Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 228/PMK.05/2010
- Nomor
- 228/PMK.05/2010
- Tahun
- 2010
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 21
menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dipandang perlu mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas pajak ditanggung pemerintah;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
www.djpp.depkumham.go.id
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PAJAK DITANGGUNG PEMERINTAH.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:
www.djpp.depkumham.go.id
www.djpp.depkumham.go.id
www.djpp.depkumham.go.id BAB II RUANG LINGKUP
BAB II
Ruang lingkup P-DTP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini meliputi:
1) Pendapatan PPh DTP; 2) Pendapatan PPN DTP; dan 3) Pendapatan Pajak Lainnya DTP.
1) Belanja Subsidi PPh DTP; dan 2) Belanja Subsidi PPN DTP.
Menteri Keuangan menetapkan obyek pajak tertentu yang mendapat insentif fiskal P-DTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setiap tahun anggaran dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan sesuai Undang-Undang yang mengatur mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. BAB III SUMBER DANA
BAB III
BAB IV PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN
BAB IV
www.djpp.depkumham.go.id
BAB V TATA CARA PELAKSANAAN P-DTP
BAB V
Tata cara pelaksanaan P-DTP meliputi kegiatan:
BAB VI PENERBITAN SPP DTP
BAB VI
www.djpp.depkumham.go.id BAB VII PENERBITAN SPM P-DTP
BAB VII
BAB VIII PENERBITAN SP2D
BAB VIII
www.djpp.depkumham.go.id
Berdasarkan hasil pengujian SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, KPPN melakukan:
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)