Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 234/PMK.01/2015
- Nomor
- 234/PMK.01/2015
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 930
b . bahwa dalam rangka mengatur l<embali organisasi clan tata kerj a Kementerian Keuar1gan sebagaimana climaksucl dalam huruf a, Mente1 i Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refo1 masi Birokrasi tel ah memberikan persetujuan melalui surat Nomor B/ 3707 / M . PAN-RB/ 1 1 / 20 1 5 tanggal 2 0 November 2 0 1 5 ;
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi Dan · Tata Ke1ja Kementerian Keuangan; 1 . Peraturan Presiden Nomor 7 Tah1m 2 0 1 5 ten.tang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomo1· 8); www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II 2 . Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2 0 1 5 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran · Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 5 Nomor 5 1 ) ; PERATURAN ORGANISASI KEUANGAN. MEMUTUSKAN: MENTERI DAN TATA
BAB I
( 1 ) Dalam melaksanakan tugas, Menteri Keuangan dapat dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden.
Menteri Keuangan clan Wakil Menteri Keuangan merupakan satu kesatuan unsur pimpinan Kementerian Keuangan. www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II
Kementerian Keuangan menyelenggarakan urusan mempunyai pern_erin tahan di tu gas bi dang keuangan negara clan kekayaan negara untuk membantu Presiden clalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana climaksud clalam Pasal 4, Kementerian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
b . perumusan, penetapan, clan pemberian rekomenclasi kebij akan fiskal clan sektor k:euangan; c . koorclinasi pelak:sanaan tugas, pembinaan, clan pemberian dukungan aclministrasi kepacla seluruh unsur orga111sas1 di lingkungan Ke1nenterian Keuangan; d . pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjacli tanggung jawab Kementerian Keuangan;
[. pelaksanaan bimbingan atas pelaksanaan urusan di daerah; teknis clan Kemen terian superv1s1 Keuangan
h . pelaksanaan pendiclikan, pelatihan, clan sertifikasi kompetensi di biclang keuangan negara; clan
www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II BAB II SUSUNAN ORGANISASI
BAB II
Susunan Organisasi Kementerian Keuangan t:erdiri atas:
c . Direktoral Jenderal Pajak; cl. Direktorat Jencleral Bea clan Cukai; e . Direktorat Jenderal Perbenclaharaan;
J . Badan Kebijakan Fiskal;
n . Staf Ahli Biclang Pengawasan Pajak; 0. p . q. Staf Ahli Bi.clang Kcbijakan Penerirnaan Negara; Staf Ahli. Bidang Pengeluaran Negara; Staf Ahli Biclang Makro Ekonomi Keuangan Internasional; clan
Jasa Keuangan clan Pasar Modal; Staf Ahli Biclang Organisasi, Teknologi Informasi; Birokra si, t . Pusat Sistem In[orrnasi clan Teknologi Keuangan;
clan www.jdih.kemenkeu.go.id . DISTRIBUSI II BAB III SEKRETARIAT JENDERAL Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi
BAB III
Sekretaris Sekretariat Jenderal mempunya1 tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:
b . pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Keuangan;
d . pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II Bagian Kedua Susunan Organisasi
Sekretariat Jenderal terdiri atas:
b . Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan;
Bagian Ketiga Biro Perencanaan dan Keuangan
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)