DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 252/PMK.05/2016

Nomor: 252/PMK.05/2016
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 200 5 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 20 05 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Kementerian Agama telah mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2011 ten.tang Tarif Layanan Badan Laym�an Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Kementerian Agama;
b.bahwa Menteri Agama melalui surat Nomor: 3112/SJ/B.III.2/KU.03.1.3/0�/2016 tanggal 4 Mei 20 1 6, telah mengajukan usulan revisi tarif layanan Badan www.jdih.kemenkeu.go.id Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Kementerian Agama;
c.bahwa usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Kementerian Agama, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
d.bahwa berkenaan dengan huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu mengatur kembali tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Kernenterian Agama yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2011 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Kementerian Agama;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Kementerian Agama;

1.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 200 5 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 0 5 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 200 5 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 12 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340) ;
2.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK. 0 5/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915) ; www.jdih.kemenkeu.go.id MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG PADA KEMENTERIAN AGAMA.

Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Kementerian Agama adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Kernenterian Agama kepada pengguna Jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

a.Tarif Layanan Akademik; dan
b.Tarif Layanan Penunjang Akademik.

Pasal 3

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

a.Tarif Seleksi Ujian Masuk;
b.Tarif Uang Kuliah Tunggal Program Diploma dan Sarjana;
c.Tarif Non-Uang Kuliah Tunggal Program Diploma dan Sarjana;
d.Tarif Program Pascasarjana; dan
e.Tarif Layanan Akademik Lainnya.

Pasal 4

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

a.Tarif Penggunaan Lahan, Ruangan, dan Gedung;
b.Tarif Penggunaan Sarana Transportasi;
c.Tarif Penggunaan Peralatan dan Mesin; dan
d.Tarif Pendidikan dan Pelatihan. www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 5

Tarif Seleksi Ujian Masuk, Tarif Non-Uang Kuliah Tunggal Program Diploma dan Sarjana, Tarif Program Pascasarjana, dan Tarif Layanan Akademik Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Tarif Uang Kuliah Tunggal Program ·Diploma dan Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mengikuti ketentuan peraturan menteri agama yang mengatur mengenai biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi agama negeri di lingkungan kementerian agama.

Pasal 7

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Kementerian Agama.

Pasal 8

Tarif Penggunaan Lahan, Ruangan dan Gedung, Tarif Penggunaan Sarana Transportasi, dan Tarif Penggunaan Peralatan clan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, dan huruf c merupakan penggunaan dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi.

Pasal 9

Tarif Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan habis pakai, akomodasi, transportasi, dan/atau pendamping instruktur/tenaga ahli.

Pasal 10

(1)Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Kementerian Agama dapa� www.jdih.kemenkeu.go.id memberikan penelitian, berdasarkan Jasa dan layanan pengabdian kebutuhan dari melalui kontrak kerja sama. di bidang pendidikan, kepada masyarakat pihak pengguna J asa
(2)Tarif atas jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim ·Malang pada Kernenterian Agama dengan pihak pengguna j asa.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 200 5 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 20 05 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Kementerian Agama telah mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2011 ten.tang Tarif Layanan Badan Laym�an Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Kementerian Agama;
b.bahwa Menteri Agama melalui surat Nomor: 3112/SJ/B.III.2/KU.03.1.3/0�/2016 tanggal 4 Mei 20 1 6, telah mengajukan usulan revisi tarif layanan Badan www.jdih.kemenkeu.go.id Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Kementerian Agama;
c.bahwa usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Kementerian Agama, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
d.bahwa berkenaan dengan huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu mengatur kembali tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Kernenterian Agama yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2011 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Kementerian Agama;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Kementerian Agama;

1.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 200 5 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 0 5 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 200 5 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 12 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340) ;
2.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK. 0 5/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915) ; www.jdih.kemenkeu.go.id MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG PADA KEMENTERIAN AGAMA.

Pasal 1

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

a.Tarif Layanan Akademik; dan
b.Tarif Layanan Penunjang Akademik.

Pasal 3

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

a.Tarif Seleksi Ujian Masuk;
b.Tarif Uang Kuliah Tunggal Program Diploma dan Sarjana;
c.Tarif Non-Uang Kuliah Tunggal Program Diploma dan Sarjana;
d.Tarif Program Pascasarjana; dan
e.Tarif Layanan Akademik Lainnya.

Pasal 4

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

a.Tarif Penggunaan Lahan, Ruangan, dan Gedung;
b.Tarif Penggunaan Sarana Transportasi;
c.Tarif Penggunaan Peralatan dan Mesin; dan
d.Tarif Pendidikan dan Pelatihan. www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Kementerian Agama.

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

(1)Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Kementerian Agama dapa� www.jdih.kemenkeu.go.id memberikan penelitian, berdasarkan Jasa dan layanan pengabdian kebutuhan dari melalui kontrak kerja sama. di bidang pendidikan, kepada masyarakat pihak pengguna J asa
(2)Tarif atas jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim ·Malang pada Kernenterian Agama dengan pihak pengguna j asa.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 252/PMK.05/2016

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2012

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 183/PMK.05/2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2012

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 183/PMK.05/2011