Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49/PMK.07/2016
- Nomor
- 49/PMK.07/2016
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 37
www.jdih.kemenkeu.go.id
Menetapkan
P�raturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
3 . Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, yang besarannya dihitung dengan cara 90% (sembilan puluh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi dengan jumlah Desa secara nasional.
8 . Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 9 . Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
1 1. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
1 6 . Surat Keputusan Penetapan Rincian Dana Desa, yang selanjutnya disingkat SKPRDD, adalah surat keputusan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran yang memuat nnc1an jumlah Dana Desa setiap kabupaten/kota dalam satu tahun anggaran. 1 7. Indikasi Kebutuhan Dana Desa adalah indikasi dana yang perlu dianggarkan dalam rangka pelaksanaan transfer Dana Desa. www.jdih.kemenkeu.go.id
2 0 . Indeks Kemahalan Konstruksi, yang selanjutnya disingkat IKK, adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar Daerah. 2 1 . Indeks Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya disebut IKG Desa, adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi. 2 2 . Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP, adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPA/PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
2 4 . Menteri Keuangan, yang selanjutnya disebut Menteri, adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. BAB II PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN DANA DESA Bagian Kesatu Penganggaran Dana Desa
BAB II
( 1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyusun www.jdih.kemenkeu.go.id Indikasi Kebutuhan Dana dan Rencana Dana Pengeluaran Dana Desa dengan memperhatikan persentase Dana Desa yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan kinerja pelaksanaan Dana Desa menjadi dasar penganggaran Dana Desa.
Bagian Kedua Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota
Dana Desa Kab/Kota = Alokasi Dasar kab/kota + Alokasi Formula kab/kota
( 1) Besaran Alokasi Formula setiap kabupaten/kota, yang besarannya 10% (sepuluh persen) dari anggaran Dana Desa dihitung dengan bobot sebagai berikut:
AF Kab/kota = {(0, 2 5 *Yl) + (0, 3 5 *Y2) + (0, 1 0 *Y3) + (0,30 *Y4)} * (0, 1 0 *DD) Keterangan: AF Kab/kota = Alokasi Formula Kabupaten/Kota Yl = rasio jumlah penduduk Desa setiap kabupaten/kota terhadap total penduduk Desa nasional Y2 = ras10 jumlah penduduk miskin Desa. setiap kabupaten/kota terhadap total penduduk miskin ft'/ www.jdih.kemenkeu.go.id Desa nasional Y3 = rasio luas wilayah Desa setiap kabupaten/kota terhadap luas wilayah Desa nasional Y4 = ras10 lKK kabupaten/kota terhadap total IKK kabupaten/kota yang memiliki Desa DD Pagu Dana Desa Nasional
( 1) Dalam hal data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, dan luas wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) tidak tersedia, penghitungan rincian Dana Desa dapat menggunakan data Desa induk secara proporsional sebesar 50% (lima puluh persen), atau data yang bersumber dari Pemerintah Daerah.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Agustus. www.jdih.kemenkeu.go.id Bagian Ketiga Pengalokasian Dana Desa setiap Desa
AF setiap Desa = {(0 , 2 5 *Z l ) + (0, 3 5 *Z2) + (0, 1 0 *Z3) + (0 ,30 *Z4)} * (DDkab/kota - ADkab/kota) Keterangan: AF setiap Desa = Alokasi Formula Setiap Desa Z 1 rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota yang bersangkutan Z2 rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota yang bersangkutan Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa kabupaten/kota yang bersangkutan Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten/kota yang bersangkutan www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 1 - DDkab/kota = besaran Dana Desa kabupaten/kota ADkab/kota = besaran Alokasi Dasar kabupaten/kota
( 1) IKG Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) disusun dan ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
Pasal 1 0 ( 1) Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.
d . prioritas penggunaan Dana Desa;
BAB III PENYALURAN Bagian Kesatu Kuasa Pengguna Anggaran Pasal 1 1 ( 1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa, Menteri selaku PA Bendahara Umum Negara menetapkan Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan sebagai KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan .
Bagian Kedua Dokumen Pelaksanaan Anggaran
BAB III
( 1) KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan menyusun DIPA Dana Desa berdasarkan rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) .
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)