Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 215/PMK.07.2015
- Nomor
- 215/PMK.07.2015
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 20
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMI\:.07 /2011 tentang Tata Cara Pemotongan Dana Alokasi ·Urn.um Dan/Atau Dana Bagi Hasil Daerah Incluk/Provinsi Yang Ticlak Memenuhi Kewajiban Hibah/Bantuan Penclanaan Kepacla Daerah Otonom Baru;
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN DANA ALOKASI UMUM DAN/ATAU DANA BAGI HASIL BAGI DAERAH INDUK, PROVINS!, DAN/ATAU DAERAH LAIN YANG TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN HIBAH/BANTUAN PENDANAAN KEPADA DAERAH OTONOM BARU DAN PENYALURAN DANA HASIL PEMOTONGAN DANA ALOKASI UMUM DAN/ATAU DANA BAGI HASIL KEPADADAERAH OTONOM BARU. i www.jdih.kemenkeu.go.id
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
www.jdih.kemenkeu.go.id
7 www.jdih.kemenkeu.go.id
BAB II RUANG LINGKUP
BAB II
Pendanaan yang Hibah/Bantuan
BAB III BESARAN PEMOTONGAN DANA ALOKASI UMUM DAN/ATAU DANA BAGI HASIL
BAB III
BAB IV TATA CARA PEMOTONGAN DANA ALOKASI UMUM DAN/ATAU DANA BAGI HASIL
BAB IV
(3)
Berdasarkan surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kernenterian Keuangan c. q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bersama Kementerian Dalam Negeri melakukan pembaha_san dengan Daerah Pemberi Hibah/Bantuan Pendanaan dan DOB.
( 1) Berdasarkan sebagaimana
Keputusan Menteri Keuangan dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), PPK f www.jdih.kemenkeu.go.id (2)
Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPSPM Transfer ke Daerah dan Dana Desa melaksanakan pemotongan DAU dan/atau DBH melalui penerbitan · SPM penyaluran DAU clan/atau DBH. SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II.
Dana Hasil Pemotongan DAU clan/atau DBH dicatat menggunakan akun Penerimaan Transito Pengalihan Piutang. BAB V TATA CARA PENYALURAN DANA HASIL PEMOTONGAN DANA ALOKASI UMUM DAN/ATAU DANA BAGI HASIL
BAB V
Dana Hasil pemotongan DAU dan/atau DBH disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke RKU DOB.
Menteri Keuangan selaku PA menunjuk pejabat eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai KPA Dana Hasil Pemotongan DAU dan/atau DBH. www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)