Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 211/PMK.04/2016
- Nomor
- 211/PMK.04/2016
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 4
www.jdih.kemenkeu.go.id Menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2015 tentang Mitra Utama Kepabeanan {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1899);
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 229/PMK.04/2015 TENTANG MITRA UTAMA KEPABEANAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2015 tentang Mitra Utama Kepabeanan {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1899), diubah sebagai berikut:
{1) Untuk dapat ditetapkan sebagai MITA Kepabeanan, importir dan/atau eksportir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
www.jdih.kemenkeu.go.id
modul
dan
(la) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyimpulkan bahwa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak terpenuhi, Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang evaluasi pelaksanaan compliance program atas nama Direktur Jenderal:
www.jdih.kemenkeu.go.id (lb) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) huruf a diterbitkan oleh Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang evaluasi pelaksanaan compliance program atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam hal MITA Kepabeanan melakukan pelanggaran yang tidak material dan tidak signifikan, yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. t lwww.jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 30 Desember 2016 DIREKTUR JENDERAL Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2016 MENTERI KEUANGAN ttd. SRI MULYANI INDRAWATI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 2095 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Kepala Bagian T.U. Kementerian -- ARIF BINTART ;yuwoNO } NIP 19710912199703100lf www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 211/PMK.04/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 229/PMK.04/2015 TENTANG MITRA UTAMA KEPABEANAN A. FORMAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI MENGENAI PENETAPAN SEBAGAI MITA KEPABEANAN Menimbang 1v1engingat Menetapkan PERT AMA KE DUA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR ......... (1) .......... TENTANG PENETAPAN ......... (2) .......... SEBAGAI :rvHTRA UTAMA KEPABEANAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
Peraturan Iv1enteri Keuangan Nomor ......... (3) .......... ; MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENETAPAN ......... (2) .......... SEBAGAI MITRA UTAMA KEPABEANAN. Memberikan penetapan sebagai l'v1itra Utama Kepabeanan kepada: Nama Perusahaan : .........(2) .......... NPWP : .........(4) ......... . Alamat : .........(5) .......... Pelayanan kepabeanan terhadap Mitra Utama Kepabeanan dilayani di: I No. I Nama Kantor Pabean Kegiatan I I .........(6) .......... .........(7) .......... .........(6) .......... .........(7) .......... www.jdih.kemenkeu.go.id KE TIGA Keputusan Direktur J enderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada: 1 . ......... (8) .......•.. ; 2 . ......... (8) .•.•...••• ;
Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal .........(9) .......... a.n. Direktur Jenderal Direktur ......... ( 10) .......... ......... (11) .......... t I www.jdih.kemenkeu.go.id Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9) Nomor (10) Nomor (11) PETUNJUK PENGISIAN Diisi nomor Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai penetapan sebagai MITA Kepabeanan. Diisi nama importir dan/atau eksportir yang mendapat penetapan sebagai MITA Kepabeanan. Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan mengenai MITA Kepabeanan beserta perubahannya. Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) importir dan/atau eksportir yang mendapat penetapan sebagai MITA Kepabeanan. Diisi alamat lengkap importir dan/atau eksportir yang mendapat penetapan sebagai MITA Kepabeanan. Diisi nama Kantor Pabean tempat pemenuhan kewajiban pabean. Diisi dengan kegiatan impor dan/atau ekspor yang dilakukan oleh MITA Kepabenanan Diisi pihak-pihak yang menerima salinan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai penetapan sebagai MITA Kepabenanan. Diisi tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai penetapan sebagai MITA Kepabeanan. Diisi dengan Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang evaluasi pelaksanaan compliance program Diisi nama dan Nomor Identitas Pegawai (NIP) Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang evaluasi pelaksanaan compliance program www.jdih.kemenkeu.go.id B. FORMAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI MENGENAI PENCABUTAN SEBAGAI MITA KEPABEANAN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR ......... (1) .......... TENTANG PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI N01v10R ......... (2).......... TENTANG PENETAPAN ......... (3) .......... Menimbang Mengingat Menetapkan PERTAMA KE DUA KETIGA SEBAGAI 1HTRA UTAMA KEPABEANAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
Peraturan Menteri Keuangan Nomor ......... (5) ..........; lv1Elv1UTUSKAN: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 'IENTANG PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR ......... (2).......... TENTANG PENETAPAN ......... (3) .......... SEBAGAI MITRA UTAMA KEPABEANAN. Mencabut Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor .........(2) ....... ... tentang Penetapan ......... (3) .......... Sebagai Mitra Utama Kepabeanan. Pelayanan khusus di bidang kepabeanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai Mitra Utama Kepabeanan tidak diberikan kepada: Nama Perusahaan : ......... (3) .......... NPWP : .........(6) .......... Alamat : .........(7) .......... Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. www.jdih.kemenkeu.go.id Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada: 1 .......... (8) .......... ; 2 . ......... (8) .......... ;
Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal .........(9) .......... a.n. Direktur Jenderal Direktur ......... (10) .......... .........(11) .......... www.jdih.kemenkeu.go.id Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9) Nomor (10) Nomor (11) PETUNJUK PENGISIAN Diisi nomor Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai mengenai pencabutan atas Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai mengenai penetapan sebagai MITA Kepabeanan. Diisi nomor Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai mengenai penetapan sebagai sebagai MITA �epabeanan. Diisi nama importir dan/atau eksportir yang mendapat penetapan sebagai MITA Kepabeanan. Diisi alasan pencabutan penetapan sebagai MITA Kepabeanan. Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan mengenai MITA Kepabeanan beserta perubahanya. Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) importir dan/atau eksportir yang mendapat penetapan sebagai MITA Kepabeanan. Diisi alamat lengkap importir dan/atau eksportir yang mendapat penetapan sebagai MITA Kepabeanan. Diisi pihak-pihak yang menerima salinan. Diisi tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Diisi dengan Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang evaluasi pelaksanaan compliance program Diisi nama dan Nomor Identitas Pegawai (NIP) Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang evaluasi pelaksanaan compliance program MENTERI KEUANGAN ttd. SRI MULYANI INDRAWATI l1 www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Menteri (Permen)