Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 242/PMK.03/2014
- Nomor
- 242/PMK.03/2014
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 38
Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2014/242~PMK.03~2014Per.HTM 1 of 17 12/21/2015 12:45 PM MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2014/242~PMK.03~2014Per.HTM 2 of 17 12/21/2015 12:45 PM
BAB II JANGKA WAKTU PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK
BAB II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2014/242~PMK.03~2014Per.HTM 3 of 17 12/21/2015 12:45 PM
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2014/242~PMK.03~2014Per.HTM 4 of 17 12/21/2015 12:45 PM Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan harus dibayar lunas sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan tetapi tidak melebihi batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
Bea Meterai harus dilunasi pada saat terutang Bea Meterai.
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2014/242~PMK.03~2014Per.HTM 5 of 17 12/21/2015 12:45 PM
Ketentuan mengenai Wajib Pajak di daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
BAB III TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK Bagian Kesatu Tempat dan Sarana Pembayaran dan Penyetoran Pajak
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Dokumen
Peraturan Menteri (Permen)