Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 228/PMK.05/2016
- Nomor
- 228/PMK.05/2016
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 15
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 www.jdih.kemenkeu.go.id Menetapkan tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga;
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTE RI KEUANGAN NOMOR 254/PMK.05/20 15 TENTANG BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/20 15 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga, diubah sebagai berikut:
( 1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial dialokasikan dalam APBN berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) dan pengesahan DIPA.
( 1) PPK melakukan seleksi dan/atau pemutakhiran data penenma bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) atau lembaga nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) berdasarkan kriteria/persyaratan yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis pengelolaan dan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial.
( 10) Dalam hal pemberian bantuan sosial dilakukan melalui lembaga nonpemerintah, identitas penerima ¥ www.jdih.kemenkeu.go.id bantuan sosial yang dicantumkan dalam surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a adalah nama lembaga nonpemerintah. ( 1 1) Surat keputusan penerima bantuan sosial yang disahkan oleh KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan dasar pemberian bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial. ( 12) Untuk mempercepat pemberian bantuan sosial, penetapan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pengesahan surat keputusan penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilakukan secara bertahap bagi penerima yang telah memenuhi persyaratan. ( 13) Untuk keperluan pemberian bantuan sosial dalam rangka tanggap darurat penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1) huruf f, penetapan surat keputusan penenma bantuan sosial oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pengesahan surat keputusan penenma bantuan sosial oleh KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilakukan secara simultan dengan pelaksanaan pemberian bantuan sosial.
( 1) Dalam rangka pelaksanaan penyaluran dana Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, PPK melakukan pemilihan Bank/Pos Penyalur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang/jasa pemerintah. pengadaan
www.jdih.kemenkeu.go.id
sebagaimana
cl. pernyataan kesanggupan Bank/Pos Penyalur bahwa sisa clana Belanja Bantuan Sosial clalam bentuk uang pacla Bank/Pos Penyalur yang ticlak tersalurkan clalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalencler sebagaimana climaksucl pacla huruf c, harus clisetor ke Kas Negara pacla hari kerja berikutnya;
ayat (4) huruf a, dan Uang Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (4) huruf c, tidak terdapat transaksi/ tidak dipergunakan oleh penenma bantuan sosial dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dana Belanja Bantuan Sosial ditransfer dari rekening Bank/Pos Penyalur;
J. pernyataan kesanggupan Bank/Pos Penyalur untuk menyetorkan sisa dana Belanja Bantuan Sosial yang tidak tersalurkan sampai dengan akhir tahun anggaran ke Kas Negara;
www.jdih.kemenkeu.go.id
( 1) Pencairan bantuan sosial dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat ( 1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara PPK dengan pimpinan kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) atau lembaga nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) yang telah ditdapkan berdasarkan surat keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
( 1) Bank/ Pos Penyalur menyampaikan laporan penyaluran dana Belanja Bantuan Sosial kepada PPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa penyaluran dana Belanja Bantuan Sosial melalui uang, rekening penenma bantuan sosial atau Uang Elektronik.
www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 1 -
( 1) PPK melakukan penelitian terhadap laporan Bank/Pos Penyalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat ( 1).
( 1) Untuk menJamm akuntabilitas penyaluran dana Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, KPA wajib menyusun laporan pertanggungjawaban. www.jdih.kemenkeu.go.id
( 1) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) yang menerima bantuan sosial bertanggung jawab penuh atas bantuan sosial yang diterima.
www.jdih.kemenkeu.go.id
( 1) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) atau lembaga nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), yang melaksanakan pekerjaan swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), wajib menyampaikan pertanggungjawaban bantuan sosial kepada PPK berupa :
1 1. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Membuka PDF…
Undang-Undang