Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 22
- Nomor
- 22
- Tahun
- 2023
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 20
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau; Mengingat 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
jdih.kemenkeu.go.id
1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor l 18/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG AGLOMERASI PABRIK HASILTEMBAKAU.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
y{ jdih.kemenkeu.go.id
1.~. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang- Undang Cukai.
jdih.kemenkeu.go.id
dan/atau
jdih.kemenkeu.go.id
(2), dapat merangkap sebagai:
BAB II PENYELENGGARAAN TEMPAT AGLOMERASI PABRIK Bagian Kesatu Persyaratan Tempat
BAB II
Tempat diselenggarakannya Aglomerasi Pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), yang akan ditetapkan harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
Bagian Kedua Persyaratan Penyelenggara Aglomerasi Pabrik
jdih.kemenkeu.go.id
clan
Bagian Ketiga Tata Cara Permohonan clan Penetapan
jdih.kemenkeu.go.id
Bagian Keempat Kewajiban Penyelenggara
Bagian Kelima Pembekuan Penetapan, Pemberlakuan Kembali Penetapan, dan Pencabutan Keputusan mengenai Penetapan sebagai Penyelenggara
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)