Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 247/PMK.07/2015
- Nomor
- 247/PMK.07/2015
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 39
c . b a hwa b erdasarka n p ertimba n gan sebagaimana dimaksud d a lam huruf a dan huruf b, perlu m en etapkan Peraturan Menteri Keuanga n ten.ta ng Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evalua si Dana Desa. www.jdih.kemenkeu.go.id
Menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA.
BAB I
PENGGUNAAN, Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
www.jdih.kemenkeu.go.id
6 . Anggaran Penclapatan dan Belanja Daerah yang sela njutnya disingka t APBD, a cla la h r en can a keu a n gan tahunan pemerintahan claerah yang clibahas clan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakila n Rakyat Daerah, cla n ditetapka n clengan Peraturan Daera h.
www.jdih.kemenkeu.go.id
1 7. Pagu Dana Desa adalah anggaran Dana Desa yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
www.jdih.kemenkeu.go.id
BAB II PENGALOKASIAN Bagian Kesatu Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota Pasal 2
www.jdih.kemenkeu.go.id Pasal 3
BAB II
www.jdih.kemenkeu.go.id
X {(0,25 * Yl) + (0,35 * Y2) + (0, 10 * Y3) + (0,30 * Y4)} * (O, lO * DD) Keterangan: X Dana Desa kabupaten/kota yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, d a n tingkat k esulitan geogra fis Des a setia p kabupa ten/kota Yl ras10 jumlah penduduk Desa setiap kabupaten/kota terhadap total p enduduk Desa n a siona l Y2 r a sio jumla h penduduk miskin Des a s etia p kabupaten/kota terhadap total penduduk miskin Desa nasional Y3 ra sio lua s wilayah De s a s etia p ka bupa ten/kota terha d a p lua s wilayah Des a n asional Y4 ra sio IKK kabupaten/kota t erhada p total IKK kabupaten/kota yang m emiliki Desa DD Pa gu Da n a Desa Na siona l
www.jdih.kemenkeu.go.id Pasal 5
Bagian Kedua Pengalokasian Dana Desa setiap Desa
www.jdih.kemenkeu.go.id
( 1) Rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b menggunakan bobot sebagai berikut:
W = {(0,25 ·k Zl) + (0,35 * Z2) + (0, 10 * Z3) + (0,30 * Z4)} * (DDkab/kota - ADkab/kota) Keterangan: w Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota Zl = rasio jumlah penduduk setiap Desa t erhadap Z2 Z3 total penduduk Desa kabupaten/kota yang bersangkutan rasio jumla h penduduk miskin setiap terhadap total penduduk miskin kabupaten/kota yang bersangkutan Des a Des a rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Des a kabupa t en/kota yang bersangku tan www.jdih.kemenkeu.go.id Z4 rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten/kota yang bersangkutan DDkab / kota ADka b /kota pagu Dana Desa kabupaten/kota besaran Alokasi Dasar untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam k a bupaten/kota
www.jdih.kemenkeu.go.id
BAB III PENYALURAN Bagian Kesatu Kuasa Pengguna Anggaran
BAB III
Bagian Keclua Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Bagian Ketiga Mekanisme dan Tahap Penyaluran
Membuka PDF…