Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 21/PMK.05/2018
- Nomor
- 21/PMK.05/2018
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 21
KU. 01. 01/Menkes/113/2017 tanggal 9 Maret 2017 hal Usulan Revisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK. 05/2016 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2017, telah menyampaikan usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang pada Kementerian Kesehatan;
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Ruma� Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang pada Kementerian Kesehatan;
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT KUSTA DR. SITANALA TANGERANG PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.
Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas: www.jdih.kemenkeu.go.id
Tarif Layanan Berdasarkan Kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:
Tarif Layanan Tidak Berdasarkan Kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:
J. Tarif Penggunaan Ambulans;
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan Tarif Layanan Berdasarkan Kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Tarif Layanan Tidak Berdasarkan Kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang pada Kementerian Kesehatan.
Tarif Penggunaan Ambulans, Tarif Bimbingan, Diklat, dan Litbang, dan Tarif Penggunaan Lahan, Gedung, dan Ruangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j, huruf k, dan huruf 1 ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badah Layanan Umum Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang pada Kementerian Kesehatan.
Tarif Penggunaan Ambulans sebagaimana · dimaksud dalam Pasal 4 huruf j memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan habis pakai, transportasi, akomodasi, dan/atau tenaga kerja.
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)