DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 212/PMK.01/2017

Nomor: 212/PMK.01/2017
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 61

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, telah diatur mengenai organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan;
b.bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja pada beberapa Eselon iI di lingkungan Sekretariat Jenderal;
c.bahwa berkenaan dengan penataan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah memberikan persetujuan melalui surat Nomor: B/624/M. KT. 01/2017 tanggal 30 November 2017; www.jdih.kemenkeu.go.id

Menetapkan

d.bahwa dengan telah diberikannya persetujuan tersebut dalam huruf c, terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi clan Tata Kerja Kementerian Keuangan perlu dilakukan penyesuaian untuk mengakomodir pengaturan atas penataan organisasi clan tata kerja Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan sebagaimana huruf b;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.Ol/20�5 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1926); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTE RI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 234/PMK. 01/2015 TENTANG ORGANI SASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK. 01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1926), diubah sebagai berikut:
1. 1.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Susunan Organisasi Kementerian Keuangan terdiri atas:

a.Sekretariat J enderal;
b.Direktorat Jenderal Anggaran; www.jdih.kemenkeu.go.id
c.Direktorat Jenderal Pajak;
d.Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
e.Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
f.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
g.Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
h.Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan clan Risiko;
1. 1.lnspektorat J enderal; J. Badan Kebijakan Fiskal;
k.Badan Pendidikan clan Pelatihan Keuangan;
1. 1.Staf Ahli Bidang Peraturan clan Penegakan Hukum Paj ak;
m.Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak;
n.Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak;
o.Staf Ahli Bidang Kebijakan Penerimaan Negara;
p.Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara;
q.Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi clan Keuangan Internasional;
r.Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal;
s.Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, clan Teknologi Informasi;
t.Pusat Sistem Informasi clan Teknologi Keuangan;
u.Pusat Pembinaan Profesi Keuangan; clan
v.Pusat Analisis clan Harmonisasi Kebijakan.
1. 2.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

a.Biro Perencanaan clan Keuangan;
b.Biro Organisasi clan Ketatalaksanaan;
c.Biro Hukum;
d.Biro Advokasi;
e.Biro Sumber Daya Manusia; www.jdih.kemenkeu.go.id
f.Biro Komunikasi dan Layanan Informasi;
g.Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan; dan
h.Biro Umum.
1. 3.Bagian Keenam Bab III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
2. 4.Ketentuan Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

Biro Advokasi mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan advokasi hukum meliputi penelaahaan kasus hukum, pemberian bantuan hukum, pendapat hukum, pertimbangan hukum yang berkaitan dengan tugas Kementerian, eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, eks Bank Dalam Likuidasi, hak uji materiil, sengketa kepegawaian, sengketa internasional, sengketa persaingan usaha, arbitrase, pemulihan aset negara dan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait tugas dan fungsi Kementerian Keuangan.

5.Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 , Biro Advokasi menyelenggarakan fungsi:

a.pemberian advokasi hukum kepada unit-unit kerja di· lingkungan Kementerian Keuangan;
b.pemberian advokasi hukum menyangkut eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional; www.jdih.kemenkeu.go.id
c.pemberian advokasi hukum menyangkut eks Bank Dalam Likuidasi, hak UJI materiil, sengketa kepegawaian, sengketa internasional, sengketa persaingan usaha, dan arbitrase;
d.pemberian advokasi hukum menyangkut pemulihan aset negara atas putusan pengadilan, tuntutan ganti rugi atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, menyelesaikan perkara perdata atas klaim aset yang terdapat di Kementerian/ Lembaga/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, serta menganalisis peraturan perundang-undangan terkait tugas dan fungsi Kementerian Keuangan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran/gugatan; dan
e.pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Advokasi.
1. 6.Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

Biro Advokasi terdiri atas:

a.Bagian Advokasi I;
b.Bagian Advokasi II;
c.Bagian Advokasi III;
d.Bagian Advokasi IV; dan
e.Kelompok Jabatan Fungsional.
1. 7.Ketentuan Pasal 83 diubah sehingt:a berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

(1)Bagian Advokasi I mempunyai tugas melaksanakan advokasi hukum meliputi penyiapan penelaahan kasus hukum dan pemberian bantuan hukum kepada unit-unit kerja di lingkungan Kernenterian www.jdih.kemenkeu.go.id Keuangan, eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, eks Bank Dalam Likuidasi, hak uji materiil, sengketa kepegawaian, sengketa internasional, sengketa persaingan usaha, arbitrase, pemulihan aset negara, serta perundang-undangan Kernenterian. menganalisis terkait tugas peraturan dan fungsi
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

8.Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Bagian Advokasi I menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan bahan penelaahan kasus hukum;
b.pemberian bantuan hukum pada unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan, eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, eks Bank Dalam Likuidasi, hak uji materiil, sengketa kepegawaian, sengketa persaingan usaha, dan arbitrase dalam penanganan perkara pra peradilan, perdata, niaga, agama, tata usaha negara, perpajakan, dan perkara perkara lain yang berada di lingkungan peradilan lai:l baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk;
c.pendampingan kepada para pejabat, mantan pejabat, atau pegawai Kementerian Keuangan, dan eks Bada:i Penyehatan Perbankan Nasional, yang dalam pelaksanaan tugasnya dimintai keterangan ole:i aparat penegak hukum dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum yang berkaitan dengan jabatan; dan www.jdih.kemenkeu.go.id
d.pemulihan aset negara atas putusan pengadilan, tuntutan ganti rugi atas putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap, menyelesaikan perkara atas klaim aset yang terdapat di Kementerian/Lembaga/ Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, serta menganalisis peraturan perundang undangan terkait tugas dan fungsi Kementerian yang berpotensi menimbulkan pelanggaran/gugatan.
1. 9.Ketentuan Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

a.Subbagian Advokasi IA;
b.Subbagian Advokasi IB; dan
c.Subbagian Advokasi IC.
1. 10.Ketentuan Pasal 86 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

(1)Subbagian Advokasi IA, IB, dan IC masing-masing mempunyai tugas melakukan advokasi hukum meliputi penyiapan bahan penelaahan kasus hukum, pendampingan kepada para pejabat, mantan pejabat, atau pegawai eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang dalam pelaksanaan tugasnya dimintai keterangan oleh aparat penegak hukum dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum yang berkaitan dengan jabatan, pemberian bantuan hukum pada semua unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan, eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, eks Bank Dalam Likuidasi, hak uji materiil, sengketa kepegawaian, sengketa persaingan usaha, arbitrase, pemulihan www.jdih.kemenkeu.go.id aset negara atas putusan pengadilan, tuntutan ganti rugi atas putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap, menyelesaikan perkara atas klaim aset yang terdapat di Kementerian/Lembaga/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait tugas dan fungsi Kernenterian yang berpotensi menimbulkan pelanggaran/gugatan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal. 1 1. Ketentuan Pasal 87 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

( 1) Bagian Advokasi II mempunyai tugas melaksanakan advokasi hukum meliputi penyiapan penelaahan kasus hukum dan pemberian bantuan hukuo kepada semua unit kerja di lingkungan Kementeriari Keuangan, eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, eks Bank Dalam Likuidasi, hak uji materiil, sengketa kepegawaian, sengketa internasional, sengketa persaingan usaha, arbitrase, pemulihan aset negara, serta perundang-undangan Kernenterian. menganalisis terkait tugas peraturan dan fungsi

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris J enderal.

12.Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: www.jdih.kemenkeu.go.id

Isi peraturan

Teks61PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, telah diatur mengenai organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan;
b.bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja pada beberapa Eselon iI di lingkungan Sekretariat Jenderal;
c.bahwa berkenaan dengan penataan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah memberikan persetujuan melalui surat Nomor: B/624/M. KT. 01/2017 tanggal 30 November 2017; www.jdih.kemenkeu.go.id

Menetapkan

d.bahwa dengan telah diberikannya persetujuan tersebut dalam huruf c, terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi clan Tata Kerja Kementerian Keuangan perlu dilakukan penyesuaian untuk mengakomodir pengaturan atas penataan organisasi clan tata kerja Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan sebagaimana huruf b;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.Ol/20�5 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1926); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTE RI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 234/PMK. 01/2015 TENTANG ORGANI SASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK. 01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1926), diubah sebagai berikut:
1. 1.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Susunan Organisasi Kementerian Keuangan terdiri atas:

a.Sekretariat J enderal;
b.Direktorat Jenderal Anggaran; www.jdih.kemenkeu.go.id
c.Direktorat Jenderal Pajak;
d.Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
e.Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
f.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
g.Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
h.Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan clan Risiko;
1. 1.lnspektorat J enderal; J. Badan Kebijakan Fiskal;
k.Badan Pendidikan clan Pelatihan Keuangan;
1. 1.Staf Ahli Bidang Peraturan clan Penegakan Hukum Paj ak;
m.Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak;
n.Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak;
o.Staf Ahli Bidang Kebijakan Penerimaan Negara;
p.Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara;
q.Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi clan Keuangan Internasional;
r.Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal;
s.Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, clan Teknologi Informasi;
t.Pusat Sistem Informasi clan Teknologi Keuangan;
u.Pusat Pembinaan Profesi Keuangan; clan
v.Pusat Analisis clan Harmonisasi Kebijakan.
1. 2.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

a.Biro Perencanaan clan Keuangan;
b.Biro Organisasi clan Ketatalaksanaan;
c.Biro Hukum;
d.Biro Advokasi;
e.Biro Sumber Daya Manusia; www.jdih.kemenkeu.go.id
f.Biro Komunikasi dan Layanan Informasi;
g.Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan; dan
h.Biro Umum.
1. 3.Bagian Keenam Bab III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
2. 4.Ketentuan Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

5.Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 , Biro Advokasi menyelenggarakan fungsi:

a.pemberian advokasi hukum kepada unit-unit kerja di· lingkungan Kementerian Keuangan;
b.pemberian advokasi hukum menyangkut eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional; www.jdih.kemenkeu.go.id
c.pemberian advokasi hukum menyangkut eks Bank Dalam Likuidasi, hak UJI materiil, sengketa kepegawaian, sengketa internasional, sengketa persaingan usaha, dan arbitrase;
d.pemberian advokasi hukum menyangkut pemulihan aset negara atas putusan pengadilan, tuntutan ganti rugi atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, menyelesaikan perkara perdata atas klaim aset yang terdapat di Kementerian/ Lembaga/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, serta menganalisis peraturan perundang-undangan terkait tugas dan fungsi Kementerian Keuangan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran/gugatan; dan
e.pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Advokasi.
1. 6.Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

Biro Advokasi terdiri atas:

a.Bagian Advokasi I;
b.Bagian Advokasi II;
c.Bagian Advokasi III;
d.Bagian Advokasi IV; dan
e.Kelompok Jabatan Fungsional.
1. 7.Ketentuan Pasal 83 diubah sehingt:a berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

(1)Bagian Advokasi I mempunyai tugas melaksanakan advokasi hukum meliputi penyiapan penelaahan kasus hukum dan pemberian bantuan hukum kepada unit-unit kerja di lingkungan Kernenterian www.jdih.kemenkeu.go.id Keuangan, eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, eks Bank Dalam Likuidasi, hak uji materiil, sengketa kepegawaian, sengketa internasional, sengketa persaingan usaha, arbitrase, pemulihan aset negara, serta perundang-undangan Kernenterian. menganalisis terkait tugas peraturan dan fungsi
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

8.Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Bagian Advokasi I menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan bahan penelaahan kasus hukum;
b.pemberian bantuan hukum pada unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan, eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, eks Bank Dalam Likuidasi, hak uji materiil, sengketa kepegawaian, sengketa persaingan usaha, dan arbitrase dalam penanganan perkara pra peradilan, perdata, niaga, agama, tata usaha negara, perpajakan, dan perkara perkara lain yang berada di lingkungan peradilan lai:l baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk;
c.pendampingan kepada para pejabat, mantan pejabat, atau pegawai Kementerian Keuangan, dan eks Bada:i Penyehatan Perbankan Nasional, yang dalam pelaksanaan tugasnya dimintai keterangan ole:i aparat penegak hukum dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum yang berkaitan dengan jabatan; dan www.jdih.kemenkeu.go.id
d.pemulihan aset negara atas putusan pengadilan, tuntutan ganti rugi atas putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap, menyelesaikan perkara atas klaim aset yang terdapat di Kementerian/Lembaga/ Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, serta menganalisis peraturan perundang undangan terkait tugas dan fungsi Kementerian yang berpotensi menimbulkan pelanggaran/gugatan.
1. 9.Ketentuan Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

a.Subbagian Advokasi IA;
b.Subbagian Advokasi IB; dan
c.Subbagian Advokasi IC.
1. 10.Ketentuan Pasal 86 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

(1)Subbagian Advokasi IA, IB, dan IC masing-masing mempunyai tugas melakukan advokasi hukum meliputi penyiapan bahan penelaahan kasus hukum, pendampingan kepada para pejabat, mantan pejabat, atau pegawai eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang dalam pelaksanaan tugasnya dimintai keterangan oleh aparat penegak hukum dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum yang berkaitan dengan jabatan, pemberian bantuan hukum pada semua unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan, eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, eks Bank Dalam Likuidasi, hak uji materiil, sengketa kepegawaian, sengketa persaingan usaha, arbitrase, pemulihan www.jdih.kemenkeu.go.id aset negara atas putusan pengadilan, tuntutan ganti rugi atas putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap, menyelesaikan perkara atas klaim aset yang terdapat di Kementerian/Lembaga/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait tugas dan fungsi Kernenterian yang berpotensi menimbulkan pelanggaran/gugatan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal. 1 1. Ketentuan Pasal 87 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris J enderal.

12.Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: www.jdih.kemenkeu.go.id

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 212/PMK.01/2017

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 10

Pasal 80

Pasal 81

Pasal 82

Pasal 83

Pasal 84

Pasal 85

Pasal 86

Pasal 87

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 234/PMK.01/2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 10

Pasal 80

Pasal 81

Pasal 82

Pasal 83

Pasal 84

Pasal 85

Pasal 86

Pasal 87

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 234/PMK.01/2015