Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 204/PMK.04/2017
- Nomor
- 204/PMK.04/2017
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 33
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1 . Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 1 0 Tahun 1 995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun · 2 006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 0 Tahun 1 995 tentang Kepabeanan. 2 . Undang-Undang Cukai adalah Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 1 995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 9 Tahun 2 007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 1 995 tentang Cukai.
www.jdih.kemenkeu.go.id
8 . Ruang Penimbunan adalah b.agian dari Toko Bebas Bea berupa ruang yang dimiliki/dikuasai oleh Pengusaha Toko Bebas Bea untuk:
j 4- \ A www.jdih.kemenkeu.go.id 1 0 . Tempat Penyerahan adalah bagian dari Toko Bebas Bea berupa ruang yang dimiliki/ dikuasai oleh Pengusaha Toko Bebas Bea di:
1 1 . Gudang Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan berupa· pengemasan/pengemasan kembali, penyortiran, penggabungan (kitting), pengepakan, penyetelan, pemotongan, atas barang barang tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali. 1 2. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. 1 3. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai. 1 4. Kantor Wilayah atau KPU adalah Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 1 5. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya k�waj iban pabean sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai. 1 6. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas terten tu sesuai Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai. www.jdih.kemenkeu.go.id
( 1) Toko Bebas Bea merupakan Kawasan Pabean dan sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Toko Bebas Bea dapat berlokasi di:
e . terminal kedatangan bandar udara internasional di Kawasan Pabean; atau
( 1 ) Toko Bebas Bea harus mempunyai:
( 4) Toko Bebas Bea yang berlokasi di dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, dapat mempunyai Tempat Penyerahan yang berlokasi di terminal keberangkatan atau tempat transit bandar udara internasional dan/atau pelabuhan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf d.
www.jdih.kemenkeu.go.id
(2); atau
BAB II PENDIRIAN TOKO BEBAS BEA
BAB II
( 1 ) Di dalam Toko Bebas Bea dilakukan penyelenggaraan · Toko Bebas Bea dan pengusahaan Toko Bebas Bea.
( 1 ) Penetapan tempat sebagai Toko Bebas Bea dan pemberian 1zm sebagai Pengusaha Toko Bebas Bea ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah atau KPU atas nama Menteri.
www.jdih.kemenkeu.go.id
( 1 ) Untuk mendapatkan penet(3.pan tempat sebagai Toko . Bebas Bea dan 1zm Pengusaha Toko Bebas Bea sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1 ) , pihak yang bermaksud menjadi Pengusaha Toko Bebas Bea mengajukan permohonan kepada:
1 . perkiraan investasi;
3 . sistem pengendalian internal; 4 . sistem pencatatan sediaan barang; dan
www.jdih.kemenkeu.go.id f. dokumen yang membuktikan telah mendayagunakan sistem informasi persediaan (IT Inventory) dan sistem Closed Circuit Television (CCTV) yang dapat diakses secara realtime dan daring oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak antara lain petunjuk manual atau cetak layar (print screen);
a . melakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi;
( 6) Perusahaan yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), harus melakukan pemaparan profil perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang diwakili oleh anggota direksi perusahaan yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan atau perubahan terakhirnya kepada Kepala Kantor Wilayah atau KPU . www.jdih.kemenkeu.go.id
mengenai Bea dan . ( 10) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditolak, Kepala Kantor Wilayah atau KPU menyampaikan surat penolakan yang menyebutkan alasan penolakan.
Perusahaan dan/atau orang yang bertanggung j awab terhadap perusahaan yang pernah melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan dan/atau cukai yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan/atau telah dinyatakan pailit oleh pengadilan, tidak dapat diberikan persetujuan sebagai Pengusaha Toko Bebas Bea selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak selesai menjalani hukuman pidana dan/atau penetapan pailit. www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 1 -
( 1 ) Permohonan penetapan tempat sebagai Toko Bebas Bea dan pemberian izin sebagai Pengusaha Toko Bebas Bea sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 1 ) dilakukan melalui Sistem Komputer Pelayanan.
Pasal 1 0 Pengusaha Toko Bebas Bea yang telah mendapatkan keputusan mengenai penetapan tempat sebagai Toko Bebas Bea dan pemberian 1zm Pengusaha · Toko Bebas· Bea sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (9) memberitahukan secara tertulis kesiapan dan rencana memulai oper asional Toko Bebas Bea kepada Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean yang mengawasi Toko Bebas Bea. Pasal 1 1 ( 1 ) Pengusaha Toko Bebas Bea wajib mengajukan permohonan perubahan data kepada:
j( t www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 2 -
BAB III PERLAKUAN KEPABEANAN DAN PERPAJAKAN Pasal 1 2 ( 1 ) Pemasukan barang impor ke Toko Bebas Bea yang berasal dari:
) www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 3 -
Pasal 1 3 ( 1 ) Orang tertentu yang berhak membeli barang di Toko Bebas Bea yang berlokasi di bandar udara internasional dan pelabuhan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf d, dengan tidak dipungut bea masuk dan cukai serta Pajak Dalam Rangka Impor meliputi:
www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 4 - Pasal 1 4 ( 1 ) Orang tertentu yang berhak membeli barang di Toko Bebas Bea yang berlokasi di dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dengan mendapatkan pembebasan bea masuk dan cukai serta tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan/atau Pajak Dalam Rangka Impor yaitu:
terminal udara
www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 6 -
( 1 0) Pem belian barang oleh orang yang akan ke luar dari Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c,. dapat dimasukkan kembali ke Toko Bebas Bea dalam hal:
Pasal 1 5 ( 1 ) Anggota korps diplomatik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 4 ayat ( 1 ) huruf a dan pejabat/tenaga ahli yang bekerj a pada badan internasional di Indonesia yang www.jdih.kemenkeu.go.id memperoleh kekebalan diplomatik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dapat membeli barang kena cukai di Toko Bebas Bea sepanjang memiliki kartu kendali.
www.jdih.kemenkeu.go.id
BAB III
( 1) Kartu kendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 5 ayat ( 1) harus disediakan dalam ben"'.:uk kartu kendali elektronik.
( 1) Untuk dapat diberikan perpanjangan kartu kendali, anggota korps diplomatik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat ( 1) huruf a dan pejabat/tenaga ahli yang bekerja pada badan internasional di Indonesia yang memperoleh kekebalan diplomatik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat ( 1) hun:f b, harus mengajukan permohonan perpanjangan atas kartu kendali dimaksud sebelum atau sesudah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 5 ayat (8) berakhir.
an permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Kantor Wilayah atau KPU memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 1 0 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap oleh Kepala Kantor Wilayah atau KPU.
Pasal 1 8 ( 1 ) Anggota korps diplomatik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 4 ayat ( 1 ) huruf a dan pejabat/tenaga ahli yang bekerja pada badan internasional di Indonesia yang memperoleh kekebalan diplomatik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 4 ayat ( 1 ) huruf b, dapat mengajukan perubahan atas kartu kendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 5 ayat ( 1 ) kepada Kepala Kantor Wilayah atau KPU .
Pasal 1 9 ( 1 ) Orang yang dapat membeli barang di Toko Bebas Bea yang berlokasi di terminal kedatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan orang yang baru tiba dari luar negeri.
( 4) Pem belian barang di Toko Bebas Bea sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan dengan menunjukkan paspor dan tanda bukti penumpang (boarding pass) serta dilakukan perekaman pola sidik jari melalui alat pemindai sidik jari elektronik.
1 . nilai pabean sesuai dengan nilai transaksi yang terjadi pada saat penjualan barang dari Toko Bebas Bea kepada pembeli; dan/atau
( 1 0) Penghitungan bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) , ' menggunakan Nilai Dasar Perhitungan Bea Masuk (NDPBM) yang ditetapkan oleh Menteri, yang berlaku pada saat penjualan barang dari Toko Bebas Bea kepada pembeli. BAB IV KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB, DAN LARANGAN
BAB IV
Pengusaha Toko Bebas Bea berkewajiban:
www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 2 -
gambaran mengenai pemasukan dan pengeluaran barang;
J. menyimpan dan memelihara dengan baik pada tempat usahanya buku dan catatan serta dokumen yang www.jdih.kemenkeu.go.id berkaitan dengan kegiatan usahanya dalam kurun waktu 1 0 (sepuluh) tahun;
Pasal 2 1 ( 1 ) Pengusaha Tako Bebas Bea wajib meneliti dan mendata orang yang membeli barang di Tako Bebas Bea yang diusahakannya. - (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan dengan memastikan bahwa orang yang membeli barang di Tako Bebas Bea merupakan orang tertentu yang berhak.
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)