DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 184/PMK.03/2007

Nomor: 184/PMK.03/2007
Tahun: 2007
Ditetapkan: 28 Desember 2007
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: bahwa dalarn rangka mclaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3c), Pasal 9 ayat (1) dan ayal (4), dan Pasal 10 ayat (1), ayat (la) Jan ayat (2) Undang Undang Nornor 6 Tahun 1983 tcntang Ketentuan Umurn dan Tata Cara I'erpajakan sebagaimanu lelah bcberapa kali diubah tcrakhir dcngan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007, perlu mcnetapkan Pcraturan Menteri Kcuangan lenlang Pencntuan Tanggal [atuh Tempo Pcmbayaran dan Pcnyctoran Pajak, Pcncntuan Tcmpat Pcmbayaran Pajak, dan Tata Cara Pcrnbayaran Pajak, Pcnyetoran Jan Pclaporan Pajak, sorta Tula Carn Pengangsuran dan Pcnundaan Pernbayaran Pajak;

1.UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 lcnl,mg Kctcntuan Umum Jan Tata Cara Perpajakan (Lcrnbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun l 983 Nomor 49, Tambahan Lcrnbaran Negara Rcpublik Indonesia Nornor 3262) sebagaiman.i tclah bebcrapa kali diubah terakhir dcngan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tarnbahan Lcrnharan Negara Rcpublik Indonesia Nomor 1740);
2.UndangUndang Nornor 7 Tahun 1983 lcntang Pajak Pcnghasilan (Lcmbaran Negara Tahun 19H3 Nornor 50, Tambahan Lcrnbaran Negara Nomor ]263) scbaguirnana tclah bcbcrapa kali diubah terakhir dcngan UndangUndang Nornor 17 Tahun 2000 (Lcrnbaran Nq;ara Rcpublik Indonesia Tahun 2000 Nornor 128, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 3986);
3.UnJangUnJang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan [asa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 3264) sebagaimana telah bebcrapa kali diubah tcrakhir dcngan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tarnbahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 3986);
4.Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005; MENTERI KEUANGAN, Mcnetapkan Mcngingat Menirnbang Mt.:NTERIKEUANGAN REPUBLIK INOONESIA SALIN AN PERATURAN MENTFRl KEUJ\NGJ\N NOMOR 184/PMI<.03/2007 TENTJ\NG PENENTUAN TANGGALJATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK, PENENTUAN TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK, DAN TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK, SERTA TATA CARA PENGANGSURAN DAN PENUNDAJ\N PEMBA Y J\RJ\N PJ\JAK

(5)PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
(4)PPh Pasal 15 yang harus dibayar sendiri harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
(3)PPh Pasal 15 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
(2)PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.
(1)PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak bcrakhir kccuali ditetapkan lain oleh Mentcri Keuangan.

Pasal 2

6.Pajak Pcnjualan atas Barang Mewah yang selanjutnya disingkat PPnBM adalah Pajak Pcnjualan atas Barang Mewah scbagairnana dimaksud dalam UndangUndang PPN.
5.Pajak Pcrtarnbahan Nilai yang selanjutnya disingkat PPN adalah Pajak Pertarnbahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang PPN.
4.Pajak Penghasilan yang selanjutnya disingkat PPh adalah Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalarn UndangUndang PPh.
3.UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disebut Undang Undang PPN adalah UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertarnbahan Nilai Barang dan [asa dan Pajak Pcnjualan Atas Barang Mcwah scbagaimana Lelah bcbcrapa kali diubah tcrakhir dcngan Undangundang Nomor 18 Tahun 2000.
2.UndangUndang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang Undang PPh adalah Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 tcntang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah tcrakhir df'niiln UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000.
1.UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang Undang KUP adalah UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 lentang Kctenluan Umurn dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana tclah bcberapa kali diubah terakhir dengnn UndangUndang Nornor 28 Tahun 2007. Dalam Peraturan Menteri Kcuangan ini, yang dimaksud dengan: MENTER! KEUANGAN AEPUBLIK INDONESIA

Pasal 1

(16)PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3b) UndangUndang KUP yang melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa, harus dibayar paling lama pada akhir Masa Pajak terakhir.
(15)PPN alau PPN dan PPnBM yang pernungutannya dilakukan oleh Pemungut PPN selain Bendahara Perncrintah atau instansi Pemerintah yang ditunjuk, hams disetor paling lama langgal 15 (lima belas) bulan bcrikutnya sctelah Masa Pajak berakhir.
(14)PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Bendahara Pemerintah atau instansi Pcmerintah yang ditunjuk, harus diselor paling lama tanggal 7 [tujuh) bulan berikutnya setclah Masa Pajak bcrakhir.
(13)PPN atau PPN dan PPnBM yang lerutang dalam satu Masa Pajak, harus disetor paling lama tanggal 15 (lima bolas) bulan berikulnya sctelah Masa Pajak bcrakhir.
(12)PPh Pasal 22 yang pcmungutannya dilakukan oleh Wajib Pajak badan tertentu sebagai Pernungut Pajak harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak bcrakhir.
(11)PPh Pasal 22 alas penyerahan bahan bakar minyak, gas, dan pclumas kepada penyalur / agen atau industri yang dipungut oleh Wajib Pajak badan yang bergerak dalam bidang produksi bahan bakar minyak, gas, clan pelurnas, harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya sctclah Masa Pajak berakhir.
(10)PPh Pasal 22 yang <lipungut oleh bcndahara harus disctor pada hari yang sarna dengan pelaksanaan pembayaran atas pcnyerahan barang yang dibiayai dari belanja Negara atau bclanja Daerah, dengan mcnggunakan Surat Setoran Pajak atas narna rckanan Jan Jitandatangani olch bcndahara.
(9)PPh Pasal 22, PPN atau PPN Jan PPn13M atas impor yang Jipungut oleh Dircktorat [endcral Bea dan Cukai, harus disctor dalarn jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah dilakukan pernungutan pajak.
(8)PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor hams dilunasi bersamaan dcngau saal pembayuran Bea Masuk Jan dalarn hal Bea Masuk ditunda atau dibcbaskan, PPh Pasal 22, PPN atau PPN clan PPnBM alas impor harus dilunasi pada saat pcnyelcsaian dokumcn pcmberitahuan pabean impor.
(7)PPh Pasal 25 harus dibayar paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. MENTER! KEUANGAN
(6)PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang Jipotong oleh Pernotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya sctclah Masa Pajak berakhir.
(2)Pcmotong PPh Pasal 21 alas penghasilan karyawan atau pcgawai tetap, mcrnberikan tanda bukti pcmotongan paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun kalcnder bcrakhir.
(1)Pemotong atau Pcmungut PPh mcmbcrikan tanda bukti pcmotongan atau Landa bukti pemungutan kcpada orang pribadi atau badan yang dipotong alau <lipungut PPh sctiap melakukan pemotongan atau pernungutan.

Pasal 6

(3)Surat Sctoran Pajak atau sarana administrusi lain scbagaimana dirnaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila tclah divalidasi dengan Nomor Transaksi Pcncrimaan Negara (NTPN).
(2)Surat Setoran Pajak atau sarana adrninistrasi lain scbagaimana dirnaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bukti pcmbayaran pajak apabila telah disahkan olch pcjabat kantor pencrima pcrnbayaran yang berwcnang atau apabila tclah mcndapatk.m validasi.
(1)Pcmbayaran dan penyctoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan Surat Sctoran Pajak atau sarana adrninistrasi lain yang disarnakan dcngan Surat Sctoran Pajak.

Pasal 5

Pcmbayaran dan pcnyetoran pajak dilakukan di Kantor Pos atau bank yani.; ditunjuk olch Mentcri Kcuangan.

Pasal 4

(2)Hari libur nasional scbagaimana dimaksud pada ayat (1) terrnasuk hari yang diliburkan untuk penyclenggaraan Pcrnilihan Umum yang ditetapkan oleh Pcmcrintah Jan cuti bcrsama sccara nasional yang ditctapkan olch Pcmcrintah.
(1)Dalarn ha! tanggal jatuh tempo pembayaran atau pcnyctoran pajak bertepatan dcngan hari libur terrnasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pcmbayaran atau pcnyctoran pajak dapat dilakukan pada hari kcrja bcrikutnva.

Pasal 3

MENTER! K[UANG/\N REPUOUK INDONESIA

(17)Pernbayaran rnasa sclain PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dcngan kritcria tcrtcntu scbugaimana dirnaksud dalum Pasal 3 ayut (3b) Undang Undung KUP yang mclaporkan bebcrapa masa pajak dalarn satu Surat Pcmbcritahuan Masa. harus dibayar paling lama scsuai dcngan batas waktu unluk masingn1,1sin t\ jcnis pajak. Wajib Pajak dapat mengajukan pcrrnohonan sccara tertulis untuk mcngangsur atau menunda pcmbayaran pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketctapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketctapan Pajak Kurang Bayar Tarnbahan, dan Surat Keputusan Pernbctulan, Surat Kcputusan Kebcratan, Putusan Banding, serta Putusan Pcninjauan Kembali, yang menyebabkan jurnlah pajak yang terutang bertambah, serta Pajak Pcnghasilan Pasal 29, kepada Direktur Jendcral Pajak.

Pasal 9

(3)Hari libur nasional scbagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pcmilihan Umum yang ditetapkan oleh Pcrnerintah dan cuti bcrsarna sccara nasional yang ditctapkan olch Pcmerintah.
(2)Dalarn ha! batas akhir pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bertcpatan dengan hari libur tcrmasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
(1)Surat Pcmberitahuan Masa atau Iaporan hasil pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 7 disampaikan ke Kantor Pclayanan Pajak tcmpat Wajib Pajak, Pcrnotong Pajak atau Pcmungut Pajak tcrdaftar dan/ a Lau dikukuhkan.

Pasal 8

(4)Wajih Pajak dcngan kritcria tertentu sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 ayal (16) dan ayat (17) yang melaporkan bcbcrapa Masa Pajak dalarn satu Surat Pcrnbcritahuan Masa. wajib menyampaikan Surat Pernbcritahuan Masa paling lama 20 (dua puluh) hari sclclah bcrakhirnya Masa Pajak tcrakhir.
(3)Pemungut Pajak scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (10) dan ayat
(14)wajih mclaporkan basil pemungutannya paling lama 14 (ernpat bclas) hari sctelah Masa Pajak bcrakhir.
(2)Pemungul Pajak sebagaim,111a dirnaksud dalam I'asal 2 ayat (9) wajib melaporkan hasil pL'mungutannya sccara minr,guan paling lama pada hari kerja tcrakhir minggu bcrikutnya. (I) Wajib Pajak oran8 pribadi atau bad an, baik yang melakukan pcmbayaran pajak scndiri maupun yang ditunjuk sebagai Pcmotong atau Pemungul PPh atau Pcmungul PPN, sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), aya: (6), ayat (7), ayat (11), ayat (12), ayat (13), dan ayat (15) wajib mcnyarnpaikan Surat Pernbcritahuan Masa paling lama 20 (dua puluh) hari srfpJ;ih Masa Pajak bcrakhir.

Pasal 7

MENTER! KEUANGAN AEPUBLIK INDONESIA /J Pada saat Pcraturan Menteri Kcuangan ini mulai bcrlaku, Kcputusan Menteri Kcuangan Nomor 541/KMK.04/2000 tenlang I'cncntuan Tanggal [atuh Tempo Pembayaran dan Pcnyctoran Pajak, Tcmpat Pcmbayaran Pajak, Tata Cara Pernbayaran, Pcnyctoran, Jan Pclaporan Pajak, scrta Tata Carn Pcmbcrian Angsuran atau Penundaan Pcrnbayaran Pajak scbagairnana telah diubah dcngan Keputusan Menteri Kcuangan Nornor 326/KMK.03/2003, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Kctentuan lebih lanjut mcngenai tata cara pcmbayaran pajak, penyeloran dan pclaporan pajak, serta tata cara pengangsuran dan pcnundaan pcrnbayaran pajak diatur dcngan Pcraturan Dircktur jcndcral Pajak.

Pasal 12

(4)Terhadap ulang pajak yang telah diterbitkan surat keputusan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) a tau ayat (2) tidak dapat lagi diajukan perrnohonan untuk mcngangsur a tau mcnunda pcmbayaran,
(3)Surat kcputusan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mencrima scluruhnya atau sebagian, dengan jangka waktu rnasa angsuran atau penundaan tidak mclcbihi 12 (dua bolas) bulan dengan mernpertimbangkan kesulitan likuiditas atau kcadaan di luar kckuasaan Wajib Pajak,
(2)Apabila jangka waktu sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) tclah lcwat, Direktur [cnderal Pajak tidak mernberi suatu keputusan, pcrrnohonan Wajib Pajak dianggap ditcrima.
(1)Dircklur [endcral Pajak mcncrbitkan surat keputusan atas pcrrnohonan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 9 bcrupa menerirna seluruhnya, mcncrirna scbagian, atau menolak. paling lama 7 (tujuh) hari kerja sctelah langgal ditcrimanva pcrmohonan.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

1.UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 lcnl,mg Kctcntuan Umum Jan Tata Cara Perpajakan (Lcrnbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun l 983 Nomor 49, Tambahan Lcrnbaran Negara Rcpublik Indonesia Nornor 3262) sebagaiman.i tclah bebcrapa kali diubah terakhir dcngan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tarnbahan Lcrnharan Negara Rcpublik Indonesia Nomor 1740);
2.UndangUndang Nornor 7 Tahun 1983 lcntang Pajak Pcnghasilan (Lcmbaran Negara Tahun 19H3 Nornor 50, Tambahan Lcrnbaran Negara Nomor ]263) scbaguirnana tclah bcbcrapa kali diubah terakhir dcngan UndangUndang Nornor 17 Tahun 2000 (Lcrnbaran Nq;ara Rcpublik Indonesia Tahun 2000 Nornor 128, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 3986);
3.UnJangUnJang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan [asa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 3264) sebagaimana telah bebcrapa kali diubah tcrakhir dcngan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tarnbahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 3986);
4.Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005; MENTERI KEUANGAN, Mcnetapkan Mcngingat Menirnbang Mt.:NTERIKEUANGAN REPUBLIK INOONESIA SALIN AN PERATURAN MENTFRl KEUJ\NGJ\N NOMOR 184/PMI<.03/2007 TENTJ\NG PENENTUAN TANGGALJATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK, PENENTUAN TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK, DAN TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK, SERTA TATA CARA PENGANGSURAN DAN PENUNDAJ\N PEMBA Y J\RJ\N PJ\JAK

(5)PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
(4)PPh Pasal 15 yang harus dibayar sendiri harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
(3)PPh Pasal 15 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
(2)PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.
(1)PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak bcrakhir kccuali ditetapkan lain oleh Mentcri Keuangan.

Pasal 2

6.Pajak Pcnjualan atas Barang Mewah yang selanjutnya disingkat PPnBM adalah Pajak Pcnjualan atas Barang Mewah scbagairnana dimaksud dalam UndangUndang PPN.
5.Pajak Pcrtarnbahan Nilai yang selanjutnya disingkat PPN adalah Pajak Pertarnbahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang PPN.
4.Pajak Penghasilan yang selanjutnya disingkat PPh adalah Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalarn UndangUndang PPh.
3.UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disebut Undang Undang PPN adalah UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertarnbahan Nilai Barang dan [asa dan Pajak Pcnjualan Atas Barang Mcwah scbagaimana Lelah bcbcrapa kali diubah tcrakhir dcngan Undangundang Nomor 18 Tahun 2000.
2.UndangUndang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang Undang PPh adalah Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 tcntang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah tcrakhir df'niiln UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000.
1.UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang Undang KUP adalah UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 lentang Kctenluan Umurn dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana tclah bcberapa kali diubah terakhir dengnn UndangUndang Nornor 28 Tahun 2007. Dalam Peraturan Menteri Kcuangan ini, yang dimaksud dengan: MENTER! KEUANGAN AEPUBLIK INDONESIA

Pasal 1

(16)PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3b) UndangUndang KUP yang melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa, harus dibayar paling lama pada akhir Masa Pajak terakhir.
(15)PPN alau PPN dan PPnBM yang pernungutannya dilakukan oleh Pemungut PPN selain Bendahara Perncrintah atau instansi Pemerintah yang ditunjuk, hams disetor paling lama langgal 15 (lima belas) bulan bcrikutnya sctelah Masa Pajak berakhir.
(14)PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Bendahara Pemerintah atau instansi Pcmerintah yang ditunjuk, harus diselor paling lama tanggal 7 [tujuh) bulan berikutnya setclah Masa Pajak bcrakhir.
(13)PPN atau PPN dan PPnBM yang lerutang dalam satu Masa Pajak, harus disetor paling lama tanggal 15 (lima bolas) bulan berikulnya sctelah Masa Pajak bcrakhir.
(12)PPh Pasal 22 yang pcmungutannya dilakukan oleh Wajib Pajak badan tertentu sebagai Pernungut Pajak harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak bcrakhir.
(11)PPh Pasal 22 alas penyerahan bahan bakar minyak, gas, dan pclumas kepada penyalur / agen atau industri yang dipungut oleh Wajib Pajak badan yang bergerak dalam bidang produksi bahan bakar minyak, gas, clan pelurnas, harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya sctclah Masa Pajak berakhir.
(10)PPh Pasal 22 yang <lipungut oleh bcndahara harus disctor pada hari yang sarna dengan pelaksanaan pembayaran atas pcnyerahan barang yang dibiayai dari belanja Negara atau bclanja Daerah, dengan mcnggunakan Surat Setoran Pajak atas narna rckanan Jan Jitandatangani olch bcndahara.
(9)PPh Pasal 22, PPN atau PPN Jan PPn13M atas impor yang Jipungut oleh Dircktorat [endcral Bea dan Cukai, harus disctor dalarn jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah dilakukan pernungutan pajak.
(8)PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor hams dilunasi bersamaan dcngau saal pembayuran Bea Masuk Jan dalarn hal Bea Masuk ditunda atau dibcbaskan, PPh Pasal 22, PPN atau PPN clan PPnBM alas impor harus dilunasi pada saat pcnyelcsaian dokumcn pcmberitahuan pabean impor.
(7)PPh Pasal 25 harus dibayar paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. MENTER! KEUANGAN
(6)PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang Jipotong oleh Pernotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya sctclah Masa Pajak berakhir.
(2)Pcmotong PPh Pasal 21 alas penghasilan karyawan atau pcgawai tetap, mcrnberikan tanda bukti pcmotongan paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun kalcnder bcrakhir.
(1)Pemotong atau Pcmungut PPh mcmbcrikan tanda bukti pcmotongan atau Landa bukti pemungutan kcpada orang pribadi atau badan yang dipotong alau <lipungut PPh sctiap melakukan pemotongan atau pernungutan.

Pasal 6

(3)Surat Sctoran Pajak atau sarana administrusi lain scbagaimana dirnaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila tclah divalidasi dengan Nomor Transaksi Pcncrimaan Negara (NTPN).
(2)Surat Setoran Pajak atau sarana adrninistrasi lain scbagaimana dirnaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bukti pcmbayaran pajak apabila telah disahkan olch pcjabat kantor pencrima pcrnbayaran yang berwcnang atau apabila tclah mcndapatk.m validasi.
(1)Pcmbayaran dan penyctoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan Surat Sctoran Pajak atau sarana adrninistrasi lain yang disarnakan dcngan Surat Sctoran Pajak.

Pasal 5

Pcmbayaran dan pcnyetoran pajak dilakukan di Kantor Pos atau bank yani.; ditunjuk olch Mentcri Kcuangan.

Pasal 4

(2)Hari libur nasional scbagaimana dimaksud pada ayat (1) terrnasuk hari yang diliburkan untuk penyclenggaraan Pcrnilihan Umum yang ditetapkan oleh Pcmcrintah Jan cuti bcrsama sccara nasional yang ditctapkan olch Pcmcrintah.
(1)Dalarn ha! tanggal jatuh tempo pembayaran atau pcnyctoran pajak bertepatan dcngan hari libur terrnasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pcmbayaran atau pcnyctoran pajak dapat dilakukan pada hari kcrja bcrikutnva.

Pasal 3

MENTER! K[UANG/\N REPUOUK INDONESIA

(17)Pernbayaran rnasa sclain PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dcngan kritcria tcrtcntu scbugaimana dirnaksud dalum Pasal 3 ayut (3b) Undang Undung KUP yang mclaporkan bebcrapa masa pajak dalarn satu Surat Pcmbcritahuan Masa. harus dibayar paling lama scsuai dcngan batas waktu unluk masingn1,1sin t\ jcnis pajak. Wajib Pajak dapat mengajukan pcrrnohonan sccara tertulis untuk mcngangsur atau menunda pcmbayaran pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketctapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketctapan Pajak Kurang Bayar Tarnbahan, dan Surat Keputusan Pernbctulan, Surat Kcputusan Kebcratan, Putusan Banding, serta Putusan Pcninjauan Kembali, yang menyebabkan jurnlah pajak yang terutang bertambah, serta Pajak Pcnghasilan Pasal 29, kepada Direktur Jendcral Pajak.

Pasal 9

(3)Hari libur nasional scbagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pcmilihan Umum yang ditetapkan oleh Pcrnerintah dan cuti bcrsarna sccara nasional yang ditctapkan olch Pcmerintah.
(2)Dalarn ha! batas akhir pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bertcpatan dengan hari libur tcrmasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
(1)Surat Pcmberitahuan Masa atau Iaporan hasil pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 7 disampaikan ke Kantor Pclayanan Pajak tcmpat Wajib Pajak, Pcrnotong Pajak atau Pcmungut Pajak tcrdaftar dan/ a Lau dikukuhkan.

Pasal 8

(4)Wajih Pajak dcngan kritcria tertentu sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 ayal (16) dan ayat (17) yang melaporkan bcbcrapa Masa Pajak dalarn satu Surat Pcrnbcritahuan Masa. wajib menyampaikan Surat Pernbcritahuan Masa paling lama 20 (dua puluh) hari sclclah bcrakhirnya Masa Pajak tcrakhir.
(3)Pemungut Pajak scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (10) dan ayat
(14)wajih mclaporkan basil pemungutannya paling lama 14 (ernpat bclas) hari sctelah Masa Pajak bcrakhir.
(2)Pemungul Pajak sebagaim,111a dirnaksud dalam I'asal 2 ayat (9) wajib melaporkan hasil pL'mungutannya sccara minr,guan paling lama pada hari kerja tcrakhir minggu bcrikutnya. (I) Wajib Pajak oran8 pribadi atau bad an, baik yang melakukan pcmbayaran pajak scndiri maupun yang ditunjuk sebagai Pcmotong atau Pemungul PPh atau Pcmungul PPN, sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), aya: (6), ayat (7), ayat (11), ayat (12), ayat (13), dan ayat (15) wajib mcnyarnpaikan Surat Pernbcritahuan Masa paling lama 20 (dua puluh) hari srfpJ;ih Masa Pajak bcrakhir.

Pasal 7

Pasal 13

Pasal 12

(4)Terhadap ulang pajak yang telah diterbitkan surat keputusan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) a tau ayat (2) tidak dapat lagi diajukan perrnohonan untuk mcngangsur a tau mcnunda pcmbayaran,
(3)Surat kcputusan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mencrima scluruhnya atau sebagian, dengan jangka waktu rnasa angsuran atau penundaan tidak mclcbihi 12 (dua bolas) bulan dengan mernpertimbangkan kesulitan likuiditas atau kcadaan di luar kckuasaan Wajib Pajak,
(2)Apabila jangka waktu sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) tclah lcwat, Direktur [cnderal Pajak tidak mernberi suatu keputusan, pcrrnohonan Wajib Pajak dianggap ditcrima.
(1)Dircklur [endcral Pajak mcncrbitkan surat keputusan atas pcrrnohonan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 9 bcrupa menerirna seluruhnya, mcncrirna scbagian, atau menolak. paling lama 7 (tujuh) hari kerja sctelah langgal ditcrimanva pcrmohonan.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 184/PMK.03/2007

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 13

Pasal 12

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandar Lampung Nomor 06 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 13

Pasal 12

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandar Lampung Nomor 06 Tahun 2018