(1)Revisi Anggaran diproses oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan/ atau Kuasa Pengguna Anggaran.
(2)Direktorat Jenderal Anggaran berwenang memproses usulan Revisi Anggaran bagian anggaran KementerianjLembaga dan BA BUN yang memerlukan penelaahan dan revisi pengesahan untuk substansi tertentu.
(3)Direktorat Jenderal Perbendaharaan berwenang memproses usulan Revisi Anggaran bagian anggaran KementerianjLembaga dan BA BUN berupa pengesahan tanpa memerlukan penelaahan.
(4)Kuasa Pengguna Anggaran berwenang memproses rev1s1 Petunjuk Operasional Kegiatan berupa pergeseran anggaran antarkomponen dalam 1 (satu) keluaran (output) yang sama dalam Satker yang sama.
www.jdih.kemenkeu.go.id BAB II REVIS! ANGGARAN PADA DIREKTORATJENDERALANGGARAN Pasal 6 ( 1) Revisi Anggaran yang dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Anggaran yang memerlukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:
a.Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran berubah;
b.Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap;
danjatau
c.Revisi administrasi yang memerlukan penelaahan.
(2)Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran berubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a.perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP kecuali belanja yang bersumber dari PNBP pada Satker Badan Layanan Umum;
b.perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP atas klaim asuransi Barang Milik Negara pada Kernen terian I Lem baga terten tu;
c.peru bahan anggaran belanj a yang bersum ber dari pinjaman termasuk pinjaman luar negeri baru untuk penanggulangan bencana alam dan lanjutan Rupiah Murni Pendamping;
d.perubahan anggaran belanja yang bersumber dari hibah, termasuk hibah yang diterushibahkan;
e.perubahan anggaran belanja dalam rangka penanggulangan bencana alam;
f.perubahan anggaran belanja yang bersumber dari SBSN untuk pembiayaan kegiatan/ proyek Kementerian/Lembaga termasuk penggunaan s1sa dana penerbitan SBSN yang tidak terserap pada tahun 2019;
g.perubahan pembayaran program pengelolaan subsidi berdasarkan perubahan asumsi dasar ekonomi makro, perubahan parameter, danjatau pembayaran kekurangan subsidi tahun-tahun sebelumnya;
www.jdih.kemenkeu.go.id 12-
h.perubahan anggaran belanja Kementerian/Lembaga sebagai akibat dari penyesuaian kurs;
1.perubahanjtambahan kewajiban yang timbul dari penggunaan dana saldo anggaran lebih, penarikan pinjaman tunai, dan/ atau penerbitan surat berharga negara sebagai akibat tambahan pembiayaan;
J. perubahan alokasi anggaran pembayaran bunga utang;
k.perubahan alokasi anggaran pembayaran cicilan/ pelunasan pokok utang;
1.perubahan Pagu Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
m.perubahan anggaran keluaran (output) Prioritas Nasional;
n.pergeseran anggaran Bagian Anggaran 999.08 (BA BUN Pengelola Belanja Lainnya) ke bagian anggaran Kementerian/ Lembaga;
o.pergeseran anggaran antar-Program antarbagian anggaran dalam rangka penyelesaian restrukturisasi Kementerian/ Lembaga;
p.perubahan alokasi anggaran kewajiban penjaminan pemerintah; dan/ atau
q.perubahan anggaran yang mengakibatkan terjadinya penurunan volume keluaran (output) teknis non prioritas nasional, termasuk penurunan volume komponen gedungjbangunan dan kendaraan bermotor pada keluaran (output) layanan sarana dan prasarana internal.
(3)Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a.pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program dan/ atau antar-Program dalam 1 (satu) bagian anggaran untuk penanggulangan bencana alam;
b.pergeseran anggaran antarsubbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN);
c.pergeseran anggaran belanja yang dibiayai dari PNBP antar-Satker dalam 1 (satu) Program yang sama atau antar-Program dalam satu bagian anggaran;
www.jdih.kemenkeu.go.id
d.pergeseran anggaran antar-Program dalam 1 (satu) bagian anggaran untuk memenuhi kebutuhan Belanja Operasional;
e.pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama atau antar-Program dalam 1 (satu) bagian anggaran untuk memenuhi kebutuhan Pengeluaran yang tidak diperkenankan (Ineligible Expenditure) atas kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan/ atau hibah luar negeri;
f.pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama dan/ atau an tar-Program dalam 1 (satu) bagian anggaran dalam rangka penyelesaian restrukturisasi Kementerian j Lembaga;
g.pergeseran anggaran antarkeluaran (output) dalam rangka memenuhi kebutuhan selisih kurs;
h.pergeseran anggaran pembayaran kewajiban utang sebagai dampak dari perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang dalam rangka menjaga ketahanan ekonomi dan fiskal;
1.pergeseran anggaran untuk pembayaran kewajiban penjaminan pemerintah;
J. pergeseran anggaran dalam 1 antarprovinsijkabupatenjkota (satu) atau danjatau antarkewenangan untuk kegiatan dalam rangka tugas pembantuan, urusan bersama, dan/ atau dekonsen trasi;
k.pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program dalam rangka memenuhi tunggakan tahun-tahun sebelumnya;
1.pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian sisa kewajiban pembayaran Kegiatan/ proyek yang dibiayai melalui SBSN yang melewati tahun anggaran sesuai hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
m.pergeseran anggaran untuk pembukaan kantor baru atau alokasi untuk Satker baru;
www.jdih.kemenkeu.go.id
n.pergeseran anggaran untuk penyelesaian putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht);
o.pergeseran anggaran Kegiatan kontrak tahun jamak untuk rekomposisi pendanaan antartahun;
p.pergeseran anggaran untuk pemanfaatan Sisa Anggaran Kontraktual dan/ atau Sisa Anggaran Swakelola selain untuk menambah volume keluaran (output) yang bersangkutan a tau keluaran (output) lain;
q.pergeseran anggaran antarkeluaran (output) Prioritas Nasional;
r.Revisi Anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran;
s.penggunaan anggaran dalam BA BUN yang belum dialokasikan dalam DIPA BUN;
t.pemenuhan kewajiban negara sebagai akibat dari keikutsertaan sebagai anggota organ1sas1 internasional;
u.penggunaan dana keluaran (output) cadangan;
v.pergeseran anggaran antarjenis belanja kecuali dalam rangka pemenuhan belanja operasional dan pergeseran anggaran belanja yang bersumber dari PNBP pada Satker Badan Layanan Umum;
w.pergeseran anggaran yang mengakibatkan perubahan sumber dana; dan/ a tau
x.pergeseran anggaran antarkeluaran (output) yang berdampak pada penurunan volume keluaran (output) teknis non prioritas nasional, termasuk penurunan volume komponen dari keluaran (output) saran a dan prasarana internal.
(4)Revisi administrasi yang memerlukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
a.perubahan rumusan informasi kinerja dalam database RKA-K/L DIPA dengan menggunakan Sistem Aplikasi; dan/ atau
b.pembukaan blokir DIPA.
www.jdih.kemenkeu.go.id
(5)Revisi pengesahan untuk substansi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri atas:
a.pergeseran anggaran antar-Program dalam 1 (satu) bagian anggaran untuk penyelesaian pagu minus belanja pegawai;
b.perubahan kode dan/ atau nomenklatur bagian anggaran/ Satker;
c.perubahan pejabat penandatangan DIPA; dan/ atau
d.revisi otomatis untuk melakukan sinkronisasi data yang tercantum dalam konsep DIPA dengan data RKA-K/L alokasi anggaran hasil penelaahan.
(6)Penyelesaian usulan Revisi Anggaran bagian anggaran Kementerian/Lembaga dilakukan dengan menggunakan Sistem Aplikasi.
(7)Dalam hal Direktorat Jenderal Anggaran sedang memproses revisi DIPA APBN Perubahan Tahun Anggaran 2020, Kementerian/Lembaga tidak diperkenankan menyampaikan usulan revisi reguler ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan hingga usulan revisi DIPA APBN Perubahan Tahun Anggaran 2020 selesai dilakukan.