Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 249/PMK.03/2016
- Nomor
- 249/PMK.03/2016
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 4
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2008) ;
MEMUTUSKAN : PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS NOMOR PERATURAN 253/PMK.03/2014 MENTERI TENTANG KEUANGAN TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2008) , diubah sebagai berikut:
www.jdih.kemenkeu.go.id
dan
1) pengurangan atau pembatalan SPPT atau SKP PBB yang tidak benar; 2) pengurangan PBB; atau 3) pengurangan denda administrasi PBB.
( 1) Direktur Jenderal Pajak harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal Surat Keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) atau Pasal 6 ayat (3).
atau
jwww.jdih.kemenkeu.go.id
Pasal II
I www.jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2017 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2016 MENTERI KEUANGAN ttd. SRI MULYANI INDRAWATI DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 22 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum --- u.b. Kepala Ba�ran T.U. ementerian ARIF BINTARTO YUWON()l\J' NIP 19710912199703100 1{ www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN I PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 249 /PMK.03/ 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 253/PMK.03/2014 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN CONTOH FORMAT SURAT KEBERATAN: Nomor Lampiran Hal : .......... ................ ....... (1) : ................................. (3) : Pengajuan Keberatan atas SPPT/SKP PBB*) Tahun Pajak ....... (4) Yth. Direktur Jenderal Pajak u.b. Kepala KPP ........................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · · ... ... (5) Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ..................................................... (6) NPWP : ..................................................... (7) Jabatan : ..................................................... (8) Alamat : ..................................................... (9) Nomor Telepon : ..................................................... (10) bertindak selaku D Wajib Pajak dari Wajib Pajak Nama NPWP Alamat atas objek pajak: D Kuasa : ......................... ............................ (11) : ..................................................... (12) : ..................................................... (13) NOP : ..................................................... (14) Alamat : ..................................................... (15) ...................... (2) PBB yang terutang : Rp ............................. (16) ( . .. .................................. ) (17) Tanggal SPPT/SKP PBB*) diterima : ........................................................... (18) dengan ini mengajukan keberatan atas SPPT/SKP PBB*) Tahun Pajak ....... (19) dengan alasan:
2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; dst. (22) Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan. Wajib Pajak/Kuasa*) ................................. (23) Keterangan:
www.jdih.kemenkeu.go.id Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9) Nomor (10) Nomor (11) Nomor (12) Nomor (13) Nomor (14) Nomor (15) Nomor (16) Nomor (17) Nomor (18) Nomor (19) Nomor (20) Nomor (21) PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEBERATAN Diisi nomor Surat Keberatan sesuai dengan administrasi Wajib Pajak. Diisi kota dan tanggal Surat Keberatan dibuat. Diisi jumlah lampiran yang disertakan dalam Surat Keberatan Diisi Tahun Pajak SPPT/SKP PBB yang diajukan keberatan. Diisi nama dan alamat KPP tempat objek pajak diadministrasikan. Diisi nama Wajib Pajak atau kuasa yang menandatangani Surat Keberatan. Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Wajib Pajak atau kuasa yang menandatangani Surat Keberatan. Diisi jabatan yang menandatangani Surat Keberatan. Diisi alamat Wajib Pajak atau kuasa yang menandatangani Surat Keberatan. Diisi nomor telepon Wajib Pajak atau kuasa yang menandatangani Surat Keberatan. Diisi nama Wajib Pajak apabila Surat Keberatan ditandatangani oleh kuasa dari Wajib Pajak. Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Wajib Pajak apabila Surat Keberatan ditandatangani oleh kuasa dari Wajib Pajak. Diisi alamat Wajib Pajak apabila Surat Keberatan ditandatangani oleh kuasa dari Wajib Pajak. Diisi Nomor Objek Pajak (NOP). Diisi alamat objek pajak. Diisi jumlah PBB yang terutang dalam SPPT/SKP dalam angka. Diisi jumlah PBB yang terutang dalam SPPT/SKP dalam huruf. Diisi tanggal SPPT/SKP PBB diterima oleh Wajib Pajak. Diisi Tahun Pajak SPPT/SKP PBB yang diajukan keberatan. Diisi alasan keberatan menurut Wajib Pajak secara jelas. Diisi perhitungan PBB menurut Wajib Pajak secara jelas dan ) www.jdih.kemenkeu.go.id lengkap. Nomor (22) Nomor (23) Diisi jenis dokumen yang dilampirkan. Diisi tanda tangan dan nama Wajib Pajak atau kuasa dari Wajib Pajak. Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum - ARIF BINTART YUWON�')i/ NIP 19710912199703100 y MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN II PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 249/PMK.03/ 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 253/PMK.03/2014 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN SURAT KEBERATAN TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ............................................. (1) Nomor Sifat Lampiran Hal : ................................. (2) : Segera : Satu berkas : Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Yth . ............................................. (4) ............................. (3) Sehubungan dengan surat Saudara nomor ................................. (5) tanggal ................ (6) hal ................................... (7) yang diterima tanggal ......................( 8), dengan ini disampaikan bahwa:
Surat Keberatan harus memenuhi persyaratan: 1) satu Surat Keberatan untuk satu SPPT atau SKP PBB; 2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; 3) ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak dan disampaikan melalui KPP; 4) dilampiri dengan fotokopi SPPT atau SKP PBB yang diajukan keberatan; 5) dikemukakan jumlah PBB yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak dan disertai dengan alasan pengajuan keberatan; 6) diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau SKP PBB, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya dengan disertai bukti pendukung; 7) ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau dalam hal Surat Keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, Surat Keberatan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan www.jdih.kemenkeu.go.id 8) Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan:
1) ............................................. ' 2) .............................................., 3) ........................................ dst. (9) Sehingga sesuai ketentuan sebagaimana angka 1 huruf b, Surat Keberatan Saudara tidak dipertimbangkan, dan terlampir dikembalikan berkas terkait.
Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih. a.n. Direktur Jenderal Pajak .......................... (10) NIP .................... (11) www.jdih.kemenkeu.go.id II PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN SURAT KEBERATAN TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9) Nomor (10) Nomor (11) Diisi kepala surat Diisi nomor surat pemberitahuan Diisi tanggal surat pemberitahuan dibuat. Diisi nama dan alamat Wajib Pajak. Diisi nomor Surat Keberatan. Diisi tanggal Surat Keberatan. Diisi hal dalam Surat Keberatan Diisi tanggal diterimanya Surat Keberatan dari Wajib Pajak. Diisi persyaratan pengajuan Surat Ke beratan yang tidak dipenuhi. Diisi pejabat yang menandatangani surat pemberitahuan. Diisi tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat pemberitahuan. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum ei � u.b. ttR"'P1•""'- � ala B:a� , i�n T.U. Kementerian II --- , • I / ' ARIF BINT ·RTO YUWONOf NIP 19710912199703100 ¥ www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)