Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23/PMK.011/2011
- Nomor
- 23/PMK.011/2011
- Tahun
- 2011
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 7
www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.63 2
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Hot Rolled Coil dari Negara Republik Korea dan Malaysia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
Memperhatikan : 1. Surat Menteri Perdagangan Nomor: 977/M- DAG/SD/7/2010 tanggal 16 Juli 2010 perihal Usulan Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Hot Rolled Coil yang berasal dari Republik Korea dan Malaysia;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR HOT ROLLED COIL DARI NEGARA REPUBLIK KOREA DAN MALAYSIA. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.63 4
Bea Masuk Anti Dumping dikenakan terhadap impor Hot Rolled Coil (HRC) yang berasal dari Negara Republik Korea dan Malaysia berupa:
www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.635
Negara asal dan nama perusahaan yang memproduksi dan/atau mengekspor barang yang dikenakan Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dan besaran Bea Masuk Anti Dumping adalah sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.63 6 No. Negara Asal Barang Nama Perusahaan Besaran Bea Masuk Anti Dumping dalam Persentase (%)
Bhd.
Tarif Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sepenuhnya terhadap impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean tempat pelabuhan pemasukan sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.637
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Februari 2011 MENTERI KEUANGAN AGUS D.W. MARTOWARDOJO diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Februari 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA PATRIALIS AKBAR www.djpp.kemenkumham.go.id
Membuka PDF…