Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 231/PMK.07/2020
- Nomor
- 231/PMK.07/2020
- Tahun
- 2020
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 17
www.jdih.kemenkeu.go.id
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Laporan Data Bulanan, dan Laporan Pemerintah Daerah Lainnya;
1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 229/PMK.01/2019 Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua Nomor atas www.jdih.kemenkeu.go.id Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH, LAPORAN DATA BULANAN, DAN LAPORAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
( 1) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
dan
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
BAB II TATA CARA PENYAMPAIAN IKD, LAPORAN DATA BULANAN, DAN LAPORAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA Bagian Kesatu Penanda Tangan
BAB II
www.jdih.kemenkeu.go.id Bagian Kedua Penyampaian
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melalui SIKD; dan
www.jdih.kemenkeu.go.id Bagian Ketiga Bentuk dan Format Penyampaian
www.jdih.kemenkeu.go.id
a) lembar opini dari Badan Pemeriksa Keuangan; dan b) laporan keuangan, terdiri atas: 1) Lapo ran Realisasi APBD; 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 3) Neraca; 4) Laporan Operasional; 5) Laporan Arus Kas; 6) Laporan Perubahan Ekuitas; dan 7) Catatan atas Laporan Keuangan; atau
a) salinan batang tubuh Peraturan Daerah; dan b) laporan keuangan, terdiri atas: 1) Lapo ran Realisasi APBD; 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 3) Neraca; 4) Laporan Operasional; 5) Laporan Arus Kas; 6) Laporan Perubahan Ekuitas; dan 7) Catatan Atas Laporan Keuangan.
J. Laporan Pemerintah Daerah sesuai permintaan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. www.jdih.kemenkeu.go.id
(lO)Arsip data komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a sampai dengan huruf d disampaikan dalam format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. (1 l)Arsip data komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf e disampaikan dalam format sesuai permintaan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. (12)Arsip data komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf f disampaikan dalam format tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (13)IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f dan huruf g disampaikan dalam bentuk dan format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.jdih.kemenkeu.go.id Bagian Keempat Batas Waktu Penyampaian
www.jdih.kemenkeu.go.id
Bagian Kelima Penyampaian Melalui Interkoneksi Data Transaksi Pemerintah Daerah
www.jdih.kemenkeu.go.id
BAB III SANKS!
BAB III
www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen
Peraturan Menteri (Permen)