DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 211/PMK.04/2016

Nomor: 211/PMK.04/2016
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa ketentuan mengenai mitra utama kepabeanan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2015 tentang Mitra Utama Kepabeanan;
b.bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada para pengguna jasa kepabeanan dalam proses pemeriksaan pabean . melalui penetapan importir dan/atau eksportir sebagai mitra utama kepabeanan, perlu melakukan penyempumaan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2015 tentang Mitra Utama Kepabeanan; www.jdih.kemenkeu.go.id Menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2015 tentang Mitra Utama Kepabeanan {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1899); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 229/PMK.04/2015 TENTANG MITRA UTAMA KEPABEANAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2015 tentang Mitra Utama Kepabeanan {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1899), diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan ayat {l), ayat {2), dan ayat {3) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

{1) Untuk dapat ditetapkan sebagai MITA Kepabeanan, importir dan/atau eksportir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.memiliki reputasi kepatuhan yang baik selama 6 {enam) bulan terakhir, yang meliputi:
1. 1.terdapat kegiatan impor dan/atau ekspor;
2. 2.tidak pemah melakukan kesalahan mencantumkan jumlah, jenis barang, dan/atau nilai pabean, yang bersifat material atau signifikan dalam pemberitahuan pabean, yang batasannya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal;
3. 3.tidak pemah menyalahgunakan fasilitas di bidang kepabeanan dan/atau cukai yang bersifat material atau signifikan, yang batasannya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal; www.jdih.kemenkeu.go.id
4. 4.tidak terdapat rekomendasi berdasarkan hasil audit kepabeanan yang menyatakan sistem pengendalian internal yang tidak baik dan/atau tidak dapat dilakukan audit ( unauditable); dan
5. 5.tidak pernah meminjamkan kepabeanan kepada pihak lain. modul
b.tidak mempunyai tunggakan kewajiban kepabeanan, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor yang sudah jatuh tempo;
c.tidak pernah melakukan pelanggaran pidana di bidang kepabeanan dan/atau cukai;
d.mendapatkan penetapan jalur hijau selama 6 (enam) bulan terakhir;
e.mempunyai bidang usaha (nature of bussiness) yang jelas dan spesifik;
f.mendapatkan surat keterangan tidak memiliki tunggakan pajak dart Direktorat Jenderal Pajak; dan
g.menyatakan kesediaan untuk ditetapkan sebagai MITA Kepabeanan.

(2)Pernyataan kesediaan untuk ditetapkan sebagai MITA Kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan dengan membuat surat pernyataan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2015 tentang Mitra Utama Kepabeanan.
(3)Dalam hal importir dan/atau eksportir telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang evaluasi pelaksanaan compliance program atas nama Direktur Jenderal menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal mengenai penetapan www.jdih.kemenkeu.go.id sebagai MITA Kepabeanan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sebagai MITA Kepabeanan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

2.Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (la) dan ayat (lb), dan ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap MITA Kepabeanan untuk memastikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tetap terpenuhi. (la) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyimpulkan bahwa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak terpenuhi, Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang evaluasi pelaksanaan compliance program atas nama Direktur Jenderal:
1. a.menerbitkan surat peringatan;
2. b.membekukan penetapan sebagai MITA Kepabeanan dengan menerbitkan surat keterangan mengenai pembekuan sebagai MITA Kepabeanan; atau
3. c.mencabut penetapan sebagai MITA Kepabeanan dengan menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal mengenai pencabutan sebagai MITA Kepabeanan. www.jdih.kemenkeu.go.id (lb) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) huruf a diterbitkan oleh Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang evaluasi pelaksanaan compliance program atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam hal MITA Kepabeanan melakukan pelanggaran yang tidak material dan tidak signifikan, yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
(2)Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana pada ayat (1) menyimpulkan bahwa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, dan huruf f tidak terpenuhi, Direktur Jenderal atau Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang evaluasi pelaksanaan compliance program membekukan penetapan sebagai MITA Kepabeanan dengan menerbitkan surat keterangan mengenai pembekuan sebagai MITA Kepabeanan.
(3)Direktur Jenderal dapat mencabut penetapan sebagai MITA Kepabeanan dalam hal:
1. a.dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya pembekuan sebagai MITA Kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), MITA Kepabeanan belum menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi;
2. b.MITA Kepabeanan melakukan pelanggaran pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c;
3. c.adanya permohonan pencabutan dari MITA Kepabeanan;
4. d.dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir, berdasarkan 3 (tiga) kali hasil monitoring dan evaluasi MITA Kepabeanan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; atau t I www.jdih.kemenkeu.go.id
5. e.MITA Kepabeanan dinyatakan pailit berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(4)Pelayanan khusus di bidang kepabeanan tidak diberikan selama penetapan sebagai MITA Kepabeanan dibekukan.
(5)Pencabutan penetapan sebagai MITA Kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang evaluasi pelaksanaan compliance program atas nama Direktur Jenderal dengan menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal mengenai pencabutan sebagai MITA Kepabeanan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai monitoring, evaluasi, pembekuan, dan pencabutan terhadap MITA Kepabeanan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

3.Mengubah Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2015 tentang Mitra Utama Kepabeanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1899) sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. t lwww.jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 30 Desember 2016 DIREKTUR JENDERAL Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2016 MENTERI KEUANGAN ttd. SRI MULYANI INDRAWATI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 2095 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Kepala Bagian T.U. Kementerian -- ARIF BINTART ;yuwoNO } NIP 19710912199703100lf www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 211/PMK.04/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 229/PMK.04/2015 TENTANG MITRA UTAMA KEPABEANAN A. FORMAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI MENGENAI PENETAPAN SEBAGAI MITA KEPABEANAN Menimbang 1v1engingat Menetapkan PERT AMA KE DUA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR ......... (1) .......... TENTANG PENETAPAN ......... (2) .......... SEBAGAI :rvHTRA UTAMA KEPABEANAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

a.bahwa berdasarkan hasil penelitian dan penilaian yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, terhadap ......... (2) .........., ......... (2).......... telah memenuhi persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai :rv1itra Utama Kepabeanan sesuai dengan Peraturan l'v1enteri Keuangan Nomor . ... .....(3) ...... ....;
b.bah\va berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Penetapan ......... (2) .......... sebagai :rv1itra Utama Kepabeanan; Peraturan Iv1enteri Keuangan Nomor ......... (3) .......... ; MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENETAPAN ......... (2) .......... SEBAGAI MITRA UTAMA KEPABEANAN. Memberikan penetapan sebagai l'v1itra Utama Kepabeanan kepada: Nama Perusahaan : .........(2) .......... NPWP : .........(4) ......... . Alamat : .........(5) .......... Pelayanan kepabeanan terhadap Mitra Utama Kepabeanan dilayani di: I No. I Nama Kantor Pabean Kegiatan I I .........(6) .......... .........(7) .......... .........(6) .......... .........(7) .......... www.jdih.kemenkeu.go.id KE TIGA Keputusan Direktur J enderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada: 1 . ......... (8) .......•.. ; 2 . ......... (8) .•.•...••• ;
1. 3.Dst. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal .........(9) .......... a.n. Direktur Jenderal Direktur ......... ( 10) .......... ......... (11) .......... t I www.jdih.kemenkeu.go.id Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9) Nomor (10) Nomor (11) PETUNJUK PENGISIAN Diisi nomor Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai penetapan sebagai MITA Kepabeanan. Diisi nama importir dan/atau eksportir yang mendapat penetapan sebagai MITA Kepabeanan. Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan mengenai MITA Kepabeanan beserta perubahannya. Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) importir dan/atau eksportir yang mendapat penetapan sebagai MITA Kepabeanan. Diisi alamat lengkap importir dan/atau eksportir yang mendapat penetapan sebagai MITA Kepabeanan. Diisi nama Kantor Pabean tempat pemenuhan kewajiban pabean. Diisi dengan kegiatan impor dan/atau ekspor yang dilakukan oleh MITA Kepabenanan Diisi pihak-pihak yang menerima salinan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai penetapan sebagai MITA Kepabenanan. Diisi tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai penetapan sebagai MITA Kepabeanan. Diisi dengan Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang evaluasi pelaksanaan compliance program Diisi nama dan Nomor Identitas Pegawai (NIP) Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang evaluasi pelaksanaan compliance program www.jdih.kemenkeu.go.id B. FORMAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI MENGENAI PENCABUTAN SEBAGAI MITA KEPABEANAN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR ......... (1) .......... TENTANG PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI N01v10R ......... (2).......... TENTANG PENETAPAN ......... (3) .......... Menimbang Mengingat Menetapkan PERTAMA KE DUA KETIGA SEBAGAI 1HTRA UTAMA KEPABEANAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
a.bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor .........(2).........., ......... (3) .......... telah ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanan;
b.bahwa .........(3) .......... telah ......... (4) .........., sehingga penetapan sebagai Mitra Utama Kepabeanan sebagai mana tersebut dalam huruf a harus dicabut;
c.bah\va berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pencabutan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor ......... (2) .......... tentang Penetapan ......... (3) .......... Sebagai lv1itra Utama Kepabeanan; Peraturan Menteri Keuangan Nomor ......... (5) ..........; lv1Elv1UTUSKAN: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 'IENTANG PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR ......... (2).......... TENTANG PENETAPAN ......... (3) .......... SEBAGAI MITRA UTAMA KEPABEANAN. Mencabut Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor .........(2) ....... ... tentang Penetapan ......... (3) .......... Sebagai Mitra Utama Kepabeanan. Pelayanan khusus di bidang kepabeanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai Mitra Utama Kepabeanan tidak diberikan kepada: Nama Perusahaan : ......... (3) .......... NPWP : .........(6) .......... Alamat : .........(7) .......... Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. www.jdih.kemenkeu.go.id Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada: 1 .......... (8) .......... ; 2 . ......... (8) .......... ;
1. 3.Dst. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal .........(9) .......... a.n. Direktur Jenderal Direktur ......... (10) .......... .........(11) .......... www.jdih.kemenkeu.go.id Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9) Nomor (10) Nomor (11) PETUNJUK PENGISIAN Diisi nomor Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai mengenai pencabutan atas Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai mengenai penetapan sebagai MITA Kepabeanan. Diisi nomor Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai mengenai penetapan sebagai sebagai MITA �epabeanan. Diisi nama importir dan/atau eksportir yang mendapat penetapan sebagai MITA Kepabeanan. Diisi alasan pencabutan penetapan sebagai MITA Kepabeanan. Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan mengenai MITA Kepabeanan beserta perubahanya. Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) importir dan/atau eksportir yang mendapat penetapan sebagai MITA Kepabeanan. Diisi alamat lengkap importir dan/atau eksportir yang mendapat penetapan sebagai MITA Kepabeanan. Diisi pihak-pihak yang menerima salinan. Diisi tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Diisi dengan Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang evaluasi pelaksanaan compliance program Diisi nama dan Nomor Identitas Pegawai (NIP) Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang evaluasi pelaksanaan compliance program MENTERI KEUANGAN ttd. SRI MULYANI INDRAWATI l1 www.jdih.kemenkeu.go.id

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa ketentuan mengenai mitra utama kepabeanan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2015 tentang Mitra Utama Kepabeanan;
b.bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada para pengguna jasa kepabeanan dalam proses pemeriksaan pabean . melalui penetapan importir dan/atau eksportir sebagai mitra utama kepabeanan, perlu melakukan penyempumaan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu

Menetapkan

1.Ketentuan ayat {l), ayat {2), dan ayat {3) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

{1) Untuk dapat ditetapkan sebagai MITA Kepabeanan, importir dan/atau eksportir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.memiliki reputasi kepatuhan yang baik selama 6 {enam) bulan terakhir, yang meliputi:
1. 1.terdapat kegiatan impor dan/atau ekspor;
2. 2.tidak pemah melakukan kesalahan mencantumkan jumlah, jenis barang, dan/atau nilai pabean, yang bersifat material atau signifikan dalam pemberitahuan pabean, yang batasannya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal;
3. 3.tidak pemah menyalahgunakan fasilitas di bidang kepabeanan dan/atau cukai yang bersifat material atau signifikan, yang batasannya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal; www.jdih.kemenkeu.go.id
4. 4.tidak terdapat rekomendasi berdasarkan hasil audit kepabeanan yang menyatakan sistem pengendalian internal yang tidak baik dan/atau tidak dapat dilakukan audit ( unauditable); dan
5. 5.tidak pernah meminjamkan kepabeanan kepada pihak lain. modul
b.tidak mempunyai tunggakan kewajiban kepabeanan, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor yang sudah jatuh tempo;
c.tidak pernah melakukan pelanggaran pidana di bidang kepabeanan dan/atau cukai;
d.mendapatkan penetapan jalur hijau selama 6 (enam) bulan terakhir;
e.mempunyai bidang usaha (nature of bussiness) yang jelas dan spesifik;
f.mendapatkan surat keterangan tidak memiliki tunggakan pajak dart Direktorat Jenderal Pajak; dan
g.menyatakan kesediaan untuk ditetapkan sebagai MITA Kepabeanan.

(2)Pernyataan kesediaan untuk ditetapkan sebagai MITA Kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan dengan membuat surat pernyataan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2015 tentang Mitra Utama Kepabeanan.
(3)Dalam hal importir dan/atau eksportir telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang evaluasi pelaksanaan compliance program atas nama Direktur Jenderal menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal mengenai penetapan www.jdih.kemenkeu.go.id sebagai MITA Kepabeanan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sebagai MITA Kepabeanan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

2.Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (la) dan ayat (lb), dan ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap MITA Kepabeanan untuk memastikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tetap terpenuhi. (la) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyimpulkan bahwa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak terpenuhi, Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang evaluasi pelaksanaan compliance program atas nama Direktur Jenderal:
1. a.menerbitkan surat peringatan;
2. b.membekukan penetapan sebagai MITA Kepabeanan dengan menerbitkan surat keterangan mengenai pembekuan sebagai MITA Kepabeanan; atau
3. c.mencabut penetapan sebagai MITA Kepabeanan dengan menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal mengenai pencabutan sebagai MITA Kepabeanan. www.jdih.kemenkeu.go.id (lb) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) huruf a diterbitkan oleh Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang evaluasi pelaksanaan compliance program atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam hal MITA Kepabeanan melakukan pelanggaran yang tidak material dan tidak signifikan, yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
(2)Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana pada ayat (1) menyimpulkan bahwa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, dan huruf f tidak terpenuhi, Direktur Jenderal atau Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang evaluasi pelaksanaan compliance program membekukan penetapan sebagai MITA Kepabeanan dengan menerbitkan surat keterangan mengenai pembekuan sebagai MITA Kepabeanan.
(3)Direktur Jenderal dapat mencabut penetapan sebagai MITA Kepabeanan dalam hal:
1. a.dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya pembekuan sebagai MITA Kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), MITA Kepabeanan belum menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi;
2. b.MITA Kepabeanan melakukan pelanggaran pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c;
3. c.adanya permohonan pencabutan dari MITA Kepabeanan;
4. d.dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir, berdasarkan 3 (tiga) kali hasil monitoring dan evaluasi MITA Kepabeanan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; atau t I www.jdih.kemenkeu.go.id
5. e.MITA Kepabeanan dinyatakan pailit berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(4)Pelayanan khusus di bidang kepabeanan tidak diberikan selama penetapan sebagai MITA Kepabeanan dibekukan.
(5)Pencabutan penetapan sebagai MITA Kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang evaluasi pelaksanaan compliance program atas nama Direktur Jenderal dengan menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal mengenai pencabutan sebagai MITA Kepabeanan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai monitoring, evaluasi, pembekuan, dan pencabutan terhadap MITA Kepabeanan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

3.Mengubah Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2015 tentang Mitra Utama Kepabeanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1899) sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. t lwww.jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 30 Desember 2016 DIREKTUR JENDERAL Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2016 MENTERI KEUANGAN ttd. SRI MULYANI INDRAWATI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 2095 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Kepala Bagian T.U. Kementerian -- ARIF BINTART ;yuwoNO } NIP 19710912199703100lf www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 211/PMK.04/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 229/PMK.04/2015 TENTANG MITRA UTAMA KEPABEANAN A. FORMAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI MENGENAI PENETAPAN SEBAGAI MITA KEPABEANAN Menimbang 1v1engingat Menetapkan PERT AMA KE DUA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR ......... (1) .......... TENTANG PENETAPAN ......... (2) .......... SEBAGAI :rvHTRA UTAMA KEPABEANAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

a.bahwa berdasarkan hasil penelitian dan penilaian yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, terhadap ......... (2) .........., ......... (2).......... telah memenuhi persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai :rv1itra Utama Kepabeanan sesuai dengan Peraturan l'v1enteri Keuangan Nomor . ... .....(3) ...... ....;
b.bah\va berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Penetapan ......... (2) .......... sebagai :rv1itra Utama Kepabeanan; Peraturan Iv1enteri Keuangan Nomor ......... (3) .......... ; MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENETAPAN ......... (2) .......... SEBAGAI MITRA UTAMA KEPABEANAN. Memberikan penetapan sebagai l'v1itra Utama Kepabeanan kepada: Nama Perusahaan : .........(2) .......... NPWP : .........(4) ......... . Alamat : .........(5) .......... Pelayanan kepabeanan terhadap Mitra Utama Kepabeanan dilayani di: I No. I Nama Kantor Pabean Kegiatan I I .........(6) .......... .........(7) .......... .........(6) .......... .........(7) .......... www.jdih.kemenkeu.go.id KE TIGA Keputusan Direktur J enderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada: 1 . ......... (8) .......•.. ; 2 . ......... (8) .•.•...••• ;
1. 3.Dst. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal .........(9) .......... a.n. Direktur Jenderal Direktur ......... ( 10) .......... ......... (11) .......... t I www.jdih.kemenkeu.go.id Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9) Nomor (10) Nomor (11) PETUNJUK PENGISIAN Diisi nomor Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai penetapan sebagai MITA Kepabeanan. Diisi nama importir dan/atau eksportir yang mendapat penetapan sebagai MITA Kepabeanan. Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan mengenai MITA Kepabeanan beserta perubahannya. Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) importir dan/atau eksportir yang mendapat penetapan sebagai MITA Kepabeanan. Diisi alamat lengkap importir dan/atau eksportir yang mendapat penetapan sebagai MITA Kepabeanan. Diisi nama Kantor Pabean tempat pemenuhan kewajiban pabean. Diisi dengan kegiatan impor dan/atau ekspor yang dilakukan oleh MITA Kepabenanan Diisi pihak-pihak yang menerima salinan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai penetapan sebagai MITA Kepabenanan. Diisi tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai penetapan sebagai MITA Kepabeanan. Diisi dengan Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang evaluasi pelaksanaan compliance program Diisi nama dan Nomor Identitas Pegawai (NIP) Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang evaluasi pelaksanaan compliance program www.jdih.kemenkeu.go.id B. FORMAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI MENGENAI PENCABUTAN SEBAGAI MITA KEPABEANAN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR ......... (1) .......... TENTANG PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI N01v10R ......... (2).......... TENTANG PENETAPAN ......... (3) .......... Menimbang Mengingat Menetapkan PERTAMA KE DUA KETIGA SEBAGAI 1HTRA UTAMA KEPABEANAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
a.bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor .........(2).........., ......... (3) .......... telah ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanan;
b.bahwa .........(3) .......... telah ......... (4) .........., sehingga penetapan sebagai Mitra Utama Kepabeanan sebagai mana tersebut dalam huruf a harus dicabut;
c.bah\va berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pencabutan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor ......... (2) .......... tentang Penetapan ......... (3) .......... Sebagai lv1itra Utama Kepabeanan; Peraturan Menteri Keuangan Nomor ......... (5) ..........; lv1Elv1UTUSKAN: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 'IENTANG PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR ......... (2).......... TENTANG PENETAPAN ......... (3) .......... SEBAGAI MITRA UTAMA KEPABEANAN. Mencabut Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor .........(2) ....... ... tentang Penetapan ......... (3) .......... Sebagai Mitra Utama Kepabeanan. Pelayanan khusus di bidang kepabeanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai Mitra Utama Kepabeanan tidak diberikan kepada: Nama Perusahaan : ......... (3) .......... NPWP : .........(6) .......... Alamat : .........(7) .......... Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. www.jdih.kemenkeu.go.id Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada: 1 .......... (8) .......... ; 2 . ......... (8) .......... ;
1. 3.Dst. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal .........(9) .......... a.n. Direktur Jenderal Direktur ......... (10) .......... .........(11) .......... www.jdih.kemenkeu.go.id Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9) Nomor (10) Nomor (11) PETUNJUK PENGISIAN Diisi nomor Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai mengenai pencabutan atas Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai mengenai penetapan sebagai MITA Kepabeanan. Diisi nomor Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai mengenai penetapan sebagai sebagai MITA �epabeanan. Diisi nama importir dan/atau eksportir yang mendapat penetapan sebagai MITA Kepabeanan. Diisi alasan pencabutan penetapan sebagai MITA Kepabeanan. Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan mengenai MITA Kepabeanan beserta perubahanya. Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) importir dan/atau eksportir yang mendapat penetapan sebagai MITA Kepabeanan. Diisi alamat lengkap importir dan/atau eksportir yang mendapat penetapan sebagai MITA Kepabeanan. Diisi pihak-pihak yang menerima salinan. Diisi tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Diisi dengan Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang evaluasi pelaksanaan compliance program Diisi nama dan Nomor Identitas Pegawai (NIP) Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang evaluasi pelaksanaan compliance program MENTERI KEUANGAN ttd. SRI MULYANI INDRAWATI l1 www.jdih.kemenkeu.go.id

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 211/PMK.04/2016

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 5

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2006

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 229/PMK.04/2015

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 229/PMK.04/2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 5

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2006

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 229/PMK.04/2015

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 229/PMK.04/2015