Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 254/PMK.05/2015
- Nomor
- 254/PMK.05/2015
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 44
menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara;
www.jdih.kemenkeu.go.id Menetapkan
Keuangan tentang pada Kementerian
MEMUTUSKAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA NEGARA/ LEMBAGA.
BAB I
KEMENTERIAN Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
www.jdih.kemenkeu.go.id
1 1. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh PPSPM kepada pihak ketiga atas dasar perikatan atau surat keputusan.
BAB II RUANG LINGKUP
BAB II
Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pengalokasian, pencairan, penyaluran, dan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersumber dari APBN. BAB III PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA BANTUAN SOSIAL
BAB III
( 1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial dialokasikan dalam APBN berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) dan pengesahan DIPA.
www.jdih.kemenkeu.go.id
Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) disusun oleh Kementerian Negara/Lembaga dengan memperhatikan:
( 1) Dalam rangka pengalokasian Belanja Bantuan Sosial, Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kementerian Negara/Lembaga (APIP K/L) melakukan reviu terhadap RKA-K/L dalam rangka memberikan keyakinan terbatas bahwa RKA-K/L telah disusun antara lain memenuhi kaidah perencanaan.
( 1) Tujuan penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
www.jdih.kemenkeu.go.id
BAB IV PENETAPAN PENERIMA, PENCAIRAN DAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL Bagian Kesatu Penetapan Penerima Bantuan Sosial
BAB IV
( 1) PPK melakukan seleksi dan pemutakhiran data penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 www.jdih.kemenkeu.go.id ayat (4) atau lembaga nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) berdasarkan kriteria/persyaratan yang telah ditetapkan di dalam pedoman umum dan petunjuk teknis pengelolaan dan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial.
www.jdih.kemenkeu.go.id
( 10) Untuk mempercepat pemberian bantuan sosial, penetapan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pengesahan surat keputusan penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilakukan secara bertahap bagi penerima yang telah memenuhi persyaratan. ( 1 1) Untuk keperluan pemberian bantuan sosial dalam rangka tanggap darurat penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1) huruf f, penetapan surat keputusan penerima bantuan sosial oleh PPK dan pengesahannya oleh KPA dapat dilakukan secara simultan dengan pelaksanaan pemberian bantuan sosial. Bagian Kedua Pencairan Dana Belanja Bantuan Sosial Yang Disalurkan Dalam Bentuk Uang
( 1) Dana Belanja Bantuan Sosial yang disalurkan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 1 -
( 1) Pekerjaan secara swakelola merupakan kegiatan yang direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri untuk menghasilkan barang dan/atau Jasa oleh kelompok masyarakat atau lembaga nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) .
kemampuan teknis melalui penyelenggaraan kursus, pelatihan atau penyuluhan untuk penerima bantuan sosial serta sesuai dengan tugas pokok pemberi bantuan sosial; pekerjaan yang operas1 memerlukan partisipasi penerima bantuan sosial; dan pemeliharaannya langsung masyarakat
www.jdih.kemenkeu.go.id
Pencairan dana Belanja Bantuan Sosial yang disalurkan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) huruf a dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) :
Pasal 1 1 ( 1) Pencairan dana Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan dalam hal:
www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…
Undang-Undang