Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 227/PMK.09/2021
- Nomor
- 227/PMK.09/2021
- Tahun
- 2021
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 30
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan;
3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 ten tang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia www.jdih.kemenkeu.go.id Tahun 2019 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
1191); MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN MENTER! KEUANGAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI KEMENTERIAN KEUANGAN.
BAB I
TENTANG LING KUN GAN Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
r www.jdih.kemenkeu.go.id BAB II KEWAJIBAN PEGAWAI DAN PENYELENGGARA NEGARA SERTA KATEGORI GRATIFIKASI Bagian Kesatu Kewajiban Pegawai dan Penyelenggara Negara
BAB II
dan/atau
Bagian Kedua Kategori Gratifikasi
r www.jdih.kemenkeu.go.id
J. kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat Benturan Kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima;
r www.jdih.kemenkeu.go.id
BAB III UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI Bagian Kesatu Pembentukan dan Struktur Unit Pengendalian Gratifikasi
BAB III
r www.jdih.kemenkeu.go.id
a) instansi vertikal unit Eselon I setingkat Eselon II; atau b) yang bertanggung jawab kepada Menteri melalui pimpinan unit Eselon I atau secara administratif bertanggung jawab kepada pimpinan unit Eselon I; atau
a) yang bertanggung jawab kepada Menteri melalui pimpinan unit Eselon I; b) yang bertanggung jawab kepada Menteri dan secara administratif berada di bawah pimpinan unit Eselon I; atau c) yang bertanggung jawab kepada pimpinan lembaga nonstruktural melalui Menteri yang dilimpahkan kepada pimpinan unit Eselon I; atau
a) yang bertanggung jawab kepada pimpinan unit Eselon I; atau b) yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan.
r www.jdih.kemenkeu.go.id Bagian Kedua Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi
Bagian Ketiga Tugas dan Tanggung Jawab Unit Pengendalian Gratifikasi
dan
ft www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
BAB IV PELAPORAN GRATIFIKASI
BAB IV
(2)
Penyampaian laporan penolakan Gratifikasi sebagaimana dimaksud disampaikan: atau penerimaan pada ayat (1)
r www.jdih.kemenkeu.go.id
Pelapor Gratifikasi wajib menyertakan objek Gratifikasi yang diterima dan dalam penguasaannya saat menyampaikan laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
BABV PENANGANAN LAPORAN GRATIFIKASI
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)