Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 230/PMK.01/2019
- Nomor
- 230/PMK.01/2019
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 20
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara;
www.jdih.kemenkeu.go.id MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DAN BARANG MILIK NEGARA.
BAB I
www.jdih.kemenkeu.go.id Pasal 2 Kantor Pengelolaan TIK dan BMN mempunym tugas melaksanakan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, barang milik negara, dan pelayanan pengadaan secara elektronik.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Pengelolaan TIK dan BMN menyelenggarakan fungsi:
BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4 Kantor Pengelolaan TIK dan BMN terdiri atas:
BAB II
~ · www.jdih.kemenkeu.go.id BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 6
BAB III
BABIV TATA KERJA Pasal 8 Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kantor Pengelolaan TIK dan BMN harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien di lingkungan Kantor Pengelolaan TIK dan BMN.
Setiap Kepala Kantor Pengelolaan TIK dan BMN menyampaikan laporan kepada Kepala Pusat Sistem Informasi www.jdih.kemenkeu.go.id dan Teknologi Keuangan mengenai hasil pelaksanaan tugas secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
Kantor Pengelolaan TIK dan BMN harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan Kantor Pengelolaan TIK dan BMN.
Setiap unsur di lingkungan Kantor Pengelolaan TIK dan BMN dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kementerian Keuangan maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.
Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan, serta memberikan pengarahan dan petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.
Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan