(1)Mekanisme Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran untuk BA BUN dilakukan dengan ketentuansebagai berikut:a.
KPA BUN menyampaikan usulan Revisi Anggaran kepada PPA BUN dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:1. surat usulan Revisi Anggaran ; 2. arsip data komputer , yang divalidasi oleh Sistem Aplikasi; 3. surat hasil reviu APIP K/ L dalam hal Revisi Anggaran berkaitan dengan perubahan dana Bendahara Umum Negara dan/ atau pergeserananggaran Bagian Anggaran 999.08 (BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya) ke bagian anggaran Kementerian/ Lembaga ; dan 4. dokumen pendukung terkait lainnya ( jika ada) . b. PPA BUN meneliti usulan Revisi Anggaran dan kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh KPA BUN. c. Berdasarkan hasil penelitian dan/atau surat hasilreviu APIP K/ L , PPA BUN menyampaikan usulan s’ www.jdih.kemenkeu.go.id - 22 - Revisi Anggaran kepada Direktur Jenderal Anggaran dengan melampirkan dokumen pendukung berupa : surat usulan Revisi Anggaran ditandatangani oleh Pemimpin PPA BUN ; 2 . arsip data komputer , yang divalidasi oleh Sistem Aplikasi ; 3 . surat hasil reviu APIP K / L dalam hal Revisi Anggaran berkaitan dengan perubahan dana Bendahara Umum Negara dan / atau pergeseran anggaran Bagian Anggaran 999.08 ( BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya ) ke bagian anggaran Kementerian / Lembaga ; dan 4 . dokumen pendukung terkait lainnya ( jika ada ) . ( 2 ) Dalam hal Revisi Anggaran BA BUN terkait dengan perubahan anggaran dan / atau perubahan rincian anggaran BA BUN dan / atau penggunaan anggaran dalam BA BUN yang belum dialokasikan dalam DIPA BUN , Direktorat Jenderal Anggaran melakukan penelaahan atas usulan Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud ay at ( 1 ) huruf c bersama - sama dengan PPA BUN . ( 3 ) Untuk melakukan penelaahaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) , Direktorat Jenderal Anggaran dapat meminta tambahan dokumen pendukung terkait sesuai dengan hasil kesepakatan antara PPA BUN dengan Direktorat Jenderal Anggaran dalam pembahasan usulan Revisi Anggaran . ( 4 ) Dalam hal usulan Revisi Anggaran yang disampaikan dapat ditetapkan , dan menyebabkan perubahan jumlah anggaran dalam DIPA BUN , Direktur Anggaran Bidang Politik , Hukum , Pertahanan dan Keamanan , dan BA BUN - Direktorat Jenderal Anggaran menetapkan : a . revisi DHP RDP BUN ; dan b . surat pengesahan Revisi Anggaran yang dilampiri notifikasi dari Sistem Aplikasi (5 ) Dalam hal usulan Revisi Anggaran yang disampaikan dapat ditetapkan , dan tidak menyebabkan perubahan 1 . yang www.jdih.kemenkeu.go.id - 23 - jumlah anggaran dalam DIPA BUN, Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, danBA BUN Direktorat Jenderal Anggaran menetapkan suratpengesahan Revisi Anggaran yang dilampiri notifikasi dariSistem Aplikasi. (6 ) Dalam hal usulan Revisi Anggaran yang disampaikan tidak dapat ditetapkan , Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum , Pertahanan dan Keamanan , dan BA BUN- Direktorat Jenderal Anggaran mengeluarkan surat penolakan usulan Revisi Anggaran.
(7)Proses Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), ayat (4 ) , ayat
(5), dan ayat (6 ) diselesaikan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penelaahan selesai dilakukandan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) huruf c dan/atau ayat (3 ) diterima dengan lengkap.
BAB III REVISI ANGGARAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Pasal 9
(1)Revisi Anggaran yang dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan merupakan usulan Revisi Anggaran bagian anggaran Kementerian / Lembaga dan / atau BA BUN berupa pengesahan tanpa memerlukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalamPasal 5 ayat
(3)dilakukan dalam 1 (satu) Program yang sama serta tidak berdampak pada penurunan volumekeluaran ( output ) .
(2)Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (
1) terdiri atas:a. Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran berubah; b. Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap ; dan c. revisi administrasi. www.jdih.kemenkeu.go.id - 24 - (3 ) Revisi Anggaran untuk pengesahan tanpa memerlukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) pada Satker Badan Layanan dilakukan dengan memperhatikan target dalam Rencana Strategis Kementerian / Lembaga dan kontrak kinerja. (4 ) Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dapat dilaksanakan pada Direktorat Pelaksanaan Anggaran - Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. ( 5 ) Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran berubah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) huruf a terdiri atas : a . lanjutan pelaksanaan Kegiatan yang dananya bersumber dari pinjaman / hibah luar negeri dan / atau pinjaman / hibah dalam negeri selain pemberian pinjaman / hibah ; b . penambahan dan / atau pengurangan penerimaan hibah langsung , kecuali untuk keluaran ( output ) Prioritas Nasional yang dibiayai dengan hibah ; c . penggunaan kelebihan realisasi atas target PNBP yang dapat digunakan kembali sesuai ketentuan , yang telah direncanakan dalam APBN Tahun Anggaran 2020 atau APBN Perubahan Tahun Anggaran 2020 untuk Satker pengguna PNBP yang tidak terpusat sepanjang dalam 1 ( satu ) Program yang sama ; d . penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk Satker Badan Layanan Umum , termasuk penggunaan saldo kas Badan Layanan Umum ; dan / atau e . perubahan pagu untuk pengesahan belanja yang bersumber dari pinjaman / hibah luar negeri , termasuk yang telah closing date . (6 ) Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) huruf b terdiri atas : a . pergeseran anggaran yang bersumber dari PNBP dalam 1 (satu ) Satker pengguna PNBP yang sama d 'h www.jdih.kemenkeu.go.id - 25 - termasuk pergeseran anggaran belanja pada Satkeryang bersumber dari PNBP Badan Layanan Umum ; pergeseran anggaran dalam 1 (satu ) Program yang sama dalam rangka memenuhi kebutuhan BelanjaOperasional ; b.c. pergeseran anggaran pada 1 (satu) Satker dan/atau antar-Satker , termasuk Satker perwakilan di luar negeri dalam rangka memenuhi kebutuhan selisihkurs yang tidak berdampak pada penurunan volumekeluaran ( output ) ; d. pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian tunggakan tahun anggaran sebelumnya; e. pergeseran anggaran untuk Kegiatan tugas pembantuan dan urusan bersama , dan/ atau dekonsentrasi tidak mengubah sepanjang kewenangan ; pergeseran anggaran dalam rangka pemanfaatan Sisa Anggaran Kontraktual atau Sisa Anggaran Swakelola , termasuk sisa anggaran dari keluaran ( output ) Prioritas Nasional sepanjang untuk menambah volume keluaran ( output ) yang sama atau volume keluaran ( output ) yang lain, dan/ atau penambahan volume komponen pada keluaran ( output ) layanan sarana dan prasarana internal; pergeseran anggaran dalam 1 (satu ) Program dalam 1 (satu) wilayah atau antarwilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan untukpenyelesaian pagu minus belanja pegawai;pengesahan atas pengeluaran Kegiatan / keluaran dari f.g - h. dananya pinjaman/ hibah luar negeri melalui mekanisme pembayaran langsung dan letter of credit ; dan/ atau pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program sepanjang tidak mengakibatkan: perubahan jenis belanja , kecuali untuk Belanja Operasional , penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dan pergeseran ( output ) bersumber yang l. 1 . www.jdih.kemenkeu.go.id - 26 - anggaran belanja yang bersumber dari PNBP pada Satker Badan Layanan Umum , 2 . perubahan sumber dana , dan / atau 3 . penurunan volume keluaran ( output ) . ( 7 ) Revisi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) huruf c terdiri atas : a . penetapan status pengelolaan Badan Layanan Umum pada suatu Satker ; b . perubahan / penambahan nomor register pinjaman / hibah luar negeri ; c . perubahan / penambahan / ralat cara penarikan pinjaman / hibah luar negeri dan / atau pinjaman / hibah dalam negeri , termasuk Pemberian Pinjaman ; d . perubahan / penambahan / ralat nomor register SBSN ; e . perubahan / penambahan / ralat cara penarikan SBSN ; f . pencantuman / perubahan / penghapusan halaman IV . B DIPA ; g . ralat kode akun dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi sepanjang dalam peruntukan dan sasaran yang sama , termasuk yang mengakibatkan perubahan jenis belanja; h . ralat kode lokasi Satker dan / atau lokasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ; i . perubahan / ralat kantor bayar atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sepanjang DIPA belum direalisasikan ; j . perubahan rencana penarikan dana dan / atau rencana penerimaan dalam halaman III DIPA sepanjang tidak mengubah nilai total penerimaan Satker dalam 1 ( satu ) tahun kecuali realisasi penerimaan telah terlampaui ; k . ralat karena kesalahan Sistem Aplikasi berupa tidak berfungsinya sebagian atau seluruh fungsi matematis Sistem Aplikasi ; l . perubahan nomenklatur Satker untuk Kegiatan dekonsentrasi dan / atau tugas pembantuan ; catatan / 6 www.jdih.kemenkeu.go.id - 27 - m. perubahan pejabat perbendaharaan; n. revisi secara otomatis, sepanjang DIPA belum direalisasikan ; o. ralat kode kewenangan ; dan/ atau p. ralat volume , jenis , dan satuan keluaran ( output ) yang berbeda antara RKA-K/ L dan RKP atau hasilkesepakatan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah. (8 ) Penyelesaian usulan Revisi Anggaran bagian anggaran Kementerian/ Lembaga dilakukan dengan menggunakanSistem Aplikasi. (9 ) Dalam hal Direktorat Jenderal Anggaran sedang memproses revisi APBN Perubahan Tahun Anggaran 2020 , Direktorat Jenderal Perbendaharaan tidak diperkenankan memproses usulan Revisi Anggaran reguler yang disampaikan Kementerian/ Lembaga hinggausulan revisi APBN Perubahan Tahun Anggaran 2020 selesai dilakukan di Direktorat Jenderal Anggaran.