Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 243/PMK.03/2014
- Nomor
- 243/PMK.03/2014
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 30
(5), Pasal 6 ayat (2), dan Pasal 7 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 serta
Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 6 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Surat Pemberitahuan (SPT) ; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2014/243~PMK.03~2014Per.HTM 1 of 11 12/21/2015 12:44 PM MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG SURAT PEMBERITAHUAN (SPT).
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
BAB II KEWAJIBAN WAJIB PAJAK
BAB II
BAB III JENIS, BENTUK, DAN ISI SPT Bagian Kesatu Jenis dan Bentuk SPT
BAB III
Bagian Kedua Isi SPT
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2014/243~PMK.03~2014Per.HTM 3 of 11 12/21/2015 12:44 PM
BAB IV TEMPAT DAN CARA PENGAMBILAN SPT
BAB IV
BAB V PENYAMPAIAN SPT Bagian Kesatu Penandatanganan SPT
BAB V
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2014/243~PMK.03~2014Per.HTM 4 of 11 12/21/2015 12:44 PM Bagian Kedua Tempat dan Cara Penyampaian
Bagian Ketiga Batas Waktu Penyampaian
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)