Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 212/PMK.011/2011
- Nomor
- 212/PMK.011/2011
- Tahun
- 2011
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 7
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.04/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer Dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, Serta Barang Dan Bahan Yang Dipergunakan Untuk Menghasilkan Barang Yang Dipergunakan Bagi Keperluan Pertahanan Dan Keamanan Negara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.8263 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 107/PMK.04/2009 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR PERSENJATAAN, AMUNISI, PERLENGKAPAN MILITER DAN KEPOLISIAN, TERMASUK SUKU CADANG, SERTA BARANG DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG YANG DIPERGUNAKAN BAGI KEPERLUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.04/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer Dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, Serta Barang Dan Bahan Yang Dipergunakan Untuk Menghasilkan Barang Yang Dipergunakan Bagi Keperluan Pertahanan Dan Keamanan Negara diubah sebagai berikut:
www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.826 4
www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.8265
Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 14 Desember 2011 MENTERI KEUANGAN AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 14 Desember 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.8267 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 212/PMK.011/2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 107/PMK.04/2009 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR PERSENJATAAN, AMUNISI, PERLENGKAPAN MILITER DAN KEPOLISIAN, TERMASUK SUKU CADANG, SERTA BARANG DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG YANG DIPERGUNAKAN BAGI KEPERLUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA DAFTAR BARANG-BARANG IMPOR KEPERLUAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NO. NAMA BARANG URAIAN
SURAT PERNYATAAN BARANG IMPOR (SP-7) BADAN NARKOTIKA NASIONAL Nomor : Tanggal : No. Urut Pesawat/Kapal No. dan Tgl. B/L/AWB No. dan Tgl. Kontrak No. dan Tgl. L/C Uraian Jenis Barang Jumlah dan Satuan No. Urut padaLamp. XIV PMK No. dan Tgl. Invoice Harga Negara Asal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Lampiran :1. (dokumen pelengkap pabean) 2. (kontrak pengadaan) Tembusan :1. Menteri Keuangan; 2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan; 3. ................; 4. ................ *Nomor : KEP- /WBC.../KP.../20... Atas barang impor sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan No. ..... tanggal ....... ini diberikan:**1) pembebasan bea masuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No....Tanggal .....; **2) PPN dan PPnBM tidak dipungut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No ..... Tanggal …..; **3) PPh Pasal 22 tidak dipungut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No ........... Tanggal .........; Penggunaan selain dari yang tersebut dalam SP ini, dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor serta sanksi administrasi berupadenda sesuai dengan ketentuan yang berlaku............................, .......................................20.........a.n. MENTERI KEUANGANKepala KPUBC/KPPBC,(Nama)(NIP) Yang Menyatakan : a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional......... (Jabatan).....................NamaPangkat * Hanya diisi oleh KPUBC/KPPBC **Coret yang tidak perlu, disesuaikan dengan fasilitas kepabeanan dan/atau fasilitas perpajakan yang diberikan MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA,AGUS D.W. MARTOWARDOJO www.djpp.kemenkumham.go.id
Membuka PDF…