Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7/PMK.09/2017
- Nomor
- 7/PMK.09/2017
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 18
Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN' GRATIFIKASI DI KEMENTERIAN KEUANGAN. BAB I KETENTUAN UMUM
BAB I
LINGKUNGAN Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
enolakan Gratifikasi.
BAB II KEWAJIBAN ASN KEMENKEU DAN KATEGORI GRATIFIKASI Bagian Kesatu Kewajiban ASN Kemenkeu
BAB II
Bagian Kedua Kategori Gratifikasi
Gratifikasi yang diterima oleh ASN Kemenkeu, dikategorikan menjadi:
a) seminar kit Kedinasan yang Berlaku Umum; b) cinderamata/suvenir yang Berlaku Umum; c) hadiah/ d o or prize yang Berlaku Umum; d) fasilitas penginapan yang Berlaku Umum; e) konsumsi/hidangan/sajian berupa makanan dan minuman yang Berlaku Umum.
� www.jdih.kemenkeu.go.id a) honor/ insentif, baik berupa uang maupun setara uang; b) fasilitas penginapan; c) cinderamata/suvenir/ plakat; d) jamuan makan; e) fasilitas transportasi; dan/ atau f) barang yang bersifat mudah busuk atau rusak antara lain seperti bingkisan makanan atau buah.
akademis dengan
www.jdih.kemenkeu.go.id (1)
a) promosi jabatan; dan/atau b) pindah/mutasi tempat kerja. BAB III UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI Bagian Kesatu Pembentukan UPG
BAB III
Dalam rangka menunJang efektivitas pengendalian Gratifikasi di lingkungan Keuangan, dibentuk UPG yang terdiri dari:
pelaksanaan Kementerian www.jdih.kemenkeu.go.id
Bagian Kedua Fungsi UPG Koordinator dan UPG
Bagiari Ketiga Struktur UPG Koordinator dan UPG
www.jdih.kemenkeu.go.id
Bagian Keempat Tugas Dan Tanggung Jawab UPG Koordinator dan UPG
dan
v- www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 1 -
I. melakukan sosialisasi/internalisasi atas ketentuan Gratifikasi atau penerapan pengendalian Gratifikasi; J. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan UPG Koordinator dalam pelaksanaan pengendalian Gratifikasi;
BAB IV PELAPORAN GRATIFIKASI Bagian Kesatu Mekanisme Pelaporan Gratifikasi Melalui UPG
BAB IV
( 1) Pelapor harus menyampaikan laporan penenmaan atau penolakan Gratifikasi kepada UPG dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan atau penolakan Gratifikasi dengan menggunakan formulir laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 2 -
Pasal 1 0 ( 1) Dalam hal barang Gratifikasi yang diterima berupa makanan/minuman yang sifatnya mudah rusak atau memiliki masa kadaluarsa yang singkat, penerima Gratifikasi dapat langsung menyalurkan barang � www.jdih.kemenkeu.go.id Gratifikasi tersebut ke panti asuhan, panti jompo, atau tempat sosial lainnya.
Bagian Kedua Mekanisme Pelaporan Gratifikasi Kepada KPK Pasal 1 1 ( 1) Dalam hal lebih dari 7 (tujuh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima belum dilaporkan, maka laporan dilakukan secara langsung kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Gratifikasi diterima.
( 1) Laporan Gratifikasi langsung kepada KPK disampaikan dengan cara:
kerja penenma www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 4 - BAB V PENANGANAN LAPORAN GRATIFIKASI DAN PELAPORAN HASIL PENANGANAN OLEH UPG Bagian Kesatu Penanganan Laporan Gratifikasi dari Penerima Gratifikasi Pasal 1 3
www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 5 -
(4);
(5);
Bagian Kedua Penanganan Laporan Gratifikasi Selain Dari Penerima Gratifikasi Pasal 1 4 ( 1 ) UPG hanya memproses laporan Gratifikasi oleh penerima Gratifikasi dan/atau orang lain yang mendapat · kuasa secara tertulis.
Bagian Ketiga Pelaporan Hasil Penanganan Gratifikasi Pasal 1 5 ( 1 ) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
BAB VI PENETAPAN STATUS BARANG GRATIFIKASI Bagian Kesatu Ketentuan Umum Baran·g Gratifikasi Pasal 1 6
� www.jdih.kemenkeu.go.id
Bagian Kedua Penetapan Status Barang Gratifikasi oleh KPK Pasal 1 7 ( 1) Penetapan status kepemilikan barang Gratifikasi dilakukan dengan Surat Keputusan KPK.
Bagian Ketiga Penetapan Status Barang Gratifikasi oleh UPG Pasal 1 8 ( 1 ) Penetapan status kepemilikan barang Gratifikasi dilakukan dengan surat dari UPG.
www.jdih.kemenkeu.go.id BAB VII PENYERAHAN BARANG GRATIFIKASI Sagian Kesatu Penyerahan Barang Gratifikasi Yang Ditetapkan Menjadi Milik Penerima
Membuka PDF…