DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23/PMK.01/2007

Nomor: 23/PMK.01/2007
Tahun: 2007
Ditetapkan: 26 Februari 2007
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka penyusunan T a pora n Keuangan Pemerintah Pusat, Men teri Keuangan selaku wakil Pemerintah Pusat dalam kepetnilikan kekayaan negara yang dipisahkan menyusun lkhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara; c, bahwa guna penyusunan Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara sebagaimana dimaksud pada huruf b, dipandang perlu mengatur tab cara penyampaian Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat; d, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara tentang Penyampaian tkhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat; Mengi ngat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Leinbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tarribahart Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 3, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4..Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tatum 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas, dan Kewonangan Menteri Keuangan kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305); 5, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 6, Keoutusan Presiden Norma- 187/M Tabun 2004; Kepu tusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005; MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN BERS.AMA. MENTER1 KEUANGAN DAN MENTERI NEGARA 5ADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PENYAMPALAN 1KHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT, BA.B KETENTUA N UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama M&nteri Keuangan dart Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara ini yang dimaksud dengan:

1.Laporan Keuangan Perusahaan Negara, yang selanjutnya disingkat LKPN, adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan perusahaan negara selama satu periode. Perusahaan Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnva dimiliki oleh Negara.
3.Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnva disingkat BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara meialui penyertaan secara langsung yang berasal dani kekayaan negara yang dipisahkan. 4, Perusahaan Negara Non BUMN adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh Negara kurang Bari 51% (lima puluh satu perseratus) melalui penyertaan secara langsung yang berasal dani kekayaan negara yang dipisahkan.
5.fichtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara, yang selanjutnva disebut Ilchtisar LKPN, adalah hasil pengikhtisaran semua laporan keuangan Perusahaan Negara.
6.Laporan Keuangan Perusahaan Negara Tahunan Unaudited, yang selanjutnva disingkat LKPN-U, adalah laporan keuangan tahunan Perusahaan Negara yang belum. diaudit oleh auditor independen. 7, Laporan Keuangan Perusahaan Negara Tahunan Audited, yang selanjutnya disebut LKPN-A, adalah laporan keuangan tahunan Perusahaan Negara yang sudah diaudit oleh auditor independen.
8.Laporan Keuangan Pernerintah Pusat, yang selanjutnya disingkat LKPP, adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pernerintah pusat selama satu periode. BABIT PENYAJIAN iKHTISAI LKPN DALAM LKPP

Pasal 2

(I) LKPP dilampiri dengan lkhtisar LKPN.

(2)lkhtisar LKPN sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan LKPN yang bersangkutan.
(5)Untuk memenuhi ketentuan avat (2), Perusahaan Negara menvaiikan LION.

Pasal 3

Bentuk dan isi lkhtisar LKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 avat

(1)disusun dan disajikan sesuai dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Larnpiran I Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Badan LTsaha Milik Negara ini.

BAB ILL

PENYAMPAIAN LKPN BUNN

Pasal 4

BUMN menyampaikan LKPN-1.3 kepada Menteri Negara BUMN paling lambat tanggal 15 Februari tahun berikutnya.

Pasal 5

BUMN menyampaikan LKPN-A kepada Menteri Negara BUMN paling lambat tanggal 15 Mei tahun berikutnya.

Pasal 6

BUMN menyampaikan LION Semesteran kepada Menteri Negara BUMN paling lambat tanggal 31 Juli tahun berjatan.

BAB IV

PENYAMPAIAN LKPN NON BUMN Pasai7 Perusahaan Negara Non BUMN menyampaikan LKPN-U kepada Menteri Negaral3UNIN paling lambat tanggal 15 Februari tahun berikutnya.

Pasal 8

Perusahaan Negara Nor. B1JMN menyampaikan LKPN-A kepada Menteri Negara BUMN paling lambat tanggal 15 Mei tahun berikutnya_ Fasal 9 Perusahaan Negara Non BUMN menyampaikan LKPN Semesteran kepada Menteri Negara BUMN paling lambat Langgal 31 Juli tahun berjalan. BAI3 V PENYUSUNAN DAN FENYAMPAIAN IKHfJSAR L-KPN

Pasal 10

(1)Kementerian Negara BUMN menyusun Ikhti.sar LKPN-U BUMN/Non BUMN berdasarkan LKPN-U BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan LKPN-U Nun BUMN Tahunan sehagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(2)Menteri Negara BUMN c.q. Sekretaris Kementerian BUMN menyampaikan Lkhtisar LKPN-U BUMN/ Non BUMN sebagaimana dimaksud pada avat (1) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur jenderal. •Perbendaharaan dan Direktur Jenderal Kekavaan Negara paling lambat tanggal 28 Februari tahun berikutnya.
(3)Menteri Negara BLAIN e.g. Sekretaris Kementerian BUMN menvampaikan LKPN-U BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan LKPN-L1 Non BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Direktur Jenderal Kekavaan Negara paling lambat tanggal 15 Maret tahun berikutnya

Pasal 11

(1)Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi clan Pelaporan Keuangan melakukan verifikasi lkhtisar LKPN-U MAIN/ Non BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 avat (2) terhadap LKPN-U BUMN/ Non BUMN yang diterima dari Kementerian Negara BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 avat (3).
(2)Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan melakukan proses akuntansi atas investasi pada Perusahaan Negara dan melampirkan Ikhtisar LKPN-U BUMN/Non BUMN sebagaimana dimaksud pada avat (1) pada LKPP Tahunan Unaudited.

Pasal 12

Dirclatorat Jenderal Perbendaharaan c. Direktorat Akuntansi clan Pelaporan Keuangan menggabungkan _Tklatisar LKPN-U BLAIN dan Ikhtisar LKPN-LI Non BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 untuk menvaiikan LKPP Tahunan Unaudited.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka penyusunan T a pora n Keuangan Pemerintah Pusat, Men teri Keuangan selaku wakil Pemerintah Pusat dalam kepetnilikan kekayaan negara yang dipisahkan menyusun lkhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara; c, bahwa guna penyusunan Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara sebagaimana dimaksud pada huruf b, dipandang perlu mengatur tab cara penyampaian Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat; d, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu

Menetapkan

4..Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tatum 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas, dan Kewonangan Menteri Keuangan kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305); 5, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 6, Keoutusan Presiden Norma- 187/M Tabun 2004; Kepu tusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005; MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN BERS.AMA. MENTER1 KEUANGAN DAN MENTERI NEGARA 5ADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PENYAMPALAN 1KHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT, BA.B KETENTUA N UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama M&nteri Keuangan dart Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara ini yang dimaksud dengan:

1.Laporan Keuangan Perusahaan Negara, yang selanjutnya disingkat LKPN, adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan perusahaan negara selama satu periode. Perusahaan Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnva dimiliki oleh Negara.
3.Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnva disingkat BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara meialui penyertaan secara langsung yang berasal dani kekayaan negara yang dipisahkan. 4, Perusahaan Negara Non BUMN adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh Negara kurang Bari 51% (lima puluh satu perseratus) melalui penyertaan secara langsung yang berasal dani kekayaan negara yang dipisahkan.
5.fichtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara, yang selanjutnva disebut Ilchtisar LKPN, adalah hasil pengikhtisaran semua laporan keuangan Perusahaan Negara.
6.Laporan Keuangan Perusahaan Negara Tahunan Unaudited, yang selanjutnva disingkat LKPN-U, adalah laporan keuangan tahunan Perusahaan Negara yang belum. diaudit oleh auditor independen. 7, Laporan Keuangan Perusahaan Negara Tahunan Audited, yang selanjutnya disebut LKPN-A, adalah laporan keuangan tahunan Perusahaan Negara yang sudah diaudit oleh auditor independen.
8.Laporan Keuangan Pernerintah Pusat, yang selanjutnya disingkat LKPP, adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pernerintah pusat selama satu periode. BABIT PENYAJIAN iKHTISAI LKPN DALAM LKPP

Pasal 2

(I) LKPP dilampiri dengan lkhtisar LKPN.

(2)lkhtisar LKPN sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan LKPN yang bersangkutan.
(5)Untuk memenuhi ketentuan avat (2), Perusahaan Negara menvaiikan LION.

Pasal 3

Bentuk dan isi lkhtisar LKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 avat

(1)disusun dan disajikan sesuai dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Larnpiran I Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Badan LTsaha Milik Negara ini.

BAB ILL

PENYAMPAIAN LKPN BUNN

Pasal 4

BUMN menyampaikan LKPN-1.3 kepada Menteri Negara BUMN paling lambat tanggal 15 Februari tahun berikutnya.

Pasal 5

BUMN menyampaikan LKPN-A kepada Menteri Negara BUMN paling lambat tanggal 15 Mei tahun berikutnya.

Pasal 6

BUMN menyampaikan LION Semesteran kepada Menteri Negara BUMN paling lambat tanggal 31 Juli tahun berjatan.

BAB IV

PENYAMPAIAN LKPN NON BUMN Pasai7 Perusahaan Negara Non BUMN menyampaikan LKPN-U kepada Menteri Negaral3UNIN paling lambat tanggal 15 Februari tahun berikutnya.

Pasal 8

Pasal 10

(1)Kementerian Negara BUMN menyusun Ikhti.sar LKPN-U BUMN/Non BUMN berdasarkan LKPN-U BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan LKPN-U Nun BUMN Tahunan sehagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(2)Menteri Negara BUMN c.q. Sekretaris Kementerian BUMN menyampaikan Lkhtisar LKPN-U BUMN/ Non BUMN sebagaimana dimaksud pada avat (1) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur jenderal. •Perbendaharaan dan Direktur Jenderal Kekavaan Negara paling lambat tanggal 28 Februari tahun berikutnya.
(3)Menteri Negara BLAIN e.g. Sekretaris Kementerian BUMN menvampaikan LKPN-U BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan LKPN-L1 Non BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Direktur Jenderal Kekavaan Negara paling lambat tanggal 15 Maret tahun berikutnya

Pasal 11

(1)Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi clan Pelaporan Keuangan melakukan verifikasi lkhtisar LKPN-U MAIN/ Non BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 avat (2) terhadap LKPN-U BUMN/ Non BUMN yang diterima dari Kementerian Negara BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 avat (3).
(2)Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan melakukan proses akuntansi atas investasi pada Perusahaan Negara dan melampirkan Ikhtisar LKPN-U BUMN/Non BUMN sebagaimana dimaksud pada avat (1) pada LKPP Tahunan Unaudited.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006