Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 211/PMK.05/2021
- Nomor
- 211/PMK.05/2021
- Tahun
- 2021
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 56
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri dan Rekening Dana lnvestasi pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas/Badan Hukum Lainnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor www.jdih.kemenkeu.go.id 13/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri dan Rekening Dana Investasi pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas/Badan Hukum Lainnya;
www.jdih.kemenkeu.go.id
556) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1702);
e. www.jdih.kemenkeu.go.id Menetapkan: MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA OPTIMALISASI PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA YANG BERSUMBER DARI PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI DAN REKENING DANA INVESTASI PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA/PERSEROAN TERBATAS/BADAN HUKUM LAINNYA.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
undangan.
www.jdih.kemenkeu.go.id
Bagian Kedua Tujuan
Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mengoptimalkan penyelesaian Piutang Negara. Bagian Ketiga Kriteria
C. diragukan; dan
www.jdih.kemenkeu.go.id
dan/atau
BAB II CARA OPTIMALISASI PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA
BAB II
www.jdih.kemenkeu.go.id
Negara untuk
www.jdih.kemenkeu.go.id
Perubahan Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
Perubahan tingkat bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan dengan ketentuan:
www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)