Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 237/PMK.05/2011
- Nomor
- 237/PMK.05/2011
- Tahun
- 2011
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 8
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah; Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
MEMUTUSKAN: http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/237~PMK.05~2011Per.HTM (1 of 7) [3/6/2012 9:15:51 AM] PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 228/PMK.05/2010 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PAJAK DITANGGUNG PEMERINTAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/ PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Atas Pajak Ditanggung Pemerintah, diubah sebagai berikut:
Ruang lingkup P-DTP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi:
1) Pendapatan PPh DTP; 2) Dihapus; dan 3) Pendapatan Pajak Lainnya DTP.
1) Belanja Subsidi PPh DTP; dan 2) Dihapus.
http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/237~PMK.05~2011Per.HTM (2 of 7) [3/6/2012 9:15:51 AM] PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB
http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/237~PMK.05~2011Per.HTM (3 of 7) [3/6/2012 9:15:51 AM] PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB
1) 411631 (Pendapatan Bunga Penagihan PPh Ditanggung Pemerintah); 2) Dihapus.
http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/237~PMK.05~2011Per.HTM (4 of 7) [3/6/2012 9:15:51 AM] PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB
http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/237~PMK.05~2011Per.HTM (5 of 7) [3/6/2012 9:15:51 AM] PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini mulai digunakan untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2011. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2011 MENTERI KEUANGAN, ttd. AGUS D. W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, ttd. AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 898 http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/237~PMK.05~2011Per.HTM (6 of 7) [3/6/2012 9:15:51 AM] PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB Lampiran................. http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/237~PMK.05~2011Per.HTM (7 of 7) [3/6/2012 9:15:51 AM]
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)