Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 22/PMK.05/2018
- Nomor
- 22/PMK.05/2018
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 20
� www.jdih.kemenkeu.go.id
Menetapkan
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III KENDARI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:
Tarif Layanan Berdasarkan Kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
Tarif Layanan Tidak Berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:
www.jdih.kemenkeu.go.id
Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif Kelas III, tarif Kelas I, tarif Kelas VIP, dan tarif Kelas WIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) sampai dengan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Kendari pada Kepolisian Negara www.jdih.kemenkeu.go.id
Tarif Layanan Tidak Berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf f, dikenakan kepada pasien masyarakat umum tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan Tarif Layanan Berdasarkan Kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Tarif Layanan Tidak Berdasarkan Kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Kendari pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Tarif Kedokteran Kepolisian yang tidak Ditanggung Negara, Tarif Pendidikan clan Pelatihan, Tarif Penggunaan Lahan, Ruangan, dan Gedung, dan Tarif Ambulans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g · sampai dengan huruf j ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Kendari pada Kepolisiari Negara Republik Indonesia.
Tarif Kedokteran Kepolisian yang tidak Ditanggung Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g memperhitungkan biaya per unit yang berasal dari bahan habis pakai, peralatan, dan/ atau tenaga ahli.
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)