Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 88/PMK.02/2019
- Nomor
- 88/PMK.02/2019
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 27
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207 /PMK.02/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah;
www.jdih.kemenkeu.go.id Menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA CADANGAN BERAS PEMERINTAH.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
6 . Pemimpin Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Pemimpin PPA BUN adalah pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang bertangungjawab atas program Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara dan bertindak untuk menandatangani DIPA BUN.
11 . Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan / digunakan oleh Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara/KPA BUN/PPSPM untuk mencairkan alokasi dana yang sumber dananya dari DIPA BUN atau dokumen lain yang dipersamakan kepada pihak ketiga dan/ atau Bendahara Pengeluaran.
www.jdih.kemenkeu.go.id Pasal 2
BAB II HPB
BAB II
HPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan dengan mekanisme se bagai beriku t:
www.jdih.kemenkeu.go.id
BAB III PENYEDIAAN DANA
BAB III
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan dialokasikan Dana CBP pada BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08).
a . Kerangka Acuan Kerja;
Dana Pengeluaran
BAB IV PENGGUNAAN DANA CADANGAN BERAS PEMERINTAH Pasal 9
BABV PENCAIRAN DANA CBP
BAB IV
a . Kuitansi Tagihan/Bukti Pembayaran pengadaan Cadangan Beras Pemerintah oleh Perum BULOG yang disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)