Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 253/PMK.08/2015
- Nomor
- 253/PMK.08/2015
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 25
huruf a, dilakukan oleh Menteri Keuangan atas nama Pemerintah secara akuntabel dan transparan, dengan memperhatikan pengelolaan risiko pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diatur dalam suatu Peraturan Menteri; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan untuk Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera; f www.jdih.kemenkeu.go.id
6 . Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang pendirian, pengurusan, pengawasan dan pembubaran badan usaha milik negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556 ) ;
f www.jdih.kemenkeu.go.id 8 . Peraturan Presiden Nomor 100 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol Di Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244) ;
1191) ; MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN UNTUK PERCEPATAN PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL DI SUMATERA.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
f www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id 8 . Kewajiban adalah kewajiban finansial yang timbul sehubungan dengan Pinjaman sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Pinjaman, yang terdiri dari sejumlah utang pokok dan bunga yang telah jatuh tempo beserta seluruh denda dan biaya-biaya lain yang · timbul sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman.
12 . Perjanjian Penyelesaian Pembayaran Utang PT Hutama Katya (Persero) adalah perjanjian antara Pemerintah dan PT Hutama Katya (Persero) mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan pembayaran kembali atas realisasi klaim Jaminan. ·
t www.jdih.kemenkeu.go.id
BAB II TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Tujuan
BAB II
Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:
Bagian Kedua Prinsip
Jaminan diberikan dengan mempertimbangkan prinsip prinsip sebagai berikut
t www.jdih.kemenkeu.go.id
(2 ) Dalam rangka penetapan batas maksimal penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c. q. Direktorat Strategi Portofolio Pembiayaan memberikan rekomendasi kepada Menteri. Bagian Ketiga Ruang Lingkup Jaminan
(2 ) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Perjanjian Pinjaman PT Hutama Karya (Persero) dalam rangka pembangunan tol trans Sumatera sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2 014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol Di Sumatera sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2 015.
t www.jdih.kemenkeu.go.id
BAB III BENTUK JAMINAN DAN MASA BERLAKU JAMINAN Bagian Kesatu Bentuk Jaminan
BAB III
Jaminan dinyatakan dalam bentuk Surat Jaminan Pemerintah yang ditandatangani oleh Menteri dan ditujukan kepada Kreditur. Bagian Kedua Masa Berlaku Jaminan
Jaminan berlaku sejak Surat Jaminan Pemerintah ditandatangani oleh Menteri sampai dengan seluruh Kewajiban PT Hutama Karya (Persero) terpenuhi. BAB IV TATA CARA PEMBERIAN JAMINAN Bagian Kesatu Pengadaan Pinjaman
BAB IV
t www.jdih.kemenkeu.go.id (2 ) Rencana pengusahaan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) memuat paling kurang:
Bagian Kedua Permohonan Jaminan
(2 ) Usulan permohonan Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri c.q Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan clan Risiko, dengan melampirkan paling kurang:
t www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 0-
Bagian Ketiga Evaluasi Permohonan Jaminan
(2 ) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan rekomendasi kepada Menteri.
penerbitan Surat Jaminan
t www.jdih.kemenkeu.go.id i ' - 1 1 - ! Bagian Keempat Penerbitan Surat Jaminan Pemerintah
Membuka PDF…