Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2017
- Nomor
- 35
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 8
menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2OO5 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah. Seiring berjalannya waktu, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, dipandang perlu disempurnakan guna menampung perkembangan dalam jenis Piutang Negara/Daerah yang ada. Pokok perubahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini antara lain meliputi:
Ketentuan mengenai penghapusan Piutang Negara/Daerah atas piutang yang tidak dapat diserahkan pengr.rrusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara perlu diatur, mengingat selama ini dalam praktek pengelolaan piutang negara terdapat permasalahan atas hal tersebut yang disebabkan hal sebagai berikut:
o. ", J.Tnt t,',?Sf; *.., o Terdapat Piutang Negara/Daerah yang cara pengurusannya diatur dalam Undang-Undang tersendiri, dan tidak diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara. Mengingat penghapusan Piutang Negara/ Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, mengatur bahwa penghapusan Piutang Negara/Daerah dilakukan dalam hal optimalisasi penyelesaian piutang oleh Panitia Urusan Piutang Negara telah dilaksanakan. Berkenaan dengan hal tersebut, Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah disusun untuk mengatur penghapusan Piutang Negara/Daerah yang pengurusannya diatur dalam Undang-Undang tersendiri. Terdapat Piutang Negara/Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada Panitia urusan Piutang Negara karena tidak memenuhi syarat mengenai ada dan besarnya piutang, dan oleh karenanya optimalisasi penyelesaian Piutang Negara/ Daerah tidak dapat dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara. Berkaitan dengan hal tersebut, Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah disusun untuk mengatur penghapusan Piutang Negara/Daerah yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang menunjukkan mengenai ada dan besarnya piutang. Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah ini juga disusun dalam rangka mengatur ketentuan terkait upaya percepatan penyelesiaan piutang negara yang bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri/rekening dana investasi/rekening pembangunan daerah. Dalam hal upaya optimalisasi penyelesaian piutang negara yang bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri/rekening dana investasi/rekening pembangunan daerah telah selesai dilaksanakan, penghapusan piutang secara mutlak dapat dilakukan setelah penghapusan secara bersyarat tanpa perlu menunggu jangka waktu dua tahun sejak ditetapkannya penghapusan piutang secara bersyarat. 2. Berkenan . . . Berkenaan dengan hal tersebut, perubahan kedua terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah pada akhirnya bertujuan untuk menyempurnakan proses penghapusan Piutang Negara/ Daerah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan Negara. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka I
Cukup jelas. Angka 2
Ayat (l) Contoh Piutang Negara yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Undang-Undang adalah Piutang Pajak. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (2A) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Angka 3
Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan "Piutang yang pengurusannya diatur dalam Undang-Undang tersendiri" antara lain, piutang putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan piutang uang pengganti putusan pidana korupsi. Huruf b Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) REPUBLIK INOONESIA Ayat (3) Cukup jelas. Angka 4
Tuntutan ganti rugi merupakan tuntutan ganti rugi terhadap pegawai negeri sipil, pejabat maupun bendahara. Angka 5
Ayat (1) Piutang Negara/Daerah yang telah dihapuskan secara bersyarat dari pembukuan tetap dikelola dan diupayakan penyelesaiannya. Dalam hal upaya-upaya penyelesaian tersebut tidak berhasil, dan syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b terpenuhi, sisa Piutang Negara/ Daerah dapat dihapuskan secara mutlak. Huruf a Usul penghapusan secara mutlak atas Piutang Negara/ Daerah diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak Piutang Negara/Daerah dimaksud dihapuskan secara bersyarat dari pembukuan. Huruf b Pihak yang meminta keterangan dari Aparat/Pejabat yang berwenang adalah:
Ayat (2) Yang dimaksud dengan "penyerah piutang' adalah pimpinan rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat pertama yang memiliki piutang. Yang dimaksud dengan ofasilitas kesehatan tingkat pertama" adalah fasilitas tingkat pertama sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan. Angka 6 . Angka 6
Cukup jelas. AngkaT
Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6119
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Gubernur (Pergub)