DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28/PMK.07/2016

Nomor: 28/PMK.07/2016
Tahun: 2016
Ditetapkan: 19 Februari 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 66A ayat (1) dan Pasal 66D ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66C ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, Menteri Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi penggunaan anggaran yang berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang www.jdih.kemenkeu.go.id

Menetapkan

Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, telah ditetapkan persentase alokasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau bagian provinsi dan kabupaten/kota;

d.bahwa dalam rangka perubahan kebijakan atas penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan untuk rhelaksanakan pemantauan dan evaluasi penggunaan anggaran yang berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau perlu mengatur penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
1. 1.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4755);
2. 2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5767); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTE RI KEUANGAN TENTANG PENGGUNAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU. www.jdih.kemenkeu.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
2.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3.Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota.
4.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
5.DBH Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari Anggaran Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
6.Lingkungan industri hasil tembakau adalah seluruh wilayah administratif daerah yang memiliki industri hasil tembakau.
7.Penghasil bahan baku industri hasil tembakau adalah seluruh wilayah administratif daerah yang menghasilkan bahan baku industri hasil tembakau.
8.Sisa DBH CHT adalah DBH CHT yang telah disalurkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah namun tidak habis digunakan. www.jdih.kemenkeu.go.id
9.Menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian adalah menteri/pimpinan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tertentu.

BAB II

PENGGUNAAN DBH CHT

Pasal 2

(1)Penggunaan DBH CHT diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) untuk mendanai program/kegiatan:
  1. 1.peningkatan kualitas bahan baku;
  2. 2.pembinaan industri;
  3. 3.pembinaan lingkungan sosial;
  4. 4.sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau
  5. 5.pemberantasan barang kena cukai ilegal; dan
2. b.paling banyak 50% (lima puluh per seratus) untuk mendanai program/kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.
(2)Penggunaan DBH CHT untuk mendanai program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disinkronisasikan dengan program/kegiatan yang didanai dari penerimaan pajak rokok, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, DBH lainnya, dan Belanja Murni APBD.

Pasal 3

(1)Kepala Daerah bertanggung jawab terhadap penggunaan DBH CHT untuk program/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dengan memperhatikan karakteristik daerah. www.jdih.kemenkeu.go.id
(2)Karakteristik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.provinsi penghasil cukai dan penghasil tembakau;
2. b.provinsi penghasil cukai;
3. c.provinsi penghasil tembakau;
4. d.kabupaten/kota penghasil cukai dan penghasil tembakau;
5. e.kabupaten/kota penghasil cukai;
6. f.kabupaten/kota penghasil tembakau; dan/atau
7. g.kabupaten/kota nonpenghasil.

Pasal 4

Dalam rangka penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Kepala Daerah dapat membentuk sekretariat atau menunjuk koordinator pengelola penggunaan DBH CHT.

Pasal 5

(1)Kepala Daerah menyusun rancangan program/kegiatan dan penganggaran penggunaan DBH CHT untuk program/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
(2)Bupati/walikota menyampaikan rancangan program/ kegiatan dan penganggaran DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur sebelum tahun anggaran berjalan.
(3)Gubernur dapat memfasilitasi bupati/walikota dalam rangka penyusunan rancangan program/kegiatc.n ! dan penganggaran DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta melakukan koordinasi dengan Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. www.jdih.kemenkeu.go.id
(4)Besaran DBH CHT yang digunakan untuk mendanai program/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dalam APBD.

Pasal 6

Program/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dicantumkan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pasal 7

Program peningkatan kualitas bahan baku meliputi kegiatan:

a.standardisasi kualitas bahan baku;
b.pembudidayaan bahan baku berkadar nikotin rendah;
c.penyediaan sarana laboratorium uji dan pengembangan metode pengujian;
d.penanganan panen dan pasca panen bahan baku;
e.pembinaan dan fasilitasi pembentukan dan/atau pengesahan badan hukum kelompok petani tembakau; dan/atau
f.pengembangan bahan baku alternatif untuk tembakau virgm1a.

Pasal 8

(1)Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilaksanakan oleh provinsi penghasil cukai dan penghasil tembakau, provinsi penghasil tembakau, kabupaten/kota penghasil cukai dan penghasil tembakau, dan kabupaten/kota penghasil tembakau.
(2)Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat mengacu pada rincian kegiatan www.jdih.kemenkeu.go.id yang ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pertanian dan/atau perkebunan tembakau setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.

Pasal 9

(1)Program pembinaan industri meliputi kegiatan:
1. a.pendataan dan pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok sigaret dan pemberian sertifikat/kode registrasi mesm pelinting rokok sigaret;
2. b.fasilitasi kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual bagi industri kecil dan menengah;
3. c.pembentukan kawasan industri hasil tembakau;
4. d.pemetaan industri hasil tembakau;
5. e.fasilitasi pelaksanaan kemitraan Usaha Kecil Menengah dan usaha besar dalam pengadaan bahan baku dan produksi industri hasil tembakau;
6. f.pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manus1a pada usaha industri hasil tembakau skala kecil; dan/atau
7. g.pengembangan industri hasil tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah melalui fasilitasi pengujian tar dan nikotin bagi industri kecil dan menengah, dan penerapan Good Manufacturing Practises bagi industri hasil tembakau.
(2)Pendataan dan pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesm pelinting rokok sigaret dan pemberian sertifikat/kode registrasi mesin pelinting rokok sigaret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling kurang mencakup data sebagai berikut:
1. a.jumlah mesin pelinting sigaret (rokok) di setiap pabrik atau tempat lainnya; www.jdih.kemenkeu.go.id
2. b.identitas mesm pelinting sigaret (rokok) meliputi merek, tipe, kapasitas, asal negara pembuat;
3. c.identitas kepemilikan mesin pelinting sigaret (rokok) meliputi lokasi keberadaan dan asal mesin; dan
4. d.perpindahan kepemilikan mes1n pelinting sigaret (rokok).
(3)Pemetaan industri hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari pembinaan industri berupa kegiatan pengumpulan data yang berkaitan dengan industri hasil tembakau di suatu daerah.
(4)Pemetaan industri hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling kurang meliputi:
1. a.nama perusahaan;
2. b.lokasi/alamat kantor dan pabrik (nomor telepon, jalan/ desa, kota/kabupaten, dan provinsi);
3. c.nomor izin usaha industri atau Tanda Daftar I ndustri (TDI );
4. d.kapasitas terpasang (Sigaret Kretek Mesin, Sigaret Kretek Tangan, Sigaret Putih Mesin dan lain-lain);
5. e.realisasi produksi selama 2 (dua) tahun terakhir;
6. f.jumlah tenaga kerja linting/giling, tenaga kerja pengemasan, dan tenaga kerja lainnya;
7. g.Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC);
8. h.realisasi pembelian pita cukai;
9. i.wilayah pemasaran (dalam negeri dan atau luar negeri); J. jumlah, merek, type, dan kapasitas mesm pelinting sigaret (rokok) sertifikat registrasi mesin pelinting sigaret (rokok);
10. k.jumlah alat linting;
  1. 1.asal daerah bahan baku dan bahan baku penolong (dalam negeri/ luar negeri), jumlah yang dibu tuhkan; dan www.jdih.kemenkeu.go.id
11. m.hasil pengujian tar dan nikotin dari laboratorium penguji yang terakreditasi.

Pasal 10

(1)Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat dilaksanakan oleh provinsi penghasil cukai dan penghasil tembakau, provinsi penghasil cukai, kabupaten/kota penghasil cukai dan penghasil tembakau, dan kabupaten/kota penghasil cukai.
(2)Pelaksanaan kegiatan pada program pembinaan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat mengacu pada rincian kegiatan yang ditetapkan lebih rinci oleh menteri/pimpinan lembaga yang mempunya1 tugas dan fungsi di bidang industri setelah berkoordinasi dengan Menteri.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 66A ayat (1) dan Pasal 66D ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66C ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, Menteri Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi penggunaan anggaran yang berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang www.jdih.kemenkeu.go.id

Menetapkan

Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, telah ditetapkan persentase alokasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau bagian provinsi dan kabupaten/kota;

d.bahwa dalam rangka perubahan kebijakan atas penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan untuk rhelaksanakan pemantauan dan evaluasi penggunaan anggaran yang berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau perlu mengatur penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
1. 1.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4755);
2. 2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5767); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTE RI KEUANGAN TENTANG PENGGUNAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU. www.jdih.kemenkeu.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
2.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3.Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota.
4.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
5.DBH Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari Anggaran Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
6.Lingkungan industri hasil tembakau adalah seluruh wilayah administratif daerah yang memiliki industri hasil tembakau.
7.Penghasil bahan baku industri hasil tembakau adalah seluruh wilayah administratif daerah yang menghasilkan bahan baku industri hasil tembakau.
8.Sisa DBH CHT adalah DBH CHT yang telah disalurkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah namun tidak habis digunakan. www.jdih.kemenkeu.go.id
9.Menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian adalah menteri/pimpinan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tertentu.

BAB II

PENGGUNAAN DBH CHT

Pasal 2

(1)Penggunaan DBH CHT diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) untuk mendanai program/kegiatan:
  1. 1.peningkatan kualitas bahan baku;
  2. 2.pembinaan industri;
  3. 3.pembinaan lingkungan sosial;
  4. 4.sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau
  5. 5.pemberantasan barang kena cukai ilegal; dan
2. b.paling banyak 50% (lima puluh per seratus) untuk mendanai program/kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.
(2)Penggunaan DBH CHT untuk mendanai program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disinkronisasikan dengan program/kegiatan yang didanai dari penerimaan pajak rokok, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, DBH lainnya, dan Belanja Murni APBD.

Pasal 3

(1)Kepala Daerah bertanggung jawab terhadap penggunaan DBH CHT untuk program/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dengan memperhatikan karakteristik daerah. www.jdih.kemenkeu.go.id
(2)Karakteristik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.provinsi penghasil cukai dan penghasil tembakau;
2. b.provinsi penghasil cukai;
3. c.provinsi penghasil tembakau;
4. d.kabupaten/kota penghasil cukai dan penghasil tembakau;
5. e.kabupaten/kota penghasil cukai;
6. f.kabupaten/kota penghasil tembakau; dan/atau
7. g.kabupaten/kota nonpenghasil.

Pasal 4

Dalam rangka penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Kepala Daerah dapat membentuk sekretariat atau menunjuk koordinator pengelola penggunaan DBH CHT.

Pasal 5

(1)Kepala Daerah menyusun rancangan program/kegiatan dan penganggaran penggunaan DBH CHT untuk program/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
(2)Bupati/walikota menyampaikan rancangan program/ kegiatan dan penganggaran DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur sebelum tahun anggaran berjalan.
(3)Gubernur dapat memfasilitasi bupati/walikota dalam rangka penyusunan rancangan program/kegiatc.n ! dan penganggaran DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta melakukan koordinasi dengan Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. www.jdih.kemenkeu.go.id
(4)Besaran DBH CHT yang digunakan untuk mendanai program/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dalam APBD.

Pasal 6

Program/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dicantumkan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pasal 7

Program peningkatan kualitas bahan baku meliputi kegiatan:

a.standardisasi kualitas bahan baku;
b.pembudidayaan bahan baku berkadar nikotin rendah;
c.penyediaan sarana laboratorium uji dan pengembangan metode pengujian;
d.penanganan panen dan pasca panen bahan baku;
e.pembinaan dan fasilitasi pembentukan dan/atau pengesahan badan hukum kelompok petani tembakau; dan/atau
f.pengembangan bahan baku alternatif untuk tembakau virgm1a.

Pasal 8

(1)Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilaksanakan oleh provinsi penghasil cukai dan penghasil tembakau, provinsi penghasil tembakau, kabupaten/kota penghasil cukai dan penghasil tembakau, dan kabupaten/kota penghasil tembakau.
(2)Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat mengacu pada rincian kegiatan www.jdih.kemenkeu.go.id yang ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pertanian dan/atau perkebunan tembakau setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.

Pasal 9

(1)Program pembinaan industri meliputi kegiatan:
1. a.pendataan dan pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok sigaret dan pemberian sertifikat/kode registrasi mesm pelinting rokok sigaret;
2. b.fasilitasi kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual bagi industri kecil dan menengah;
3. c.pembentukan kawasan industri hasil tembakau;
4. d.pemetaan industri hasil tembakau;
5. e.fasilitasi pelaksanaan kemitraan Usaha Kecil Menengah dan usaha besar dalam pengadaan bahan baku dan produksi industri hasil tembakau;
6. f.pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manus1a pada usaha industri hasil tembakau skala kecil; dan/atau
7. g.pengembangan industri hasil tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah melalui fasilitasi pengujian tar dan nikotin bagi industri kecil dan menengah, dan penerapan Good Manufacturing Practises bagi industri hasil tembakau.
(2)Pendataan dan pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesm pelinting rokok sigaret dan pemberian sertifikat/kode registrasi mesin pelinting rokok sigaret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling kurang mencakup data sebagai berikut:
1. a.jumlah mesin pelinting sigaret (rokok) di setiap pabrik atau tempat lainnya; www.jdih.kemenkeu.go.id
2. b.identitas mesm pelinting sigaret (rokok) meliputi merek, tipe, kapasitas, asal negara pembuat;
3. c.identitas kepemilikan mesin pelinting sigaret (rokok) meliputi lokasi keberadaan dan asal mesin; dan
4. d.perpindahan kepemilikan mes1n pelinting sigaret (rokok).
(3)Pemetaan industri hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari pembinaan industri berupa kegiatan pengumpulan data yang berkaitan dengan industri hasil tembakau di suatu daerah.
(4)Pemetaan industri hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling kurang meliputi:
1. a.nama perusahaan;
2. b.lokasi/alamat kantor dan pabrik (nomor telepon, jalan/ desa, kota/kabupaten, dan provinsi);
3. c.nomor izin usaha industri atau Tanda Daftar I ndustri (TDI );
4. d.kapasitas terpasang (Sigaret Kretek Mesin, Sigaret Kretek Tangan, Sigaret Putih Mesin dan lain-lain);
5. e.realisasi produksi selama 2 (dua) tahun terakhir;
6. f.jumlah tenaga kerja linting/giling, tenaga kerja pengemasan, dan tenaga kerja lainnya;
7. g.Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC);
8. h.realisasi pembelian pita cukai;
9. i.wilayah pemasaran (dalam negeri dan atau luar negeri); J. jumlah, merek, type, dan kapasitas mesm pelinting sigaret (rokok) sertifikat registrasi mesin pelinting sigaret (rokok);
10. k.jumlah alat linting;
  1. 1.asal daerah bahan baku dan bahan baku penolong (dalam negeri/ luar negeri), jumlah yang dibu tuhkan; dan www.jdih.kemenkeu.go.id
11. m.hasil pengujian tar dan nikotin dari laboratorium penguji yang terakreditasi.

Pasal 10

(1)Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat dilaksanakan oleh provinsi penghasil cukai dan penghasil tembakau, provinsi penghasil cukai, kabupaten/kota penghasil cukai dan penghasil tembakau, dan kabupaten/kota penghasil cukai.
(2)Pelaksanaan kegiatan pada program pembinaan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat mengacu pada rincian kegiatan yang ditetapkan lebih rinci oleh menteri/pimpinan lembaga yang mempunya1 tugas dan fungsi di bidang industri setelah berkoordinasi dengan Menteri.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1995

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2015

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 84/PMK.07/2008

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 20/PMK.07/2009

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1995

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2015

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 84/PMK.07/2008

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 20/PMK.07/2009

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017