DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 207/PMK.02/2017

Nomor: 207/PMK.02/2017
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 Desember 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan kegiatan dana cadangan beras pemerintah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara telah

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah;

b.bahwa untuk menyempurnakan ketentuan mengenai tata cara penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana cadangan beras pemerintah, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan y .I www.jdih.kemenkeu.go.id Menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.02/2015_ tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah;
1. 1.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
2. 2.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 915); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 116/PMK.02/2015 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA CADANGAN BERAS PEMERINTAH. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 915), diubah sebagai berikut:
3. 1.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)KPA bertanggung jawab secara formal kepada Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Bendahara www.jdih.kemenkeu.go.id Umum Negara atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya.
(2)Tanggung jawab formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang KPA dalam:
1. a.menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara dana CBP;
2. b.menyalurkan dana CBP dari rekening kas negara ke rekening Perum BULOG; dan
3. c.menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan dana CBP.
  1. 2.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Direktur Utama Perum BULOG menyusun laporan sebagai berikut:
1. a.Laporan bulanan meliputi:
  1. 1.Laporan persediaan CBP; dan
  2. 2.Laporan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak hasil operasi pasar CBP; dan
2. b.Laporan semesteran meliputi:
  1. 1.Laporan stok awal CBP;
  2. 2.Laporan mutasi persediaan CBP;
  3. 3.Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak hasil operasi pasar CBP;
  4. 4.Laporan selisih penyaluran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak hasil operasi pasar CBP;
  5. 5.Catatan atas laporan penggunaan CBP; clan
  6. 6.Surat pernyataan tanggung jawab.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPA.
(3)Laporan persediaan CBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 disampaikan paling www.jdih.kemenkeu.go.id lambat pada tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan berikutnya kepada:
1. a.Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. b.Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. c.Menteri Pertanian;
4. d.Menteri Perdagangan;
5. e.Menteri Sosial;
6. f.Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan; dan
7. g.Direktur Jenderal Anggaran.
(4)Bentuk laporan dan waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat ( 1) diatur lebih lanjut oleh KPA.

3.Ketentuan ayat (3) Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Terhadap pelaksanaan pengadaan dan penyaluran beras CBP oleh Perum BULOG, dilakukan pemeriksaan oleh pemeriksa yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
1. a.Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. b.Menteri Koordinator Bidang Perbangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. c.Menteri Pertanian;
4. d.Menteri Perdagangan;
5. e.Menteri Sosial;
6. f.Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan;
7. g.Direktur Jenderal Anggaran; clan
8. h.KPA.
(3)Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan bahwa jumlah volume penyaluran beras CBP lebih kecil daripada jumlah volume pengadaan beras CBP, www.jdih.kemenkeu.go.id maka kelebihan jumlah volume pengadaan beras CBP tersebut menjadi persediaan CBP pada awal tahun berikutnya. Pasal II Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2017 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2017 MENTERI KEUANGAN ttd. SRI MULYANI INDRAWATI DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1958 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum . . Kementerian UWONO .,,J.-- 997031001 www.jdih.kemenkeu.go.id

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan kegiatan dana cadangan beras pemerintah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara telah

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah;

b.bahwa untuk menyempurnakan ketentuan mengenai tata cara penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana cadangan beras pemerintah, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan y .I www.jdih.kemenkeu.go.id Menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.02/2015_ tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah;
1. 1.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
2. 2.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 915); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 116/PMK.02/2015 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA CADANGAN BERAS PEMERINTAH. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 915), diubah sebagai berikut:
3. 1.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)KPA bertanggung jawab secara formal kepada Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Bendahara www.jdih.kemenkeu.go.id Umum Negara atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya.
(2)Tanggung jawab formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang KPA dalam:
1. a.menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara dana CBP;
2. b.menyalurkan dana CBP dari rekening kas negara ke rekening Perum BULOG; dan
3. c.menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan dana CBP.
  1. 2.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Direktur Utama Perum BULOG menyusun laporan sebagai berikut:
1. a.Laporan bulanan meliputi:
  1. 1.Laporan persediaan CBP; dan
  2. 2.Laporan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak hasil operasi pasar CBP; dan
2. b.Laporan semesteran meliputi:
  1. 1.Laporan stok awal CBP;
  2. 2.Laporan mutasi persediaan CBP;
  3. 3.Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak hasil operasi pasar CBP;
  4. 4.Laporan selisih penyaluran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak hasil operasi pasar CBP;
  5. 5.Catatan atas laporan penggunaan CBP; clan
  6. 6.Surat pernyataan tanggung jawab.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPA.
(3)Laporan persediaan CBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 disampaikan paling www.jdih.kemenkeu.go.id lambat pada tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan berikutnya kepada:
1. a.Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. b.Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. c.Menteri Pertanian;
4. d.Menteri Perdagangan;
5. e.Menteri Sosial;
6. f.Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan; dan
7. g.Direktur Jenderal Anggaran.
(4)Bentuk laporan dan waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat ( 1) diatur lebih lanjut oleh KPA.

3.Ketentuan ayat (3) Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Terhadap pelaksanaan pengadaan dan penyaluran beras CBP oleh Perum BULOG, dilakukan pemeriksaan oleh pemeriksa yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
1. a.Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. b.Menteri Koordinator Bidang Perbangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. c.Menteri Pertanian;
4. d.Menteri Perdagangan;
5. e.Menteri Sosial;
6. f.Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan;
7. g.Direktur Jenderal Anggaran; clan
8. h.KPA.
(3)Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan bahwa jumlah volume penyaluran beras CBP lebih kecil daripada jumlah volume pengadaan beras CBP, www.jdih.kemenkeu.go.id maka kelebihan jumlah volume pengadaan beras CBP tersebut menjadi persediaan CBP pada awal tahun berikutnya. Pasal II Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2017 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2017 MENTERI KEUANGAN ttd. SRI MULYANI INDRAWATI DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1958 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum . . Kementerian UWONO .,,J.-- 997031001 www.jdih.kemenkeu.go.id

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 207/PMK.02/2017

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 12

Pasal 16

Pasal 18

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 12

Pasal 16

Pasal 18

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2013