Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9/PMK.03/2018
- Nomor
- 9/PMK.03/2018
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 14
Menetapkan Pasal 4 ayat (5), Pasal 6 ayat (2), dan Pasal 7 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1 983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1 983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang, serta Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 6 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 20 1 1 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Namer 243/PMK. 03/20 1 4 tentang Surat Pemberitahuan (SPT); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK. 03/20 1 4 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) (Be:-ita Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 4 Nomor 1 974); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! NOMOR 243/PMK. 03/20 1 4 TENTANG .. PEMBERITAHUAN (SPT). Pasal l TENTANG KEUANGAN SURAT Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK. 03/20 1 4 tentaJ:?.g Surat Pemberitahuan (SPT) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 4 Nomor 1 974), diubah sebagai berikut: 1 . Ketentuan angka 1 2 Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: � flwww.jdih.kemenkeu.go.id
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1 . Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang Undang-Undang KUP selanjutnya disebut adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1 983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 6 Tahun 2009.
� www.jdih.kemenkeu.go.id
1 0. SPT Masa adalah SPT untuk suatu Masa Pajak. 1 1. Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum yang memberikan jasa pengiriman surat jenis tertentu termasuk pengiriman SPT ke Direktorat Jenderal Pajak. 1 2. Penelitian dalam Penerimaan SPT yang selanjutnya disebut Penelitian SPT adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian SPT clan lampiran-lampirannya.
( 1 ) SPT meliputi:
1 . SPT Masa PPh;
clan
1 . SPT Tahunan PPh untuk satu Tahun Pajak; clan
-,... ;;. & www.jdih.kemenkeu.go.id
( 1 ) SPT Masa PPh Pasal 2 1 dan/atau Pasal 2 6 dalam bentuk dokumen elektronik wajib digunakan oleh pemotong pajak, sepanjang pemotong pajak dimaksud memenuhi kriteria sebagai berikut:
&.. www.jdih.kemenkeu.go.id
p www.jdih.kemenkeu.go.id
( 1 1 ) Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 0) dianggap tidak menyampaikan SPT. ( 1 2) Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kriteria untuk menyampaikan SPT dala:n bentuk dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) sampai dengan ayat (7), dapat menyampaikan SPT dalam bentuk formulir kertas (hardcopy) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b.
� www.jdih.kemenkeu.go.id )[
( 1 ) Penyampaian SPT oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, dapat dilakukan:
atau
( 1 0) Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dianggap tidak menyampaikan SPT.
( 1 ) Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh untuk Bagian Tahun Pajak, wajib menyampaikan SPT tersebut paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Bagian Tahun Pajak.
Pasal 1 0 ( 1 ) Wajib Pajak orang pribadi atau badan, baik yang melakukan pembayaran pajak sendiri maupun yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut PPh, wajib melaporkan:
p www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 2 -
� www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 3 -
Pasal 1 1 ( 1 ) Pemungut Pajak PPh Pasal 2 2 , PPN atau PPN dan PPnBM atas impor wajib melaporkan hasil pemungutannya secara mingguan paling lama pada hari kerja terakhir minggu berikutnya.
4 www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 4 -
Pasal 1 6A ( 1) Wajib Pajak yang menyampaikan pemberitahuan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan wajib menyampaikan SPT Tahunan dalam batas waktu perpanjangan sebagaimana pemberitahuan tersebut. tertera dalam
( 1 ) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPT yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menyampaikan:
i www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 5 -
1 0. Di antara Pasal 2 1 dan Pasal 22 disisipkan 5 (lima) Pasal yakni Pasal 2 l A, Pasal 2 1 B, Pasal 2 1 C, Pasal 2 1 D, dan Pasal 2 1 E sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 2 1 A Atas penyampaian SPT, Kantor Pelayanan Pajak melakukan Penelitian SPT sebagai berikut:
Pasal 2 1 B ( 1 ) Berdasarkan Penelitian SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 l A, atas penyampaian SPT secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat ( 1 ) huruf a ke Kantor Pelayanan Pajak atau (} www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 7 - tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, berlaku ketentuan sebagai berikut:
Pasal 2 1 C ( 1 ) Berdasarkan penelitian SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 l A, atas penyampaian SPT melalui pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat ( 1 ) huruf b dan melalui cara lain berupa jasa ekspedisi atau jasa kurir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2). huruf a, berlaku ketentuan sebagai berikut:
R www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 8 -
Pasal 2 1 D ( 1 ) Berdasarkan penelitian SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 l A, atas penyampaian SPT melalui saluran tertentu sebagaimana dimaksud dalam � www.jdih.kemenkeu.go.id Pasal 8 ayat (2) huruf b, berlaku ketentuan sebagai berikut:
I www.jdih.kemenkeu.go.id
Dokumen berupa:
Terhadap SPT yang telah diberikan bukti penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 l B dan bukti pengiriman surat yang dianggap sebagai tanda bukti penyampaian SPT sebagaimana dimaksud dalam � www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 1 - Pasal 2 1 C, dilakukan perekaman SPT ke dalam basis data perpajakan. 1 3. Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 23A dan Pasal 23B sehingga berbunyi sebagai berikut:
Dalam hal SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak merupakan SPT dengan status lebih bayar dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian dihitung sejak tanggal SPT diterima lengkap.
Dalam hal penyampaian SPT tidak dapat dilakukan melalui sistem informasi administrasi Direktorat Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Pajak menetapkan prosedur tertentu dalam rangka penyampaian SPT dimaksud. 1 4 . Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 26A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Membuka PDF…