DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2017

Nomor: 35
Tahun: 2017
Ditetapkan: 6 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2OO5 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah. Seiring berjalannya waktu, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, dipandang perlu disempurnakan guna menampung perkembangan dalam jenis Piutang Negara/Daerah yang ada. Pokok perubahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini antara lain meliputi:

1.Pengaturan atas penghapusan piutang yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara.
2.Penyempurnaan pengaturan penghapusan Piutang Negara yang bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri/ rekening dana investasi/rekening pembangunan daerah. Ketentuan mengenai penghapusan Piutang Negara/Daerah atas piutang yang tidak dapat diserahkan pengr.rrusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara perlu diatur, mengingat selama ini dalam praktek pengelolaan piutang negara terdapat permasalahan atas hal tersebut yang disebabkan hal sebagai berikut:
1.Terdapat l. o. ", J.Tnt t,',?Sf; *.., o Terdapat Piutang Negara/Daerah yang cara pengurusannya diatur dalam Undang-Undang tersendiri, dan tidak diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara. Mengingat penghapusan Piutang Negara/ Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, mengatur bahwa penghapusan Piutang Negara/Daerah dilakukan dalam hal optimalisasi penyelesaian piutang oleh Panitia Urusan Piutang Negara telah dilaksanakan. Berkenaan dengan hal tersebut, Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah disusun untuk mengatur penghapusan Piutang Negara/Daerah yang pengurusannya diatur dalam Undang-Undang tersendiri. Terdapat Piutang Negara/Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada Panitia urusan Piutang Negara karena tidak memenuhi syarat mengenai ada dan besarnya piutang, dan oleh karenanya optimalisasi penyelesaian Piutang Negara/ Daerah tidak dapat dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara. Berkaitan dengan hal tersebut, Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah disusun untuk mengatur penghapusan Piutang Negara/Daerah yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang menunjukkan mengenai ada dan besarnya piutang. Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah ini juga disusun dalam rangka mengatur ketentuan terkait upaya percepatan penyelesiaan piutang negara yang bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri/rekening dana investasi/rekening pembangunan daerah. Dalam hal upaya optimalisasi penyelesaian piutang negara yang bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri/rekening dana investasi/rekening pembangunan daerah telah selesai dilaksanakan, penghapusan piutang secara mutlak dapat dilakukan setelah penghapusan secara bersyarat tanpa perlu menunggu jangka waktu dua tahun sejak ditetapkannya penghapusan piutang secara bersyarat. 2. Berkenan . . . Berkenaan dengan hal tersebut, perubahan kedua terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah pada akhirnya bertujuan untuk menyempurnakan proses penghapusan Piutang Negara/ Daerah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan Negara. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka I

Pasal 1

Cukup jelas. Angka 2

Pasal 2

Ayat (l) Contoh Piutang Negara yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Undang-Undang adalah Piutang Pajak. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (2A) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Angka 3

Pasal 3A

Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan "Piutang yang pengurusannya diatur dalam Undang-Undang tersendiri" antara lain, piutang putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan piutang uang pengganti putusan pidana korupsi. Huruf b Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) REPUBLIK INOONESIA Ayat (3) Cukup jelas. Angka 4

Pasal 8

Tuntutan ganti rugi merupakan tuntutan ganti rugi terhadap pegawai negeri sipil, pejabat maupun bendahara. Angka 5

Pasal 13

Ayat (1) Piutang Negara/Daerah yang telah dihapuskan secara bersyarat dari pembukuan tetap dikelola dan diupayakan penyelesaiannya. Dalam hal upaya-upaya penyelesaian tersebut tidak berhasil, dan syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b terpenuhi, sisa Piutang Negara/ Daerah dapat dihapuskan secara mutlak. Huruf a Usul penghapusan secara mutlak atas Piutang Negara/ Daerah diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak Piutang Negara/Daerah dimaksud dihapuskan secara bersyarat dari pembukuan. Huruf b Pihak yang meminta keterangan dari Aparat/Pejabat yang berwenang adalah:

a.pihak Kementerian Negara/ kmbaga yang mengelola piutang Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan; dan
b.pihak Badan/Dinas/Biro Keuangan/ Bagian Keuangan yang mengelola piutang Instansi Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "penyerah piutang' adalah pimpinan rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat pertama yang memiliki piutang. Yang dimaksud dengan ofasilitas kesehatan tingkat pertama" adalah fasilitas tingkat pertama sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan. Angka 6 . Angka 6

Pasal 14

Cukup jelas. AngkaT

Pasal 15

Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6119

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

1.Pengaturan atas penghapusan piutang yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara.
2.Penyempurnaan pengaturan penghapusan Piutang Negara yang bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri/ rekening dana investasi/rekening pembangunan daerah. Ketentuan mengenai penghapusan Piutang Negara/Daerah atas piutang yang tidak dapat diserahkan pengr.rrusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara perlu diatur, mengingat selama ini dalam praktek pengelolaan piutang negara terdapat permasalahan atas hal tersebut yang disebabkan hal sebagai berikut:
1.Terdapat l. o. ", J.Tnt t,',?Sf; *.., o Terdapat Piutang Negara/Daerah yang cara pengurusannya diatur dalam Undang-Undang tersendiri, dan tidak diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara. Mengingat penghapusan Piutang Negara/ Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, mengatur bahwa penghapusan Piutang Negara/Daerah dilakukan dalam hal optimalisasi penyelesaian piutang oleh Panitia Urusan Piutang Negara telah dilaksanakan. Berkenaan dengan hal tersebut, Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah disusun untuk mengatur penghapusan Piutang Negara/Daerah yang pengurusannya diatur dalam Undang-Undang tersendiri. Terdapat Piutang Negara/Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada Panitia urusan Piutang Negara karena tidak memenuhi syarat mengenai ada dan besarnya piutang, dan oleh karenanya optimalisasi penyelesaian Piutang Negara/ Daerah tidak dapat dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara. Berkaitan dengan hal tersebut, Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah disusun untuk mengatur penghapusan Piutang Negara/Daerah yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang menunjukkan mengenai ada dan besarnya piutang. Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah ini juga disusun dalam rangka mengatur ketentuan terkait upaya percepatan penyelesiaan piutang negara yang bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri/rekening dana investasi/rekening pembangunan daerah. Dalam hal upaya optimalisasi penyelesaian piutang negara yang bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri/rekening dana investasi/rekening pembangunan daerah telah selesai dilaksanakan, penghapusan piutang secara mutlak dapat dilakukan setelah penghapusan secara bersyarat tanpa perlu menunggu jangka waktu dua tahun sejak ditetapkannya penghapusan piutang secara bersyarat. 2. Berkenan . . . Berkenaan dengan hal tersebut, perubahan kedua terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah pada akhirnya bertujuan untuk menyempurnakan proses penghapusan Piutang Negara/ Daerah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan Negara. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka I

Pasal 1

Cukup jelas. Angka 2

Pasal 2

Ayat (l) Contoh Piutang Negara yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Undang-Undang adalah Piutang Pajak. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (2A) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Angka 3

Pasal 3A

Pasal 8

Tuntutan ganti rugi merupakan tuntutan ganti rugi terhadap pegawai negeri sipil, pejabat maupun bendahara. Angka 5

Pasal 13

a.pihak Kementerian Negara/ kmbaga yang mengelola piutang Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan; dan
b.pihak Badan/Dinas/Biro Keuangan/ Bagian Keuangan yang mengelola piutang Instansi Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "penyerah piutang' adalah pimpinan rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat pertama yang memiliki piutang. Yang dimaksud dengan ofasilitas kesehatan tingkat pertama" adalah fasilitas tingkat pertama sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan. Angka 6 . Angka 6

Pasal 14

Cukup jelas. AngkaT

Pasal 15

Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6119

Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2017

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3A

Pasal 8

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Peraturan turunan (6)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 222/PMK.05/2019

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 211/PMK.05/2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sorong Nomor 4 Tahun 2022

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3A

Pasal 8

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Peraturan turunan (6)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 222/PMK.05/2019

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 211/PMK.05/2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sorong Nomor 4 Tahun 2022

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2018