DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 86/PMK.07/2018

Nomor: 86/PMK.07/2018
Tahun: 2018
Ditetapkan: 7 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa ketentuan mengenai tata cara pemotongan Dana Alokasi Umum dan/�tau Dana Bagi Hasil bagi daerah pemberi hibah/bantuan pendanaan yang tidak memenuhi kewajiban hibah/bantuan pendanaan kepada daerah otonom baru telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07 /2015 tentang Tata Cara Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil bagi Daerah Induk, Provinsi, dan/atau Daerah Lain yang Tidak Memenuhi Kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan kepada Daerah 9tonom Baru dan Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil kepada Daerah Otonom Baru;
b.bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemenuhan kewajiban hibah/bantuan pendanaan dari daerah pemberi hibah/bantuan pendanaan kepada daerah otonom baru, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai tata cara pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana www.jdih.kemenkeu.go.id Bagi Hasil bagi daerah pemberi hibah/bantuan pendanaan yang tidak memenuhi kewajiban hibah/bantuan pendanaan dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil kepada daerah otonom baru;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Daerah Pemberi Hibah/Bantuan Pendanaan yang Tidak Memenuhi Kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan kepada Daerah Otonom Baru;

1.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
2.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4791);
3.Peraturan Menteri Keuangan Nom_or 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 tentang Pengelolp.an Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970); www.jdih.kemenkeu.go.id MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN DANA ALOKASI UMUM DAN/ATAU DANA BAGI HASIL DAERAH PEMBER! HIBAH/BANTUAN PENDANAAN YANG TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN HIBAH/BANTUAN PENDANAAN KEPADA DAERAH OTONOM BARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Daerah Pemberi Hibah/Bantuan Pendanaan adalah daerah induk, daerah provinsi, dan/atau daerah lain yang memberikan hibah/bantuan pendanaan kepada Daerah Otonom Baru.
3.Daerah Otonom Baru yang selanjutnya disingkat DOB adalah Daerah Otonom yang menurut Undang-Undang pembentukannya berhak mendapatkan hibah/bantuan pendanaan dari Daerah Pemberi Hibah/Bantuan Pendanaan.
4.Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota.
5.Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. www.jdih.kemenkeu.go.id
6.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
7.Hibah/Bantuan Pendanaan adalah bantuan keuangan dari Daerah Pemberi Hibah/Bantuan Pendanaan yang diberikan kepada DOB sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai pembentukan DOB.
8.Berita Acara Kesepakatan yang selanjutnya disebut Berita Acara adalah hasil pembahasan antara Daerah Pemberi Hibah/Bantuan Pendanaan dengan DOB yang memuat kesepakatan atas besaran, tahapan penyelesaian dan pemotongan DAU dan/atau DBH Daerah Pemberi Hibah/Bantuan Pendanaan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Pemotongan DAU clan/atau DBH dilakukan terhaclap Daerah Pemberi Hibah/Bantuan Pendanaan yang tidak memenuhi kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan kepacla DOB. ·
(2)Pemotongan DAU clan/atau DBH sebagaimana climaksucl pada Ayat (1) dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang mengenai pembentukan DOB. www.jdih.kemenkeu.go.id

BAB III

BESARAN PEMOTONGAN DAU DAN/ATAU DBH

Pasal 3

Besaran pemotongan DAU dan/atau DBH diperhitungkan sebesar jumlah kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan yang belum diselesaikan untuk setiap tahapan penyelesaian.

Pasal 4

(1)Kepala DOB menyampaikan surat permintaan penyelesaian kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Menteri Dalam Negeri setelah berakhirnya jangka waktu kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang mengenai pembentukan DOB.
(2)Surat permintaan penyelesaian kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.total besaran kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan yang belum diselesaikan;
2. b.bukti realisasi penenmaan pembayaran Hibah/Bantuan Pendanaan yang telah dilaksanakan; dan
3. c.permintaan pemotongan DAU dan/atau DBH Daerah Pemberi Hibah/Bantuan Pendanaan sebagai penyelesaian kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan.
(3)Berdasarkan surat permintaan penyelesaian kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bersama Kementerian Dalam Negeri melakukan pembahasan penyelesaian kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan dengan Kepala Daerah Pemberi Hibah/Bantuan Pendanaan, Kepala DOB, dan Kepala Daerah Provinsi yang bersangkutan. www.jdih.kemenkeu.go.id
(4)Pembahasan penyelesaian kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk menentukan:
1. a.total besaran Hibah/Bantuan Pendanaan yang belum diselesaikan; dan
2. b.tahapan penyelesaian, jumlah, dan batas waktu setiap tahap penyelesaian Hibah/Bantuan Pendanaan.
(5)Kepala Daerah Pemberi Hibah, Kepala Daerah Pemberi Bantuan Pendanaan, Kepala DOB, dan Kepala Daerah Provinsi yang bersangkutan dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk mewakili dan bertindak atas nama Pemerintah Daerah dalam pembahasan penyelesaian kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) .
(6)Dalam hal Kepala Daerah Pemberi Hibah/Bantuan Pendanaan atau pejabat yang ditunjuk tidak menghadiri pembahasan penyelesaian kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , Kementerian Keuangan c. q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bersama Kementerian Dalam Negeri tetap melakukan pembahasan penyelesaian kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan dengan Kepala DOB dan Kepala Daerah Provinsi yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5

(1)Hasil pembahasan penyelesaian kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh:
1. a.Kepala Daerah Pemberi Hibah/Bantuan Pendanaan atau pejabat yang ditunjuk dan Kepala DOB atau pejabat yang ditunjuk serta diketahui oleh pejabat dari Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kepala Daerah Provinsi yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk; atau www.jdih.kemenkeu.go.id
2. b.Kepala DOB atau pejabat yang ditunjuk dan Kepala Daerah Provinsi yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk serta diketahui oleh pejabat dari Kementerian Keuangan dan Negeri dalam hal Kepala Hibah/Bantuan Pendanaan Kementerian Dalam Daerah Pemberi atau pejabat yang ditunjuk tidak menghadiri pembahasan.
(2)Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.besaran kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan yang belum diselesaikan;
2. b.tahapan penyelesaian, jumlah, dan batas waktu setiap tahap penyelesaian Hibah/Bantuan Pendanaan; dan
3. c.Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan pemotongan DAU dan/atau DBH Daerah Pemberi Hibah/Bantuan Pendanaan, dalam hal sampai dengan batas waktu yang telah disepakati, Daerah Pemberi Hibah/Bantuan Pendanaan belum menyelesaikan kewajibannya.
(3)Kepala DOB bertanggungjawab atas kebenaran besaran kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan yang belum diselesaikan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
(4)Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan salinan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada Kepala Daerah Pemberi Hibah/Bantuan Pendanaan sebagai dasar penelaahan kesesuaian data besaran kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan yang belum diselesaikan.
(5)Dalam hal berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat ketidaksesuaian data besaran kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan yang belum diselesaikan, Kepala Daerah Pemberi Hibah/Bantuan Pendanaan · dapat rriengajukan pembahasan kembali penyelesaian kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan kepada Kepala Daerah www.jdih.kemenkeu.go.id Provinsi yang bersangkutan dengan melibatkan Kepala DOB.
(6)Dalam hal Kepala DOB atau pejabat yang ditunjuk tidak menghadiri pembahasan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) , Kepala Daerah Provinsi yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk tetap melakukan pembahasan kembali penyelesaian kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan dengan Kepala Daerah Pemberi Hibah/Bantuan Pendanaan atau pejabat yang ditunjuk.
(7)Hasil pembahasan kembali penyelesaian kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau ayat (6) dituangkan dalam Berita Acara tambahan yang ditandatangani oleh:
1. a.Kepala Daerah Pemberi Hibah/Bantuan Pendanaan atau pejabat yang ditunjuk dan Kepala DOB atau pejabat yang ditunjuk serta diketahui Kepala Daerah Provinsi yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk; atau
2. b.Kepala Daerah Pemberi Hibah/Bantuan Pendanaan atau pejabat yang ditunjuk dan Kepala Daerah Provinsi yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk dalam hal Kepala DOB atau pejabat yang ditunjuk tidak menghadiri pembahasan, paling lama 60 (enam puluh) hari setelah Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandatangani.
(8)Berita Acara tambahan sebagaimana dimaksud pada · ayat (7) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
(9)Kepala Daerah Provinsi yang bersangkutan menyampaikan salinan Berita Acara tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Berita Acara tambahan ditandatangani. www.jdih.kemenkeu.go.id

BAB IV

TATA CARA PEMOTONGAN DAU DAN/ATAU DBH

Pasal 6

(1)Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan menetapkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemotongan DAU dan/atau DBH Daerah Pemberi Hibah/Bantuan Pendanaan.
(2)Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pelaksanaan:
1. a.pemotongan DAU dan/atau DBH Daerah Pemberi Hibah/Bantuan Pendanaan; dan
2. b.penyaluran dana hasil pemotongan DAU dan/atau DBH kepada DOB.
(3)Pemotongan DAU dan/atau DBH dan penyaluran dana hasil pemotongan DAU dan/atau DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tanggal yang sama.
(4)Pemotongan DAU dan/atau DBH dan penyaluran dana hasil pemotongan DAU dan/atau DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Transfer Dana Perimbangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa.

Pasal 7

(1)Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Umum Negara Transfer Dana Perimbangan dalam menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran penyaluran DAU dan/atau DBH Daerah Pemberi Hibah/Bantuan Pendanaan memperhitungkan jumlah pemotongan DAU dan/atau DBH dalam Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
(2)Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar Bendahara Umum Negara Transfer Dana www.jdih.kemenkeu.go.id Perimbangan menerbitkan Surat Perintah Membayar penyaluran DAU dan/atau DBH dan menyampaikan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
(3)Surat Perintah Membayar penyaluran DAU dan/atau DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar:
1. a.pemotongan DAU dan/atau DBH Daerah Pemberi Hibah dan/atau Daerah Pemberi Bantuan Pendanaan; dan
2. b.pencatatan dana hasil pemotongan DAU dan/atau DBH sebagai transaksi nonanggaran dengan akun Penerimaan Transito Pengalihan Piutang atas transaksi transfer ke daerah dan dana desa.
(4)Berdasarkan pencatatan dana hasil pemotongan DAU dan/atau DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Umum Negara Transfer Dana Perimbangan melaksanakan penyaluran dana hasil pemotongan DAU dan/atau DBH ke Rekening Kas Umum DOB melalui penerbitan Surat Permintaan Pembayaran penyaluran dana hasil pemotongan DAU dan/atau DBH.
(5)Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksucl pacla ayat (4) , Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar Bendahara Umum Negara Transfer Dana Perimbangan menerbitkan Surat Perintah Membayar penyaluran dana hasil pemotongan DAU clan/atau DBH dan menyampaikan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
(6)Berdasarkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) , Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.

Pasal 8

Penerimaan dana hasil pemotongan DAU dan/atau DBH dicatat oleh Pemerintah DOB pada akun Lain-lain Penclapatan yang Sah dalam Anggaran Penclapatan clan Belanja Daerah. www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 9

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kepala Daerah Pemberi Hibah/Bantuan Pendanaan, dan Kepala DOB dapat melakukan rekonsiliasi data secara bersama- sama untuk memastikan realisasi penyaluran dana hasil pemotongan DAU dan/atau DBH ke Rekening Kas Umum DOB, setelah diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana penyaluran dana hasil pemotongan DAU dan/atau DBH. BABV PENATAUSAHAAN, AKUNTANSI, DAN PELAPORAN

Pasal 10

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Transfer Dana Perimbangan melakukan penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan pemotongan DAU dan/atau DBH dan penyaluran dana hasil pemotongan DAU dan/atau DBH sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa. BABVI

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa ketentuan mengenai tata cara pemotongan Dana Alokasi Umum dan/�tau Dana Bagi Hasil bagi daerah pemberi hibah/bantuan pendanaan yang tidak memenuhi kewajiban hibah/bantuan pendanaan kepada daerah otonom baru telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07 /2015 tentang Tata Cara Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil bagi Daerah Induk, Provinsi, dan/atau Daerah Lain yang Tidak Memenuhi Kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan kepada Daerah 9tonom Baru dan Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil kepada Daerah Otonom Baru;
b.bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemenuhan kewajiban hibah/bantuan pendanaan dari daerah pemberi hibah/bantuan pendanaan kepada daerah otonom baru, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai tata cara pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana www.jdih.kemenkeu.go.id Bagi Hasil bagi daerah pemberi hibah/bantuan pendanaan yang tidak memenuhi kewajiban hibah/bantuan pendanaan dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil kepada daerah otonom baru;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

1.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
2.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4791);
3.Peraturan Menteri Keuangan Nom_or 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 tentang Pengelolp.an Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970); www.jdih.kemenkeu.go.id MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN DANA ALOKASI UMUM DAN/ATAU DANA BAGI HASIL DAERAH PEMBER! HIBAH/BANTUAN PENDANAAN YANG TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN HIBAH/BANTUAN PENDANAAN KEPADA DAERAH OTONOM BARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Daerah Pemberi Hibah/Bantuan Pendanaan adalah daerah induk, daerah provinsi, dan/atau daerah lain yang memberikan hibah/bantuan pendanaan kepada Daerah Otonom Baru.
3.Daerah Otonom Baru yang selanjutnya disingkat DOB adalah Daerah Otonom yang menurut Undang-Undang pembentukannya berhak mendapatkan hibah/bantuan pendanaan dari Daerah Pemberi Hibah/Bantuan Pendanaan.
4.Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota.
5.Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. www.jdih.kemenkeu.go.id
6.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
7.Hibah/Bantuan Pendanaan adalah bantuan keuangan dari Daerah Pemberi Hibah/Bantuan Pendanaan yang diberikan kepada DOB sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai pembentukan DOB.
8.Berita Acara Kesepakatan yang selanjutnya disebut Berita Acara adalah hasil pembahasan antara Daerah Pemberi Hibah/Bantuan Pendanaan dengan DOB yang memuat kesepakatan atas besaran, tahapan penyelesaian dan pemotongan DAU dan/atau DBH Daerah Pemberi Hibah/Bantuan Pendanaan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Pemotongan DAU clan/atau DBH dilakukan terhaclap Daerah Pemberi Hibah/Bantuan Pendanaan yang tidak memenuhi kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan kepacla DOB. ·
(2)Pemotongan DAU clan/atau DBH sebagaimana climaksucl pada Ayat (1) dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang mengenai pembentukan DOB. www.jdih.kemenkeu.go.id

BAB III

BESARAN PEMOTONGAN DAU DAN/ATAU DBH

Pasal 3

Besaran pemotongan DAU dan/atau DBH diperhitungkan sebesar jumlah kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan yang belum diselesaikan untuk setiap tahapan penyelesaian.

Pasal 4

(1)Kepala DOB menyampaikan surat permintaan penyelesaian kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Menteri Dalam Negeri setelah berakhirnya jangka waktu kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang mengenai pembentukan DOB.
(2)Surat permintaan penyelesaian kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.total besaran kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan yang belum diselesaikan;
2. b.bukti realisasi penenmaan pembayaran Hibah/Bantuan Pendanaan yang telah dilaksanakan; dan
3. c.permintaan pemotongan DAU dan/atau DBH Daerah Pemberi Hibah/Bantuan Pendanaan sebagai penyelesaian kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan.
(3)Berdasarkan surat permintaan penyelesaian kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bersama Kementerian Dalam Negeri melakukan pembahasan penyelesaian kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan dengan Kepala Daerah Pemberi Hibah/Bantuan Pendanaan, Kepala DOB, dan Kepala Daerah Provinsi yang bersangkutan. www.jdih.kemenkeu.go.id
(4)Pembahasan penyelesaian kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk menentukan:
1. a.total besaran Hibah/Bantuan Pendanaan yang belum diselesaikan; dan
2. b.tahapan penyelesaian, jumlah, dan batas waktu setiap tahap penyelesaian Hibah/Bantuan Pendanaan.
(5)Kepala Daerah Pemberi Hibah, Kepala Daerah Pemberi Bantuan Pendanaan, Kepala DOB, dan Kepala Daerah Provinsi yang bersangkutan dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk mewakili dan bertindak atas nama Pemerintah Daerah dalam pembahasan penyelesaian kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) .
(6)Dalam hal Kepala Daerah Pemberi Hibah/Bantuan Pendanaan atau pejabat yang ditunjuk tidak menghadiri pembahasan penyelesaian kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , Kementerian Keuangan c. q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bersama Kementerian Dalam Negeri tetap melakukan pembahasan penyelesaian kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan dengan Kepala DOB dan Kepala Daerah Provinsi yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5

(1)Hasil pembahasan penyelesaian kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh:
1. a.Kepala Daerah Pemberi Hibah/Bantuan Pendanaan atau pejabat yang ditunjuk dan Kepala DOB atau pejabat yang ditunjuk serta diketahui oleh pejabat dari Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kepala Daerah Provinsi yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk; atau www.jdih.kemenkeu.go.id
2. b.Kepala DOB atau pejabat yang ditunjuk dan Kepala Daerah Provinsi yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk serta diketahui oleh pejabat dari Kementerian Keuangan dan Negeri dalam hal Kepala Hibah/Bantuan Pendanaan Kementerian Dalam Daerah Pemberi atau pejabat yang ditunjuk tidak menghadiri pembahasan.
(2)Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.besaran kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan yang belum diselesaikan;
2. b.tahapan penyelesaian, jumlah, dan batas waktu setiap tahap penyelesaian Hibah/Bantuan Pendanaan; dan
3. c.Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan pemotongan DAU dan/atau DBH Daerah Pemberi Hibah/Bantuan Pendanaan, dalam hal sampai dengan batas waktu yang telah disepakati, Daerah Pemberi Hibah/Bantuan Pendanaan belum menyelesaikan kewajibannya.
(3)Kepala DOB bertanggungjawab atas kebenaran besaran kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan yang belum diselesaikan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
(4)Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan salinan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada Kepala Daerah Pemberi Hibah/Bantuan Pendanaan sebagai dasar penelaahan kesesuaian data besaran kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan yang belum diselesaikan.
(5)Dalam hal berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat ketidaksesuaian data besaran kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan yang belum diselesaikan, Kepala Daerah Pemberi Hibah/Bantuan Pendanaan · dapat rriengajukan pembahasan kembali penyelesaian kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan kepada Kepala Daerah www.jdih.kemenkeu.go.id Provinsi yang bersangkutan dengan melibatkan Kepala DOB.
(6)Dalam hal Kepala DOB atau pejabat yang ditunjuk tidak menghadiri pembahasan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) , Kepala Daerah Provinsi yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk tetap melakukan pembahasan kembali penyelesaian kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan dengan Kepala Daerah Pemberi Hibah/Bantuan Pendanaan atau pejabat yang ditunjuk.
(7)Hasil pembahasan kembali penyelesaian kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau ayat (6) dituangkan dalam Berita Acara tambahan yang ditandatangani oleh:
1. a.Kepala Daerah Pemberi Hibah/Bantuan Pendanaan atau pejabat yang ditunjuk dan Kepala DOB atau pejabat yang ditunjuk serta diketahui Kepala Daerah Provinsi yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk; atau
2. b.Kepala Daerah Pemberi Hibah/Bantuan Pendanaan atau pejabat yang ditunjuk dan Kepala Daerah Provinsi yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk dalam hal Kepala DOB atau pejabat yang ditunjuk tidak menghadiri pembahasan, paling lama 60 (enam puluh) hari setelah Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandatangani.
(8)Berita Acara tambahan sebagaimana dimaksud pada · ayat (7) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
(9)Kepala Daerah Provinsi yang bersangkutan menyampaikan salinan Berita Acara tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Berita Acara tambahan ditandatangani. www.jdih.kemenkeu.go.id

BAB IV

TATA CARA PEMOTONGAN DAU DAN/ATAU DBH

Pasal 6

(1)Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan menetapkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemotongan DAU dan/atau DBH Daerah Pemberi Hibah/Bantuan Pendanaan.
(2)Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pelaksanaan:
1. a.pemotongan DAU dan/atau DBH Daerah Pemberi Hibah/Bantuan Pendanaan; dan
2. b.penyaluran dana hasil pemotongan DAU dan/atau DBH kepada DOB.
(3)Pemotongan DAU dan/atau DBH dan penyaluran dana hasil pemotongan DAU dan/atau DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tanggal yang sama.
(4)Pemotongan DAU dan/atau DBH dan penyaluran dana hasil pemotongan DAU dan/atau DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Transfer Dana Perimbangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa.

Pasal 7

(1)Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Umum Negara Transfer Dana Perimbangan dalam menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran penyaluran DAU dan/atau DBH Daerah Pemberi Hibah/Bantuan Pendanaan memperhitungkan jumlah pemotongan DAU dan/atau DBH dalam Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
(2)Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar Bendahara Umum Negara Transfer Dana www.jdih.kemenkeu.go.id Perimbangan menerbitkan Surat Perintah Membayar penyaluran DAU dan/atau DBH dan menyampaikan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
(3)Surat Perintah Membayar penyaluran DAU dan/atau DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar:
1. a.pemotongan DAU dan/atau DBH Daerah Pemberi Hibah dan/atau Daerah Pemberi Bantuan Pendanaan; dan
2. b.pencatatan dana hasil pemotongan DAU dan/atau DBH sebagai transaksi nonanggaran dengan akun Penerimaan Transito Pengalihan Piutang atas transaksi transfer ke daerah dan dana desa.
(4)Berdasarkan pencatatan dana hasil pemotongan DAU dan/atau DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Umum Negara Transfer Dana Perimbangan melaksanakan penyaluran dana hasil pemotongan DAU dan/atau DBH ke Rekening Kas Umum DOB melalui penerbitan Surat Permintaan Pembayaran penyaluran dana hasil pemotongan DAU dan/atau DBH.
(5)Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksucl pacla ayat (4) , Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar Bendahara Umum Negara Transfer Dana Perimbangan menerbitkan Surat Perintah Membayar penyaluran dana hasil pemotongan DAU clan/atau DBH dan menyampaikan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
(6)Berdasarkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) , Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.

Pasal 8

Penerimaan dana hasil pemotongan DAU dan/atau DBH dicatat oleh Pemerintah DOB pada akun Lain-lain Penclapatan yang Sah dalam Anggaran Penclapatan clan Belanja Daerah. www.jdih.kemenkeu.go.id

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 215/PMK.07.2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 215/PMK.07.2015