DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 230/PMK.01/2019

Nomor: 230/PMK.01/2019
Tahun: 2019
Ditetapkan: 31 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/ a tau tugas teknis penunJang di lingkungan Kementerian Keuangan, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/ 18/M.PAN/ 11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, telah dibentuk Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara;
b.bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pengadaan barang/ jasa pemerintah secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangjJasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentarig Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa 6 www.jdih.kemenkeu.go.id .Perlu dilakukan penataan kembali atas organisasi dan tata kerja pada Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c.bahwa penataan organisasi dan tata kerja pada Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor Bj 1004/M.KT.Ol/2019 tanggal 17 Oktober 2019;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara;

1.Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
2.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan BarangjJasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
3.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.Ol/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87 /PMK.Ol/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.Ol/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 641); www.jdih.kemenkeu.go.id MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DAN BARANG MILIK NEGARA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara yang selanjutnya disebut Kantor Pengelolaan TIK dan BMN merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan.
(2)Nama, lokasi, dan wilayah kerja Kantor Pengelolaan TIK dan BMN tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Kantor Pengelolaan TIK dan BMN dipimpin oleh Kepala.
(4)Kepala Kantor Pengelolaan TIK dan BMN merupakan jabatan struktural eselon Ill.a atau merupakan jabatan administrator.
(5)Dalam pelaksanaan tugas Kepala Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didukung Kepala Subbagian dan Kepala Seksi yang merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau merupakan jabatan pengawas, serta pejabat fungsional.
(6)Susunan organisasi Kantor Pengelolaan TIK dan BMN se bagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai dengan bagan yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.jdih.kemenkeu.go.id Pasal 2 Kantor Pengelolaan TIK dan BMN mempunym tugas melaksanakan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, barang milik negara, dan pelayanan pengadaan secara elektronik.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Pengelolaan TIK dan BMN menyelenggarakan fungsi:

a.Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
b.Pengelolaan barang milik negara;
c.Pelayanan pengadaan secara elektronik; dan
d.Pelaksanaan administrasi Kantor Pengelolaan TIK dan BMN.
a.Subbagian Tata Usaha;
b.Seksi Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
c.Seksi Pengelolaan Barang Milik Negara; dan
d.Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4 Kantor Pengelolaan TIK dan BMN terdiri atas:

Pasal 5

(1)Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan rencana kerja dan laporan, sumber daya manusia, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan akuntabilitas kinerja.
(2)Seksi Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunym tugas melakukan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, serta kepatuhan internal.
(3)Seksi Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan pengelolaan barang milik negara, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan pelayanan pengadaan secara elektronik. ~ · www.jdih.kemenkeu.go.id
(1)Pada Kantor Pengelolaan TIK dan BMN dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan.
(2)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan sesum dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 6

Pasal 7

(1)Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah Pejabat Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan jenjang dan bidang keahliannya.
(2)Masing-masing kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang Pejabat Fungsional yang ditunjuk oleh pimpinan unit organisasi.
(3)Jumlah Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.
(4)Jenis dan JenJang Pejabat dimaksud pada ayat ( 1) Fungsional sebagaimana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABIV TATA KERJA Pasal 8 Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kantor Pengelolaan TIK dan BMN harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien di lingkungan Kantor Pengelolaan TIK dan BMN.

Pasal 9

Setiap Kepala Kantor Pengelolaan TIK dan BMN menyampaikan laporan kepada Kepala Pusat Sistem Informasi www.jdih.kemenkeu.go.id dan Teknologi Keuangan mengenai hasil pelaksanaan tugas secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 10

Kantor Pengelolaan TIK dan BMN harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan Kantor Pengelolaan TIK dan BMN.

Pasal 11

Setiap unsur di lingkungan Kantor Pengelolaan TIK dan BMN dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kementerian Keuangan maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 12

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 13

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan, serta memberikan pengarahan dan petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 14

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/ a tau tugas teknis penunJang di lingkungan Kementerian Keuangan, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/ 18/M.PAN/ 11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, telah dibentuk Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara;
b.bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pengadaan barang/ jasa pemerintah secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangjJasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentarig Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa 6 www.jdih.kemenkeu.go.id .Perlu dilakukan penataan kembali atas organisasi dan tata kerja pada Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c.bahwa penataan organisasi dan tata kerja pada Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor Bj 1004/M.KT.Ol/2019 tanggal 17 Oktober 2019;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara;

1.Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
2.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan BarangjJasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
3.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.Ol/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87 /PMK.Ol/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.Ol/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 641); www.jdih.kemenkeu.go.id MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DAN BARANG MILIK NEGARA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara yang selanjutnya disebut Kantor Pengelolaan TIK dan BMN merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan.
(2)Nama, lokasi, dan wilayah kerja Kantor Pengelolaan TIK dan BMN tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Kantor Pengelolaan TIK dan BMN dipimpin oleh Kepala.
(4)Kepala Kantor Pengelolaan TIK dan BMN merupakan jabatan struktural eselon Ill.a atau merupakan jabatan administrator.
(5)Dalam pelaksanaan tugas Kepala Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didukung Kepala Subbagian dan Kepala Seksi yang merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau merupakan jabatan pengawas, serta pejabat fungsional.
(6)Susunan organisasi Kantor Pengelolaan TIK dan BMN se bagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai dengan bagan yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.jdih.kemenkeu.go.id Pasal 2 Kantor Pengelolaan TIK dan BMN mempunym tugas melaksanakan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, barang milik negara, dan pelayanan pengadaan secara elektronik.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Pengelolaan TIK dan BMN menyelenggarakan fungsi:

a.Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
b.Pengelolaan barang milik negara;
c.Pelayanan pengadaan secara elektronik; dan
d.Pelaksanaan administrasi Kantor Pengelolaan TIK dan BMN.
a.Subbagian Tata Usaha;
b.Seksi Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
c.Seksi Pengelolaan Barang Milik Negara; dan
d.Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4 Kantor Pengelolaan TIK dan BMN terdiri atas:

Pasal 5

(1)Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan rencana kerja dan laporan, sumber daya manusia, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan akuntabilitas kinerja.
(2)Seksi Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunym tugas melakukan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, serta kepatuhan internal.
(3)Seksi Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan pengelolaan barang milik negara, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan pelayanan pengadaan secara elektronik. ~ · www.jdih.kemenkeu.go.id
(1)Pada Kantor Pengelolaan TIK dan BMN dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan.
(2)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan sesum dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 6

Pasal 7

(1)Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah Pejabat Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan jenjang dan bidang keahliannya.
(2)Masing-masing kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang Pejabat Fungsional yang ditunjuk oleh pimpinan unit organisasi.
(3)Jumlah Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.
(4)Jenis dan JenJang Pejabat dimaksud pada ayat ( 1) Fungsional sebagaimana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABIV TATA KERJA Pasal 8 Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kantor Pengelolaan TIK dan BMN harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien di lingkungan Kantor Pengelolaan TIK dan BMN.

Pasal 9

Pasal 10

Kantor Pengelolaan TIK dan BMN harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan Kantor Pengelolaan TIK dan BMN.

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan, serta memberikan pengarahan dan petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 53/PMK.01/2011

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32/PMK.01/2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 53/PMK.01/2011

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32/PMK.01/2020