Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.01/2017
- Nomor
- 210/PMK.01/2017
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 82
B / 444 / M . KT. 0 1 / 20 1 7 tanggal 3 1 Agustus 20 1 7 ; www.jdih.kemenkeu.go.id M engingat
Menetapkan DISTRIBUSI II
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1 983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpaj akan Menj adi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999) ; 2 . Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2 0 16 tentang Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 16 Nomor 1 3 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899) ; 3 . Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 20 1 5 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 5 Nomor 5 1 ) ; 4 . Keputusan Presiden Nomor 83 / P Tahun 2 0 16;
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG O RGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK. www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II
BAB I
( 1 ) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal - Paj ak yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Paj ak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak.
Bagian Kedua Jenis, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Kantor Wilayah
Kantor Wilayah terdiri atas:
Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Jakarta Khusus dan Kantor Wilayah selain Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Jakarta Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan analisis, penj abaran, koordinasi, bimbingan, evaluasi, dan pengendalian kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang pajak dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II Paragraf 1 Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Jakarta Khusus
L pengelolaan data, ars1p perpajakan dan nonperpaj akan; J. pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama; dan
Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Jakarta Khusus terdiri atas:
Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, advokasi, penyusunan rencana strategis wilayah, pengelolaan kinerja, kepatuhan internal, rumah tangga, dan tata usaha.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
DISTRIBUSI II L www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II
J. pelaksanaan urusan tata usaha dan penyusunan laporan; dan
Bagian Umum terdiri atas:
dan
clan disiplin, melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, dan melakukan penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.
(1), Bidang Data clan Pengawasan Potensi Perpajakan pada Kantor Wilayah Jakarta Khusus juga mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan Objek Pajak, penilaian, dan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan minyak dan gas bumi areal perairan lepas pantai (offshore) clan tubuh bumi serta Pajak Bumi clan Bangunan Sektor Lainnya, serta melaksanakan pemberian bimbingan clan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis ektensifikasi perpajakan. www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II
Membuka PDF…