Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23/PMK.01/2007
- Nomor
- 23/PMK.01/2007
- Tahun
- 2007
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 21
c, bahwa guna penyusunan Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara sebagaimana dimaksud pada huruf b, dipandang perlu mengatur tab cara penyampaian Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat; d, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara tentang Penyampaian tkhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat; Mengi ngat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Leinbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tarribahart Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 3, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 6, Keoutusan Presiden Norma- 187/M Tabun 2004; Kepu tusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN BERS.AMA. MENTER1 KEUANGAN DAN MENTERI NEGARA 5ADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PENYAMPALAN 1KHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT, BA.B KETENTUA N UMUM
Dalam Peraturan Bersama M&nteri Keuangan dart Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara ini yang dimaksud dengan:
Perusahaan Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnva dimiliki oleh Negara.
4, Perusahaan Negara Non BUMN adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh Negara kurang Bari 51% (lima puluh satu perseratus) melalui penyertaan secara langsung yang berasal dani kekayaan negara yang dipisahkan.
7, Laporan Keuangan Perusahaan Negara Tahunan Audited, yang selanjutnya disebut LKPN-A, adalah laporan keuangan tahunan Perusahaan Negara yang sudah diaudit oleh auditor independen.
BABIT PENYAJIAN iKHTISAI LKPN DALAM LKPP
(I) LKPP dilampiri dengan lkhtisar LKPN.
Bentuk dan isi lkhtisar LKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 avat
BAB Ill PENYAMPAIAN LKPN BUNN
BAB ILL
BUMN menyampaikan LKPN-1.3 kepada Menteri Negara BUMN paling lambat tanggal 15 Februari tahun berikutnya.
BUMN menyampaikan LKPN-A kepada Menteri Negara BUMN paling lambat tanggal 15 Mei tahun berikutnya.
BUMN menyampaikan LION Semesteran kepada Menteri Negara BUMN paling lambat tanggal 31 Juli tahun berjatan. BAB IV PENYAMPAIAN LKPN NON BUMN Pasai7 Perusahaan Negara Non BUMN menyampaikan LKPN-U kepada Menteri Negaral3UNIN paling lambat tanggal 15 Februari tahun berikutnya.
BAB IV
Perusahaan Negara Nor. B1JMN menyampaikan LKPN-A kepada Menteri Negara BUMN paling lambat tanggal 15 Mei tahun berikutnya_ Fasal 9 Perusahaan Negara Non BUMN menyampaikan LKPN Semesteran kepada Menteri Negara BUMN paling lambat Langgal 31 Juli tahun berjalan. BAI3 V PENYUSUNAN DAN FENYAMPAIAN IKHfJSAR L-KPN Bagian Pertama Penyus•unan dan Penvampaian lkhtisar LKPN-U
Dirclatorat Jenderal Perbendaharaan c. Direktorat Akuntansi clan Pelaporan Keuangan menggabungkan _Tklatisar LKPN-U BLAIN dan Ikhtisar LKPN-LI Non BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 untuk menvaiikan LKPP Tahunan Unaudited. Bagian Kedua Penyusunan dan Penyampaian Lkhtisar LKPN-A
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)