Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 107/PMK.04/2009
- Nomor
- 107/PMK.04/2009
- Tahun
- 2009
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 10
Pembebasan bea masuk diberikan terhadap barang impor berupa:
Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:
ATAS IMPOR PERSENJATAAN,AMUNISI, PERLENGKAPAN MILITER DAN KEPOLISIAN, TERMASUKSUKU CADANG, SERTA BARANG DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG YANG DIPERGUNAKAN BAGI KEPERLUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1077/4/2019 3/7https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2009/107-PMK.04-2009Per.HTM
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 107 keamanan negara, dan untuk menghasilkan barang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara. 7/4/2019 4/7https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2009/107-PMK.04-2009Per.HTM
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 107 oleh Departemen Pertahanan;
7/4/2019 5/7https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2009/107-PMK.04-2009Per.HTM Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Lampiran VI sebagaimana
Dalam hal impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b tidak termasuk dalam lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) mengajukan permohonan pembebasan bea masuk kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 107 dalam rangka impor, atau Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah dengan Industri tertentu, sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (3);
7/4/2019 6/7https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2009/107-PMK.04-2009Per.HTM BERITANEGARA REPUBLIKINDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 135 ANDI MATTALATTA ttd. Diundangkan di Jakarta Padatanggal12Juni2009 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, SRI MULYANI INDRAWATI Ditetapkan di Jakarta pada tanggal12 Juni 2009 MENTER! KEUANGAN, Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penernpatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.04/2008 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, serta Barang dan Bahan yang Dipergunakan untuk Menghasilkan Barang yang Dipergunakan bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, perrnohonan pembebasan yang sedang dalam proses, diselesaikan berdasarkan ketentuan sebagairnana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nornor 29/PMK.04/2008 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, serta Barang dan Bahan yang Dipergunakan untuk Menghasilkan Barang yang Dipergunakan bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara.
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Lampiran VII, Larnpiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, dan Lampiran XII sebagairnana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dan Lampiran XIII sebagairnana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1077/4/2019 7/7https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2009/107-PMK.04-2009Per.HTM Iampiran . PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1077/4/2019
Membuka PDF…