Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 212/PMK.01/2017
- Nomor
- 212/PMK.01/2017
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 61
B/624/M. KT. 01/2017 tanggal 30 November 2017; www.jdih.kemenkeu.go.id
Menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.Ol/20�5 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1926); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTE RI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 234/PMK. 01/2015 TENTANG ORGANI SASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK. 01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1926), diubah sebagai berikut:
Susunan Organisasi Kementerian Keuangan terdiri atas:
www.jdih.kemenkeu.go.id
J. Badan Kebijakan Fiskal;
Sekretariat Jenderal terdiri atas:
www.jdih.kemenkeu.go.id
Bagian Keenam Biro Advokasi
Biro Advokasi mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan advokasi hukum meliputi penelaahaan kasus hukum, pemberian bantuan hukum, pendapat hukum, pertimbangan hukum yang berkaitan dengan tugas Kementerian, eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, eks Bank Dalam Likuidasi, hak uji materiil, sengketa kepegawaian, sengketa internasional, sengketa persaingan usaha, arbitrase, pemulihan aset negara dan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait tugas dan fungsi Kementerian Keuangan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 , Biro Advokasi menyelenggarakan fungsi:
www.jdih.kemenkeu.go.id
Biro Advokasi terdiri atas:
menganalisis terkait tugas peraturan dan fungsi
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Bagian Advokasi I menyelenggarakan fungsi:
Bagian Advokasi I terdiri atas:
1 1. Ketentuan Pasal 87 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
( 1) Bagian Advokasi II mempunyai tugas melaksanakan advokasi hukum meliputi penyiapan penelaahan kasus hukum dan pemberian bantuan hukuo kepada semua unit kerja di lingkungan Kementeriari Keuangan, eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, eks Bank Dalam Likuidasi, hak uji materiil, sengketa kepegawaian, sengketa internasional, sengketa persaingan usaha, arbitrase, pemulihan aset negara, serta perundang-undangan Kernenterian. menganalisis terkait tugas peraturan dan fungsi
www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)