Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 04/PMK.07/2011
- Nomor
- 04/PMK.07/2011
- Tahun
- 2011
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 16
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah; www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.9 2 Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:
www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.93
BAB II TATA CARA PENYAMPAIAN IKD
BAB II
IKD yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah mencakup:
www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.9 4 1) Realisasi APBD; 2) Neraca; 3) Laporan Arus Kas; dan 4) Catatan atas Laporan Keuangan;
Dalam rangka penyelenggaraan SIKD secara nasional, IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.95
www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.9 6
BAB III PENGENAAN SANKSI
BAB III
Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan IKD dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan menetapkan sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Perimbangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.
www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.97
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)