Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang- Undang.
2.Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai yang selanjutnya disingkat dengan NPPBKC adalah izin untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, atau pengusaha tempat penjualan eceran di bidang cukai.
3.Orang adalah orang pribadi atau badan hukum.
4.Kawasan Industri Hasil Tembakau adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri hasil tembakau yang dilengkapi dengan prasarana, sarana serta fasilitas penunjang industri hasil tembakau yang t d www.jdih.kemenkeu.go.id disediakan, dikembangkan, dan dikelola, oleh pengusaha kawasan industri hasil tembakau.
5.Pengusaha Kawasan Industri Hasil Tembakau yang selanjutnya di sebut Pengusaha Kawasan adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum Indonesia yang mengusahakan Kawasan Industri Hasil Tembakau.
6.Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai dan/atau untuk mengemas barang kena cukai berupa hasil tembakau dalam kemasan untuk penjualan eceran.
7.Pengusaha Pabrik adalah Orang yang mengusahakan Pabrik.
8.Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean dan cukai sesuai dengan Undang- Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai.
9.Kantor Pelayanan Utama adalah Kantor Pelayanan Utama di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean dan cukai sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai.
10.Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut dengan Kantor Pelayanan adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean dan cukai sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai.
11.Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
12.Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai.
r a www.jdih.kemenkeu.go.id Pasal 2 (1)Untukmeningkatkan pengawasandan pelayanandi bidangcukai sertaperekonomian daerah,dapat dibentukKawasanIndustriHasilTembakauyang diperuntukanbagiPengusahaPabrikdengan skala industrikecildanmenengah. (2)Pengertian industrikecildanmenengahsebagaimana dimaksud padaayat(1)adalahsesuaidengan ketentuanyangditerbitkanolehmenteri menyelenggarakanurusan pemerintahandi bidang perindustrian. (3)PengusahaPabrikdi dalamKawasanIndustriHasil Tembakaudiberikankemudahan berupa: a.perizinanberusaha;
b.kegiatan berusaha;dan c.penundaanpembayarancukai.
yang Pasal 3 (1)Kemudahan perizinanberusaha sebagaimana dimaksuddalamPasal2ayat(3)huruf a,berupa pengecualian dari ketentuanmemilikiluaspaling sedikit 200(dua ratus)meterpersegiuntuklokasi, bangunan,atau tempatusaha,sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturanperundang-undanganyang mengatur mengenaiNPPBKC. (2)Kemudahan kegiatanberusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal2ayat(3)huruf b,berupa kerja samayang dilakukan untuk menghasilkan barang kena cukai berupa hasil tembakau dalam bentuk batangan. (3)Kerja sama untuk menghasilkan barang kena cukai berupa hasil tembakau dalam bentuk batangan sebagaimana dimaksud pada ayat(2)dengan ketentuan sebagai berikut: a.dilakukan oleh Pengusaha Pabrik yang berada di dalam 1(satu)Kawasan Industri Hasil Tembakau yang sama; dan
b.dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama.
f d www.jdih.kemenkeu.go.id
(4)Kemudahan berupa penundaan pembayaran cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, diberikan dengan ketentuan:
a.menggunakan jaminan bank; dan
b.jangka waktu penundaan 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal dokumen pemesanan pita cukai.
(5)Pengusaha Pabrik di Kawasan Industri Hasil Tembakau dilarang melakukan kerja sama:
a.pengemasan barang kena cukai berupa hasil tembakau dalam kemasan untuk penjualan eceran dan pelekatan pita cukai; dan/atau
b.dengan Pengusaha Pabrik di luar Kawasan Industri Hasil Tembakau.