DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 234/PMK.01/2015

Nomor: 234/PMK.01/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 21 Desember 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 930

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sehubungan dengan telah "diunclangkannya Peraturan Presiden Nomor 28 Tah un 2 0 1 5 ten.tang Kementerian Keuangan, perlu mengatur kembali organisasi clan tata ke1ja Kementerian Keuangan; b . bahwa dalam rangka mengatur l<embali organisasi clan tata kerj a Kementerian Keuar1gan sebagaimana climaksucl dalam huruf a, Mente1 i Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refo1 masi Birokrasi tel ah memberikan persetujuan melalui surat Nomor B/ 3707 / M . PAN-RB/ 1 1 / 20 1 5 tanggal 2 0 November 2 0 1 5 ;
c.bahwa berclasarkan pertim bang< m se bagaimana climaksud dalam huruf a clan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi Dan · Tata Ke1ja Kementerian Keuangan; 1 . Peraturan Presiden Nomor 7 Tah1m 2 0 1 5 ten.tang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomo1· 8); www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II 2 . Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2 0 1 5 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran · Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 5 Nomor 5 1 ) ; PERATURAN ORGANISASI KEUANGAN. MEMUTUSKAN: MENTERI DAN TATA

BAB I

KEUANGAN TENTANG KERJA KEMENTERIAN KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Kementerian Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)Kementerian Keuangan dipimpin oleh Menteri Keuangan.

Pasal 2

( 1 ) Dalam melaksanakan tugas, Menteri Keuangan dapat dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden.

(2)Wakil Menteri Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.
(3)Wakil Menteri Keuangan mempunyai tugas membantu Menteri Keuangan dalam memimpin penyelenggaraan urusan Kementerian Keuangan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Wakil Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), cliatur clengan Keputusan Menteri Keuangan tersendiri.

Pasal 3

Menteri Keuangan clan Wakil Menteri Keuangan merupakan satu kesatuan unsur pimpinan Kementerian Keuangan. www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II

Pasal 4

Kementerian Keuangan menyelenggarakan urusan mempunyai pern_erin tahan di tu gas bi dang keuangan negara clan kekayaan negara untuk membantu Presiden clalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana climaksud clalam Pasal 4, Kementerian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

a.perumusan, penetapan, clan pelaksanaan kebijakan di biclang penganggaran, pajak, kepabeanan clan cukai, perbenclaharaan, kekayaan negara, perimbangan keuangan, clan pengelolaan pembiayaan clan risiko; b . perumusan, penetapan, clan pemberian rekomenclasi kebij akan fiskal clan sektor k:euangan; c . koorclinasi pelak:sanaan tugas, pembinaan, clan pemberian dukungan aclministrasi kepacla seluruh unsur orga111sas1 di lingkungan Ke1nenterian Keuangan; d . pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjacli tanggung jawab Kementerian Keuangan;
e.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan; [. pelaksanaan bimbingan atas pelaksanaan urusan di daerah; teknis clan Kemen terian superv1s1 Keuangan
g.pelaksanaan kegiatan teknis clari pusat sampa1 ke daerah; h . pelaksanaan pendiclikan, pelatihan, clan sertifikasi kompetensi di biclang keuangan negara; clan
i.pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organ1sas1 di lingkungan Kemen terian Keuangan. www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Kementerian Keuangan t:erdiri atas:

a.Sekre tariat Jencleral;
b.Direktorat Jenderal Anggaran; c . Direktoral Jenderal Pajak; cl. Direktorat Jencleral Bea clan Cukai; e . Direktorat Jenderal Perbenclaharaan;
f.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
g.Direktorat Jencleral Perimbangan Keuangan;
h.Direktorat Jencleral Pengelolaan Pembiayaan clan Risiko;
i.Inspektorat Jencleral; J . Badan Kebijakan Fiskal;
k.Badan Pencliclikan clan Pelatihan Keuangan;
1. 1.Staf Ahli Bidang Peraturan clan Penegakan Hukum Pajak;
m.Staf Ahli Biclang Kcpatuhan Pajak; n . Staf Ahli Biclang Pengawasan Pajak; 0. p . q. Staf Ahli Bi.clang Kcbijakan Penerirnaan Negara; Staf Ahli. Bidang Pengeluaran Negara; Staf Ahli Biclang Makro Ekonomi Keuangan Internasional; clan
r.Staf Ahli Biclang Kebijakan clan Regulasi s . Jasa Keuangan clan Pasar Modal; Staf Ahli Biclang Organisasi, Teknologi Informasi; Birokra si, t . Pusat Sistem In[orrnasi clan Teknologi Keuangan;
u.Pusat Pembinaan Profesi Keuangan;
v.Pusal Anali sis clan 1-Iarmonisasi Kebijakan; c lan
w.Pusat Layanan Pengaclaan Secara Elektronik. clan www.jdih.kemenkeu.go.id . DISTRIBUSI II

BAB III

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 7

(1)Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung j awab kepada Menteri Keuangan.
(2)Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Jenderal.

Pasal 8

Sekretaris Sekretariat Jenderal mempunya1 tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a.pengoordinasian kegiatan Kementerian Keuangan; b . pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Keuangan;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Keuangan; d . pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f.penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan . www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II

Pasal 10

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

a.Biro Perencanaan dan Keuangan; b . Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan;
c.Biro Hukurn;
d.Biro Bantuan Hukurn;
e.Biro Surnber Daya Manusia;
f.Biro Kornunikasi dan Layanan Inforrnasi;
g.Biro Perlengkapan; dan
h.Biro Urnurn.

Isi peraturan

Teks930PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sehubungan dengan telah "diunclangkannya Peraturan Presiden Nomor 28 Tah un 2 0 1 5 ten.tang Kementerian Keuangan, perlu mengatur kembali organisasi clan tata ke1ja Kementerian Keuangan; b . bahwa dalam rangka mengatur l<embali organisasi clan tata kerj a Kementerian Keuar1gan sebagaimana climaksucl dalam huruf a, Mente1 i Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refo1 masi Birokrasi tel ah memberikan persetujuan melalui surat Nomor B/ 3707 / M . PAN-RB/ 1 1 / 20 1 5 tanggal 2 0 November 2 0 1 5 ;
c.bahwa berclasarkan pertim bang< m se bagaimana climaksud dalam huruf a clan huruf b, perlu

Menetapkan

BAB I

KEUANGAN TENTANG KERJA KEMENTERIAN KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Kementerian Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)Kementerian Keuangan dipimpin oleh Menteri Keuangan.

Pasal 2

( 1 ) Dalam melaksanakan tugas, Menteri Keuangan dapat dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden.

(2)Wakil Menteri Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.
(3)Wakil Menteri Keuangan mempunyai tugas membantu Menteri Keuangan dalam memimpin penyelenggaraan urusan Kementerian Keuangan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Wakil Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), cliatur clengan Keputusan Menteri Keuangan tersendiri.

Pasal 3

Menteri Keuangan clan Wakil Menteri Keuangan merupakan satu kesatuan unsur pimpinan Kementerian Keuangan. www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II

Pasal 4

Kementerian Keuangan menyelenggarakan urusan mempunyai pern_erin tahan di tu gas bi dang keuangan negara clan kekayaan negara untuk membantu Presiden clalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana climaksud clalam Pasal 4, Kementerian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

a.perumusan, penetapan, clan pelaksanaan kebijakan di biclang penganggaran, pajak, kepabeanan clan cukai, perbenclaharaan, kekayaan negara, perimbangan keuangan, clan pengelolaan pembiayaan clan risiko; b . perumusan, penetapan, clan pemberian rekomenclasi kebij akan fiskal clan sektor k:euangan; c . koorclinasi pelak:sanaan tugas, pembinaan, clan pemberian dukungan aclministrasi kepacla seluruh unsur orga111sas1 di lingkungan Ke1nenterian Keuangan; d . pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjacli tanggung jawab Kementerian Keuangan;
e.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan; [. pelaksanaan bimbingan atas pelaksanaan urusan di daerah; teknis clan Kemen terian superv1s1 Keuangan
g.pelaksanaan kegiatan teknis clari pusat sampa1 ke daerah; h . pelaksanaan pendiclikan, pelatihan, clan sertifikasi kompetensi di biclang keuangan negara; clan
i.pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organ1sas1 di lingkungan Kemen terian Keuangan. www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Kementerian Keuangan t:erdiri atas:

a.Sekre tariat Jencleral;
b.Direktorat Jenderal Anggaran; c . Direktoral Jenderal Pajak; cl. Direktorat Jencleral Bea clan Cukai; e . Direktorat Jenderal Perbenclaharaan;
f.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
g.Direktorat Jencleral Perimbangan Keuangan;
h.Direktorat Jencleral Pengelolaan Pembiayaan clan Risiko;
i.Inspektorat Jencleral; J . Badan Kebijakan Fiskal;
k.Badan Pencliclikan clan Pelatihan Keuangan;
1. 1.Staf Ahli Bidang Peraturan clan Penegakan Hukum Pajak;
m.Staf Ahli Biclang Kcpatuhan Pajak; n . Staf Ahli Biclang Pengawasan Pajak; 0. p . q. Staf Ahli Bi.clang Kcbijakan Penerirnaan Negara; Staf Ahli. Bidang Pengeluaran Negara; Staf Ahli Biclang Makro Ekonomi Keuangan Internasional; clan
r.Staf Ahli Biclang Kebijakan clan Regulasi s . Jasa Keuangan clan Pasar Modal; Staf Ahli Biclang Organisasi, Teknologi Informasi; Birokra si, t . Pusat Sistem In[orrnasi clan Teknologi Keuangan;
u.Pusat Pembinaan Profesi Keuangan;
v.Pusal Anali sis clan 1-Iarmonisasi Kebijakan; c lan
w.Pusat Layanan Pengaclaan Secara Elektronik. clan www.jdih.kemenkeu.go.id . DISTRIBUSI II

BAB III

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 7

(1)Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung j awab kepada Menteri Keuangan.
(2)Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Jenderal.

Pasal 8

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a.pengoordinasian kegiatan Kementerian Keuangan; b . pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Keuangan;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Keuangan; d . pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f.penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan . www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II

Pasal 10

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

a.Biro Perencanaan dan Keuangan; b . Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan;
c.Biro Hukurn;
d.Biro Bantuan Hukurn;
e.Biro Surnber Daya Manusia;
f.Biro Kornunikasi dan Layanan Inforrnasi;
g.Biro Perlengkapan; dan
h.Biro Urnurn.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (4)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11/PMK.07/2017

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.05/2016

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 133/PMK.01/2017

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 212/PMK.01/2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (4)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11/PMK.07/2017

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.05/2016

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 133/PMK.01/2017

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 212/PMK.01/2017