DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 21/PMK.04/2020

Nomor: 21/PMK.04/2020
Tahun: 2020
Ditetapkan: 16 Maret 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Pengusaha Pabrik di dalam Kawasan Industri Hasil Tembakau diberikan kemudahan berupa perizinan berusaha, kegiatan berusaha, dan penundaan pembayaran cukai. Setiap Orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai Pengusaha Pabrik di Kawasan Industri Hasil Tembakau, wajib memiliki NPPBKC dengan mengajukan permohonan NPPBKC sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai NPPBKC dan memaparkan proses bisnis kepada kepala Kantor Pelayanan Utama atau kepala Kantor Pelayanan bersama dengan kepala Kantor Wilayah. Pejabat Bea dan Cukai berwenang untuk mengambil tindakan yang diperlukan atas barang kena cukai dan/ atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai yang berada di dalam Kawasan Industri Hasil Tembakau berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan penyegelan, serta kewenangan lain, yang diatur berdasarkan Undang-Undang Cukai.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk lebih mendukung, mengembangkan dan meningkatkan, daya saing industri kecil dan menengah pada sektor hasil tembakau, serta untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, perlu memberikan kemudahan berusaha pada kawasan industri tembakau sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk mendukung pelaksanaan Pasal 66A ayat (1) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Kawasan Industri Hasil Tembakau; f / www.jdih.kemenkeu.go.id Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 2. 3. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KAWASAN INDUSTRI HASIL TEMBAKAU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang- Undang.
2.Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai yang selanjutnya disingkat dengan NPPBKC adalah izin untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, atau pengusaha tempat penjualan eceran di bidang cukai.
3.Orang adalah orang pribadi atau badan hukum.
4.Kawasan Industri Hasil Tembakau adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri hasil tembakau yang dilengkapi dengan prasarana, sarana serta fasilitas penunjang industri hasil tembakau yang t d www.jdih.kemenkeu.go.id disediakan, dikembangkan, dan dikelola, oleh pengusaha kawasan industri hasil tembakau.
5.Pengusaha Kawasan Industri Hasil Tembakau yang selanjutnya di sebut Pengusaha Kawasan adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum Indonesia yang mengusahakan Kawasan Industri Hasil Tembakau.
6.Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai dan/atau untuk mengemas barang kena cukai berupa hasil tembakau dalam kemasan untuk penjualan eceran.
7.Pengusaha Pabrik adalah Orang yang mengusahakan Pabrik.
8.Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean dan cukai sesuai dengan Undang- Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai.
9.Kantor Pelayanan Utama adalah Kantor Pelayanan Utama di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean dan cukai sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai.
10.Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut dengan Kantor Pelayanan adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean dan cukai sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai.
11.Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
12.Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai. r a www.jdih.kemenkeu.go.id Pasal 2

(1)Untukmeningkatkan pengawasandan pelayanandi bidangcukai sertaperekonomian daerah,dapat dibentukKawasanIndustriHasilTembakauyang diperuntukanbagiPengusahaPabrikdengan skala industrikecildanmenengah.
(2)Pengertian industrikecildanmenengahsebagaimana dimaksud padaayat(1)adalahsesuaidengan ketentuanyangditerbitkanolehmenteri menyelenggarakanurusan pemerintahandi bidang perindustrian.
(3)PengusahaPabrikdi dalamKawasanIndustriHasil Tembakaudiberikankemudahan berupa: a.perizinanberusaha;
1. b.kegiatan berusaha;dan c.penundaanpembayarancukai. yang Pasal 3
(1)Kemudahan perizinanberusaha sebagaimana dimaksuddalamPasal2ayat(3)huruf a,berupa pengecualian dari ketentuanmemilikiluaspaling sedikit 200(dua ratus)meterpersegiuntuklokasi, bangunan,atau tempatusaha,sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturanperundang-undanganyang mengatur mengenaiNPPBKC.
(2)Kemudahan kegiatanberusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal2ayat(3)huruf b,berupa kerja samayang dilakukan untuk menghasilkan barang kena cukai berupa hasil tembakau dalam bentuk batangan.
(3)Kerja sama untuk menghasilkan barang kena cukai berupa hasil tembakau dalam bentuk batangan sebagaimana dimaksud pada ayat(2)dengan ketentuan sebagai berikut: a.dilakukan oleh Pengusaha Pabrik yang berada di dalam 1(satu)Kawasan Industri Hasil Tembakau yang sama; dan
1. b.dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama. f d www.jdih.kemenkeu.go.id
(4)Kemudahan berupa penundaan pembayaran cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, diberikan dengan ketentuan:
1. a.menggunakan jaminan bank; dan
2. b.jangka waktu penundaan 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal dokumen pemesanan pita cukai.
(5)Pengusaha Pabrik di Kawasan Industri Hasil Tembakau dilarang melakukan kerja sama:
1. a.pengemasan barang kena cukai berupa hasil tembakau dalam kemasan untuk penjualan eceran dan pelekatan pita cukai; dan/atau
2. b.dengan Pengusaha Pabrik di luar Kawasan Industri Hasil Tembakau.

Pasal 4

(1)Di dalam Kawasan Industri Hasil Tembakau dilakukan kegiatan:
1. a.mengelola dan mengembangkan Kawasan Industri Hasil Tembakau;
2. b.menghasilkan barang kena cukai berupa hasil tembakau dalam bentuk batangan;
3. c.mengemas barang kena cukai berupa hasil tembakau dalam kemasan untuk penjualan eceran dan pelekatan pita cukai; dan
4. d.menghasilkan barang selain barang kena cukai dan/atau jasa penunjang Industri Hasil Tembakau.
(2)Kegiatan mengelola dan mengembangkan Kawasan Industri Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Pengusaha Kawasan yang berkedudukan di Indonesia.
(3)Kegiatan menghasilkan barang kena cukai berupa hasil tembakau dalam bentuk batangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan/ atau mengemas barang kena cukai berupa hasil tembakau dalam kemasan untuk penjualan eceran dan pelekatan pita t Q www.jdih.kemenkeu.go.id cukai sebagaimanadimaksud padaayat(1)hurufc, dilakukan olehPengusahaPabrik.
(4)Kegiatan menghasilkanbarangselainbarang kena cukaidan/ataujasapenunjangIndustriHasil Tembakau sebagaimanadimaksudpadaayat(1)huruf d,dilakukanolehpengusahapenunjangindustri hasil tembakau.

Pasal 5

PengusahaPabrik yangmenghasilkanbarangkena cukai berupa hasil tembakaudalambentuk batangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4ayat(1)huruf b,dapat melakukan kegiatan:

a.mengemas barang kena cukai berupa hasil tembakau dalam kemasan untuk penjualaneceran;dan
b.pelekatan pita cukai, sebagaimana dimaksud dalam Pasal4ayat(1)hurufc, sepanjang dilakukanpadalokasi yang terpisah,didalam KawasanIndustriHasilTembakau yangsama.

Pasal 6

(1)PengusahaKawasansebagaimanadimaksud dalam Pasal4ayat(2),dapat merangkap sebagaiPengusaha Pabrikdan/ataupengusahapenunjangindustri hasil tembakau.
(2)Dalamhal PengusahaKawasan merangkap sebagai PengusahaPabrik di Kawasan Industri Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat(1),Pengusaha Kawasan wajib memenuhi semuakewajiban sebagai PengusahaPabrik di Kawasan IndustriHasil Tembakau.

Pasal 7

(1)Pengusaha yang akan menjalankan kegiatan sebagai Pengusaha Kawasanharus mendapatkan izindari kepala Kantor Wilayah atau kepala Kantor Pelayanan Utama. u www.jdih.kemenkeu.go.id
(2)Untukmendapatkanizinsebagaimanadimaksudpada ayat(1),pengusahayangakanmenjadiPengusaha Kawasanharusmengajukan: a.permohonanuntukmendapatkanizin;dan b.suratpemyataanbermeterai yangmenyatakan kesanggupanuntukmemenuhi semuakewajiban sebagaiPengusahaKawasan, kepada kepalaKantorWilayahatau kepala Kantor PelayananUtama.
(3)PengusahayangakanmenjadiPengusahaKawasan harus: memilikiNomorPokokWajibPajak; telah dikukuhkan sebagaipengusahakenapajak dan telahmenyampaikansuratpemberitahuan tahunanpajak penghasilantahunpajakterakhir sesuaidengankewajibannya; memilikinomor induk berusaha; memilikiizinyang berkaitan denganpengelolaan kawasan;dan memilikibuktikepemilikanataupenguasaan suatu bangunan,tempat, ataukawasan,yang mempunyaibatas-batasyangjelas berikut peta lokasi/ tempat dan rencana tataletak/denah yang akandijadikan Kawasan Industri Hasil Tembakau. a. b. c. d. e.

Pasal 8

Bangunan, tempat,dan/atau kawasan yangakan dijadikan sebagai Kawasan Industri Hasil Tembakausebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat(3)huruf e,harusmemenuhi persyaratan sebagai berikut: a.tidak berhubungan langsung dan memilikipembatas permanen dengan ketinggian paling rendah2(dua) meter yang memisahkan dengan rumah tinggal, bangunan,halaman,atau tempat lain,yangbukan bagian Kawasan IndustriHasil Tembakau yang dimintakan izin; f Q www.jdih.kemenkeu.go.id

b.mempunyai luas lokasi, bangunan, atau tempat usaha sesuai dengan luas sebagaimana izin dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian atau penanaman modal;
c.mempunyai satu pintu utama untuk pemasukan dan pengeluaran barang yang dapat dilalui kendaraan; dan
d.ditetapkan sebagai kawasan yang diperuntukkan pengembangan atau pemusatan industri oleh instansi yang berwenang.

Pasal 9

(1)Permohonan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) , disampaikan secara elektronik melalui sistem aplikasi di bidang cukai.
(2)Dalam hal permohonan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan secara elektronik, permohonan, surat pernyataan, dan kelengkapan dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada:
1. a.kepala Kantor Wilayah melalui kepala Kantor Pelayanan; atau
2. b.kepala Kantor Pelayanan Utama.
(3)Dalam hal permohonan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) telah diterima secara lengkap, kepala Kantor Pelayanan atau kepala Kantor Pelayanan Utama:
1. a.melakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi; dan
2. b.menerbitkan berita acara pemeriksaan lokasi.
(4)Pemeriksaan dokumen, pemeriksaan lokasi, dan penerbitan berita acara pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah pernyataan kesiapan pemeriksaan lokasi sebagaimana disampaikan dalam permohonan. t a www.jdih.kemenkeu.go.id
(5)Pengusahayangakanmenjalankan kegiatan sebagai PengusahaKawasanharusmelakukan pemaparan prosesbisniskepada: a.kepalaKantor Wilayahbersama kepalaKantor Pelayananyangmengawasi;atau b.kepalaKantorPelayananUtama.
(6)Pemaparansebagaimanadimaksudpada ayat(5), dilakukanolehdireksiperusahaanatau dikuasakan.
(7)Pemaparan sebagaimana dimaksudpada ayat(5), dilakukanpalingcepat pada hari kerjaberikutnyaatau palinglambat3(tiga)hari kerja setelah tanggal penerbitan berita acara pemeriksaan lokasi.
(8)Kepala Kantor Wilayahataukepala Kantor Pelayanan Utama memberikan: a.persetujuan denganmenerbitkan keputusan mengenaiizinPengusahaKawasanIndustriHasil Tembakau;atau b.penolakan dengan menerbitkansuratpenolakan disertai alasan penolakan.
(9)Persetujuan atau penolakansebagaimana dimaksud pada ayat(8}diberikan palinglambat1(satu)jam setelah pemaparan sebagaimanadimaksudpada ayat(5)selesai dilakukan.
(10)Dalamhalpemaparan tidak dilakukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(7),kepala Kantor Wilayahatau kepala Kantor Pelayanan Utama memberikan penolakan dengan menerbitkansurat penolakan disertai alasan penolakan. yang

Pasal 10

(1)Pengusaha Kawasan wajib: a.memasang tanda nama perusahaan sebagai Pengusaha Kawasan pada tempat yang dapat dilihat dengan jelas oleh umum; b.menyediakan ruangan,tempat, sarana kerja, dan/ atau fasilitas kerja yang layak bagi Pejabat t d www.jdih.kemenkeu.go.id BeadanCukaiuntukmenjalankanfungsi pelayanandanpengawasan; c.menyediakandanmendayagunakanclosedcircuit television(cctv)untukpengawasan,pemasukan, danpengeluaran,barangyangdapatdiakses secaralangsung{real time)dan daring(online)oleh DirektoratJenderalBeadanCukaisertamemiliki datarekamanpaling sedikit7(tujuh)hari sebelumnya;
1. d.melaporkankepada kepalaKantor Pengawasan Utaraa ataukepalaKantorPelayananyang mengawasi.Kawasan IndustriHasilTembakau terkaitdataPengusaha Pabrik dan/atau pengusaha penunjang industri hasil tembakau yang berada di dalamKawasanIndustriHasil Tembakau,sebelum Pengusaha Pabrikdan/atau pengusaha.penunjangIndustriHasil Tembakau mulaiberoperasi; e.melaporkankepada kepala Kantor Pelayanan Utama atau kepalaKantorPelayananyang mengawasi Kawasan Industri Hasil Tembakau dalam hal terdapat: 1.perubahan dataPengusaha Pabrik dan pengusaha penunjang IndustriHasil Tembakau; 2.Pengusaha Pabrikdan pengusaha penunjang Industri Hasil Tembakau yang tidak beroperasi;dan/atau 3.perubahan tata letakKawasanIndustri Hasil Tembakau, paling lambat 14(empat belas)hari setelah perubahan; dan f.mengajukan permohonan perubahan keputusan mengenaiizinPengusaha KawasanIndustri Hasil Tembakau kepada kepala Kantor Wilayah atau kepala Kantor Pelayanan Utama apabila terdapat perubahan data yang tercantum dalam keputusan d www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 1- mengenai izin Pengusaha Kawasan Industri Hasil Tembakau.
(2)Data Pengusaha Pabrik dan/atau pengusaha penunjang Industri Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit memuat:
1. a.nama Pabrik atau perusahaan penunjang industri hasil tembakau;
2. b.nama dan nomor identitas penanggung jawab Pabrik atau perusahaan penunjang industri hasil tembakau;
3. c.lokasi Pabrik atau perusahaan penunjang industri hasil tembakau di dalam Kawasan Industri Hasil Tembakau; dan
4. d.bidang usaha Pabrik dan/ atau perusahaan penunjang industri hasil tembakau.

Pasal 11

(1)Kepala Kantor Wilayah atau kepala Kantor Pelayanan Utama membekukan keputusan mengenai izin Pengusaha Kawasan Industri Hasil Tembakau, dalam hal:
1. a.adanya bukti permulaan yang cukup bahwa Pengusaha Kawasan melakukan pelanggaran pidana di bidang kepabeanan dan/atau cukai; dan/ atau
2. b.Pengusaha Kawasan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
(2)Dalam hal keputusan mengenai izin Pengusaha Kawasan Industri Hasil Tembakau dibekukan:
1. a.Pengusaha Kawasan;
2. b.Pengusaha Pabrik di dalam Kawasan Industri Hasil Tembakau; dan
3. c.pengusaha penunjang industri hasil tembakau di dalam Kawasan Industri Hasil Tembakau, dilarang menjalankan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1). Q www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 12

KepalaKantor WilayahataukepalaKantorPelayanan Utama memberlakukankembalikeputusanmengenaiizin PengusahaKawasanIndustriHasilTembakau yang dibekukan,setelah: a.dalam jangka waktu60(enampuluh)hari tidak cukup buktipermulaanuntukdilakukan penyidikan; b.adanya putusanhakim yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap terhadappelanggaranpidanadi bidangkepabeanandan/atau cukai,yangmenyatakan yangbersangkutan tidak bersalah;dan/atau c.PengusahaKawasantelahmelaksanakan kewajiban sebagaimanadimaksud dalamPasal10,palinglambat 3(tiga)bulanterhitung sejaktanggalpembekuan keputusanmengenaiizinPengusahaKawasanIndustri HasilTembakau.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 21/PMK.04/2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1995

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 91 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1995

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 91 Tahun 2017