&:dai~
9. i.asal daerah bahan baku (ternbakau dan cengkih).
(3)Gubanur/bupati/walikota menyusun, mengadministrasikan, . dan memutakhirkan database industri hasil tembakau.

4.Ketentuan PasaI 7 ayat (1) huruf c dan huruf d diubah serta menarnbahkan 2 (dua) huruf yakni huruf e dan huruf f, d g g a Pasal 7 berbunyi sebagai berikut P d 7

(1)Pernbinaan lingkungan sosial sebagaimana. . dimaksud daIam Pasal 2 ayat (1)h d c meliputi:
1. a.pembinaan kemarnpuan dan keterarnpilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan /atau daerah penghsil bahan baku industri hasil tembakau; b, penerapan manajernen limbah industri hasil tembakau yang mengacu kepada analisis dampak h n g k q m (AMDAL);
2. c.penetapan kawasan tanpa asap rokok dan pengadaan tempat khusus untuk merokok di tempat u m w
3. d.peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita &bat darnpak asap rokok;
4. e.Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan bagi tenaga kaja industri hasil tembakau; dan/atau
5. f.Penguatan ekonomi masyarakat di hngkungan industri hasil tembakau dalarn ran*. pengentasan kerniskhan mengurangi pengang-, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dilaksanakan antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi. . . VENTER1 KEUANQAN
(2)Gubernur/bupati/walikota bertanggung jawab untuk menggerakkan,mendorong. dan melaksanakan kegiatan pembinaan lin-an sosial sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) sesuai dengan prioritas dan kanhrktik daerah masing-masing.

5.Ketentuan Pasal 9 ayat (1) d m ayat (2) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

(1)Pemberantasan barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)huruf e meliputi:
1. a.pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran; dan
2. b.pengumpulan i n f o m i hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukaidi peredaran atau tempat penjualan eceran.
(2)Apabila dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diternukan indikasi adanya hasil .&mbakau yang dilekati pita cukai paIsu dan basil tembakau yang tidak dilekati pita cukai, gubem~/bupati/walikotamenyampaikan infonmsi secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
(3)Penyarnpaian infomwi tentang adany6 indikki sebagoimam dimaksud pada ayat (2)dilaksanakan sebagai kikut:
1. a.dalam ha1 pelaksana kegiatan adalah gubemw, infonnasi h p a i k a n kepada Kepala Kantor Wilayah atau KepaIa Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setempat; atau
2. b.dalam hal pelaksana kedatan adalah bupati/walikota, infonnasi disampaikan kepada Kepala Kantor PeGawasan dan Pelayanan Bea d& cukai &!tempat.
(4)Gubemur/bupati/walikota . bertanggung . jawab untuk mengger- mendorong, dan . melaksanakan kegiatan pemkrantasan barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal I1 Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. . . MENTERI KEUANGAN R~PUBLIKINDONESIA Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalarn Berita Negara Republik Indonesia. Ditetppkan di Jakarta pada tanggal 13 ~ e b r u a r i2009 MENTBRI KBUANGAN ttd. Salinan sesuai dengan aslinya, SRI MULYANI INDRAWATI Keoala Biro Umum

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 20/PMK.07/2009

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 6

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 106/PMK.07/2014

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28/PMK.07/2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 6

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 106/PMK.07/2014

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28/PMK.07/2016