DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 142/PMK.08/2019

Nomor: 142/PMK.08/2019
Tahun: 2019
Ditetapkan: 15 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.OB/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan untuk Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.OB/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Obligasi Dalam Rangka Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera; www.jdih.kemenkeu.go.id
b.bahwa untuk menyederhanakan dan menyempurnakan ketentuan mengenai pemberian dan pelaksanaan jaminan Pemerintah untuk percepatan proyek pembangunan jalan tol di Sumatera sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pengaturan kembali Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.08/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Percepatan Proyek Pem berian J aminan Pembangunan J alan untuk Tol di Sumatera dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Obligasi Dalam Rangka Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera dalam 1 (satu) Peraturan Menteri Keuangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera;

1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah www.jdih.kemenkeu.go.id Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 626 7);
4.Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244);
5.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.08/2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan untuk Pelaksanaan Kewajiban Penjaminan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1828); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN PEMERINTAH UNTUK PERCEPATAN PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL DI SUMATERA.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 3

Jaminan Pemerintab diberikan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a.kemampuan keuangan negara;
b.kesinambungan fiskal; dan
c.pengelolaan risiko fiskal (APBN). www.jdih.kemenkeu.go.id Pasal 4

(1)Dalam memberikan Jaminan Pemerintah, Menteri memiliki kewenangan un tuk:
1. a.menetapkan batas maksimal penJamman secara berkala sebagai patokan dalam pemberian Jaminan Pemerintah atas Pinjaman dan Obligasi; dan
2. b.menyediakan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah sesua1 dengan peraturan perundangan-undangan, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2)Dalam rangka penetapan batas maksimal penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko memberikan rekomendasi kepada Menteri berdasarkan perhitungan dari Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan.

BAB III

JAMINAN PINJAMAN

Pasal 5

(1)Jaminan Pinjaman atas Kewajiban Finansial PT Hutama Karya (Persero) diberikan secara penuh kepada Kreditur sesuai dengan Perjanjian Pinjaman atau kepada Pemberi Fasilitas Pembiayaan Syariah berdasarkan Perjanjian Pembiayaan.
(2)Pinjaman yang disepakati berdasarkan Perjanjian Pinjaman atau Perjanjian Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pelaksanaan: www.jdih.kemenkeu.go.id 10-
1. a.pembangunan jalan tol di Sumatera sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 ten tang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera; dan/ a tau
2. b.pembiayaan kembali (refinancing) dalam rangka pembiayaan pembangunan jalan tol di Sumatera sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas.
(3)Kewajiban Finansial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.pokok pinjamanjpokok pembiayaan yang telah jatuh tempo;
2. b.bungajlmbalan yang telah jatuh tempo;
3. c.denda; dan/ a tau
4. d.biaya-biaya lain yang timbul, sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman atau Perjanjian Pembiayaan.
(4)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengacu kepada harga acuan pinjaman yang ditetapkan oleh Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau pada saat diperlukan.
(5)Untuk penentuan harga acuan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri menugaskan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan untuk melakukan perhitungan. www.jdih.kemenkeu.go.id - 11 Pasal 6
(1)Dalam rangka pengelolaan risiko fiskal, Menteri dapat menugaskan BUPI untuk memberikan Jaminan Pinjaman.
(2)Dalam hal Jaminan Pinjaman diberikan oleh BUPI, ketentuan mengenai Batas Maksimal Penjaminan dan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak berlaku.
(3)Tata cara penugasan kepada BUPI dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pemberian dan pelaksanaan Jamman pemerintah bersama atau melalui BUPI terhadap risiko Gagal Bayar dari badan usaha milik negara yang melakukan pinjaman dan/ atau penerbitan obligasi untuk membiayai penyediaan infrastruktur.

Pasal 7

Jaminan Pinjaman dinyatakan dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh Menteri dan ditujukan kepada Kreditur atau Pemberi Fasilitas Pembiayaan Syariah dengan tembusan kepada PT Hutama Karya (Persero).

(1)Surat Jaminan Pinjaman berlaku sejak tanggal penerbitan surat Jaminan Pinjaman dan serta merta berakhir atau tidak berlaku dengan berakhirnya atau tidak berlakunya Perjanjian Pinjaman atau Perjanjian Pembiayaan. www.jdih.kemenkeu.go.id
(2)Jaminan Pinjaman efektif sejak tanggal penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) oleh pejabat yang berwenang atau tanggal lain yang ditetapkan dalam surat Jaminan Pinjaman sampa1 dengan seluruh Kewajiban Finansial PT Hutama Karya (Persero) kepada Kreditur atau Pemberi Fasilitas Pembiayaan Syariah berdasarkan Perjanjian Pinjaman atau Perjanjian Pembiayaan terpenuhi.
(1)Jaminan Pinjaman diberikan berdasarkan
(2)permohonan jaminan yang diajukan oleh PT Hutama Karya (Persero). Pelaksanaan berdasarkan Jaminan Pinjaman dilakukan adanya klaim yang diajukan oleh Kreditur atau Pemberi Fasilitas Pembiayaan Syariah.
(3)Tata cara pemberian dan pelaksanaan Jaminan Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. BABIV JAMINAN OBLIGASI
(1)Jaminan Obligasi diberikan untuk penerbitan Obligasi yang dilakukan melalui:
1. a.penawaran umum; atau
2. b.tanpa penawaran umum. www.jdih.kemenkeu.go.id
(2)Jaminan Obligasi diberikan kepada Pemegang Obligasi melalui:
1. a.Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
2. b.Agen Pemantau berdasarkan Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau.
(3)Penerbitan Obligasi yang diberikan Jaminan Obligasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memperoleh pendanaan bagi:
1. a.Pembangunan jalan tol di Sumatera sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Presiden Nom or 117 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera; dan/ atau
2. b.pembiayaan kembali (refinancing) dalam rangka pembiayaan pembangunan jalan tol di Sumatera sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas. Pasa111
(1)Pemberian Jaminan Obligasi mencakup keseluruhan dari Kewajiban Finansial PT Hutama Karya (Persero) kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan atau Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau.
(2)Kewajiban Finansial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.pokok Obligasi yang telah jatuh tempo;
2. b.bunga Obligasi yang telah jatuh tempo; dan/ atau
3. c.denda atas keterlambatan pembayaran huruf a dan hurufb. www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 12

(1)Dalam rangka menjaga kesinambungan fiskal, Menteri dapat menugaskan BUPI untuk memberikan Jaminan Obligasi.
(2)Dalam hal Jaminan Obligasi diberikan oleh BUPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan mengenai Batas Maksimal Penjaminan dan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak berlaku.
(3)Tata cara pemberian Obligasi oleh BUPI dan pelaksanaan J aminan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pemberian dan pelaksanaan Jamman pemerintah bersama atau melalui BUPI terhadap risiko Gagal Bayar dari badan usaha milik negara yang melakukan pinJaman dan/ atau penerbitan obligasi untuk membiayai penyediaan infrastruktur.

Pasal 13

Jaminan Obligasi dinyatakan dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan ditujukan kepada Wali Amanat atau Agen Pemantau dengan tembusan kepada PT Hutama Karya (Persero).

Pasal 14

(1)Jaminan Obligasi berlaku sejak Tanggal Penerbitan Obligasi sampai dengan seluruh Kewajiban Finansial PT Hu tama Karya (Persero) selaku emi ten kepada www.jdih.kemenkeu.go.id Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan atau Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau terpenuhi.

Pasal 15

(1)Dalam rangka pemberian Jaminan Obligasi, Menteri mendelegasikan kewenangan proses pemberian dan pelaksanaan Jaminan Obligasi kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
(2)Jaminan Obligasi diberikan berdasarkan permohonan Jamman yang diajukan oleh PT Hutama Karya (Persero).
(3)Pelaksanaan Jaminan Obligasi dilakukan berdasarkan klaim yang diajukan oleh Wali Amanat a tau Agen Pemantau.
(4)Tata cara pemberian dan pelaksanaan Jaminan Obligasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. BABV PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN KEWAJIBAN PENJAMINAN PEMERINTAH

Pasal 16

(1)Pemerintah melalui Menteri menyiapkan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah untuk pelaksanaan J aminan Pemerintah. www.jdih.kemenkeu.go.id
(2)Tata cara penganggaran dan pelaksanaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pengelolaan dana cadangan penjaminan untuk pelaksanaan kewajiban penjaminan Pemerintah. BABVI PENYELESAIAN AKIBAT PELAKSANAAN JAMINAN

Pasal 17

(1)Setiap pelaksanaan atas pembayaran Jaminan Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(2)atau Jaminan Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) menimbulkan akibat berupa timbulnya utang dari Terjamin kepada Penjamin.
(2)Terjamin wajib menyelesaikan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Penjamin sebagaimana dinyatakan oleh Terjamin dalam surat komitmen penyelesaian utang.
(3)Surat komitmen penyelesaian utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Menteri ini diundangkan.
(4)Surat komitmen penyelesaian utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk setiap Jaminan Pinjaman atau Jaminan Obligasi dan dalam hal terjadinya pelaksanaan Jaminan Jaminan Obligasi sebagaimana ayat (1). Pinjaman dimaksud a tau pad a www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 18

(1)Realisasi atas komitmen Terjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan sesum dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam hal penyelesaian akibat dari pelaksanaan Jaminan Pinjaman atau Jaminan Obligasi disepakati untuk dilakukan melalui cicilan tunai, Terjamin dan Penjamin menuangkan hal tersebut dalam Perjanjian Penyelesaian Pembayaran Tunai, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penjamin dan Terjamin paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Penjamin melakukan pembayaran klaim kepada Penerima Jaminan.
(3)Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2} memuat ketentuan paling sedikit:
1. a.pengakuan utang Terjamin dan janji untuk membayar utang kepada Penjamin;
2. b.jumlah seluruh utang sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan jangka waktu pembayaran, termasuk masa tenggang; dan
3. c.jumlah cicilan, jadwal cicilan, dan tanggal pembayaran.
(4)Perjanjian Penyelesaian Pembayaran Tunai ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
(5)Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko mengadministrasikan setiap piutang Pemerintah kepada Terjamin yang timbul sebagai penyelesaian akibat pelaksanaan Jaminan Pinjaman atau Jaminan Obligasi berdasarkan Peraturan Menteri lnl. www.jdih.kemenkeu.go.id

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.OB/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan untuk Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.OB/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Obligasi Dalam Rangka Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera; www.jdih.kemenkeu.go.id
b.bahwa untuk menyederhanakan dan menyempurnakan ketentuan mengenai pemberian dan pelaksanaan jaminan Pemerintah untuk percepatan proyek pembangunan jalan tol di Sumatera sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pengaturan kembali Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.08/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Percepatan Proyek Pem berian J aminan Pembangunan J alan untuk Tol di Sumatera dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Obligasi Dalam Rangka Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera dalam 1 (satu) Peraturan Menteri Keuangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera;

1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah www.jdih.kemenkeu.go.id Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 626 7);
4.Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244);
5.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.08/2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan untuk Pelaksanaan Kewajiban Penjaminan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1828); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN PEMERINTAH UNTUK PERCEPATAN PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL DI SUMATERA.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 3

Jaminan Pemerintab diberikan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a.kemampuan keuangan negara;
b.kesinambungan fiskal; dan
c.pengelolaan risiko fiskal (APBN). www.jdih.kemenkeu.go.id Pasal 4

(1)Dalam memberikan Jaminan Pemerintah, Menteri memiliki kewenangan un tuk:
1. a.menetapkan batas maksimal penJamman secara berkala sebagai patokan dalam pemberian Jaminan Pemerintah atas Pinjaman dan Obligasi; dan
2. b.menyediakan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah sesua1 dengan peraturan perundangan-undangan, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2)Dalam rangka penetapan batas maksimal penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko memberikan rekomendasi kepada Menteri berdasarkan perhitungan dari Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan.

BAB III

JAMINAN PINJAMAN

Pasal 5

(1)Jaminan Pinjaman atas Kewajiban Finansial PT Hutama Karya (Persero) diberikan secara penuh kepada Kreditur sesuai dengan Perjanjian Pinjaman atau kepada Pemberi Fasilitas Pembiayaan Syariah berdasarkan Perjanjian Pembiayaan.
(2)Pinjaman yang disepakati berdasarkan Perjanjian Pinjaman atau Perjanjian Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pelaksanaan: www.jdih.kemenkeu.go.id 10-
1. a.pembangunan jalan tol di Sumatera sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 ten tang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera; dan/ a tau
2. b.pembiayaan kembali (refinancing) dalam rangka pembiayaan pembangunan jalan tol di Sumatera sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas.
(3)Kewajiban Finansial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.pokok pinjamanjpokok pembiayaan yang telah jatuh tempo;
2. b.bungajlmbalan yang telah jatuh tempo;
3. c.denda; dan/ a tau
4. d.biaya-biaya lain yang timbul, sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman atau Perjanjian Pembiayaan.
(4)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengacu kepada harga acuan pinjaman yang ditetapkan oleh Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau pada saat diperlukan.
(5)Untuk penentuan harga acuan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri menugaskan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan untuk melakukan perhitungan. www.jdih.kemenkeu.go.id - 11 Pasal 6
(1)Dalam rangka pengelolaan risiko fiskal, Menteri dapat menugaskan BUPI untuk memberikan Jaminan Pinjaman.
(2)Dalam hal Jaminan Pinjaman diberikan oleh BUPI, ketentuan mengenai Batas Maksimal Penjaminan dan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak berlaku.
(3)Tata cara penugasan kepada BUPI dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pemberian dan pelaksanaan Jamman pemerintah bersama atau melalui BUPI terhadap risiko Gagal Bayar dari badan usaha milik negara yang melakukan pinjaman dan/ atau penerbitan obligasi untuk membiayai penyediaan infrastruktur.

Pasal 7

(1)Surat Jaminan Pinjaman berlaku sejak tanggal penerbitan surat Jaminan Pinjaman dan serta merta berakhir atau tidak berlaku dengan berakhirnya atau tidak berlakunya Perjanjian Pinjaman atau Perjanjian Pembiayaan. www.jdih.kemenkeu.go.id
(2)Jaminan Pinjaman efektif sejak tanggal penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) oleh pejabat yang berwenang atau tanggal lain yang ditetapkan dalam surat Jaminan Pinjaman sampa1 dengan seluruh Kewajiban Finansial PT Hutama Karya (Persero) kepada Kreditur atau Pemberi Fasilitas Pembiayaan Syariah berdasarkan Perjanjian Pinjaman atau Perjanjian Pembiayaan terpenuhi.
(1)Jaminan Pinjaman diberikan berdasarkan
(2)permohonan jaminan yang diajukan oleh PT Hutama Karya (Persero). Pelaksanaan berdasarkan Jaminan Pinjaman dilakukan adanya klaim yang diajukan oleh Kreditur atau Pemberi Fasilitas Pembiayaan Syariah.
(3)Tata cara pemberian dan pelaksanaan Jaminan Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. BABIV JAMINAN OBLIGASI
(1)Jaminan Obligasi diberikan untuk penerbitan Obligasi yang dilakukan melalui:
1. a.penawaran umum; atau
2. b.tanpa penawaran umum. www.jdih.kemenkeu.go.id
(2)Jaminan Obligasi diberikan kepada Pemegang Obligasi melalui:
1. a.Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
2. b.Agen Pemantau berdasarkan Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau.
(3)Penerbitan Obligasi yang diberikan Jaminan Obligasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memperoleh pendanaan bagi:
1. a.Pembangunan jalan tol di Sumatera sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Presiden Nom or 117 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera; dan/ atau
2. b.pembiayaan kembali (refinancing) dalam rangka pembiayaan pembangunan jalan tol di Sumatera sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas. Pasa111
(1)Pemberian Jaminan Obligasi mencakup keseluruhan dari Kewajiban Finansial PT Hutama Karya (Persero) kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan atau Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau.
(2)Kewajiban Finansial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.pokok Obligasi yang telah jatuh tempo;
2. b.bunga Obligasi yang telah jatuh tempo; dan/ atau
3. c.denda atas keterlambatan pembayaran huruf a dan hurufb. www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 12

(1)Dalam rangka menjaga kesinambungan fiskal, Menteri dapat menugaskan BUPI untuk memberikan Jaminan Obligasi.
(2)Dalam hal Jaminan Obligasi diberikan oleh BUPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan mengenai Batas Maksimal Penjaminan dan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak berlaku.
(3)Tata cara pemberian Obligasi oleh BUPI dan pelaksanaan J aminan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pemberian dan pelaksanaan Jamman pemerintah bersama atau melalui BUPI terhadap risiko Gagal Bayar dari badan usaha milik negara yang melakukan pinJaman dan/ atau penerbitan obligasi untuk membiayai penyediaan infrastruktur.

Pasal 13

Pasal 14

(1)Jaminan Obligasi berlaku sejak Tanggal Penerbitan Obligasi sampai dengan seluruh Kewajiban Finansial PT Hu tama Karya (Persero) selaku emi ten kepada www.jdih.kemenkeu.go.id Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan atau Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau terpenuhi.

Pasal 15

(1)Dalam rangka pemberian Jaminan Obligasi, Menteri mendelegasikan kewenangan proses pemberian dan pelaksanaan Jaminan Obligasi kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
(2)Jaminan Obligasi diberikan berdasarkan permohonan Jamman yang diajukan oleh PT Hutama Karya (Persero).
(3)Pelaksanaan Jaminan Obligasi dilakukan berdasarkan klaim yang diajukan oleh Wali Amanat a tau Agen Pemantau.
(4)Tata cara pemberian dan pelaksanaan Jaminan Obligasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. BABV PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN KEWAJIBAN PENJAMINAN PEMERINTAH

Pasal 16

(1)Pemerintah melalui Menteri menyiapkan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah untuk pelaksanaan J aminan Pemerintah. www.jdih.kemenkeu.go.id
(2)Tata cara penganggaran dan pelaksanaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pengelolaan dana cadangan penjaminan untuk pelaksanaan kewajiban penjaminan Pemerintah. BABVI PENYELESAIAN AKIBAT PELAKSANAAN JAMINAN

Pasal 17

(1)Setiap pelaksanaan atas pembayaran Jaminan Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(2)atau Jaminan Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) menimbulkan akibat berupa timbulnya utang dari Terjamin kepada Penjamin.
(2)Terjamin wajib menyelesaikan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Penjamin sebagaimana dinyatakan oleh Terjamin dalam surat komitmen penyelesaian utang.
(3)Surat komitmen penyelesaian utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Menteri ini diundangkan.
(4)Surat komitmen penyelesaian utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk setiap Jaminan Pinjaman atau Jaminan Obligasi dan dalam hal terjadinya pelaksanaan Jaminan Jaminan Obligasi sebagaimana ayat (1). Pinjaman dimaksud a tau pad a www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 18

(1)Realisasi atas komitmen Terjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan sesum dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam hal penyelesaian akibat dari pelaksanaan Jaminan Pinjaman atau Jaminan Obligasi disepakati untuk dilakukan melalui cicilan tunai, Terjamin dan Penjamin menuangkan hal tersebut dalam Perjanjian Penyelesaian Pembayaran Tunai, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penjamin dan Terjamin paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Penjamin melakukan pembayaran klaim kepada Penerima Jaminan.
(3)Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2} memuat ketentuan paling sedikit:
1. a.pengakuan utang Terjamin dan janji untuk membayar utang kepada Penjamin;
2. b.jumlah seluruh utang sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan jangka waktu pembayaran, termasuk masa tenggang; dan
3. c.jumlah cicilan, jadwal cicilan, dan tanggal pembayaran.
(4)Perjanjian Penyelesaian Pembayaran Tunai ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
(5)Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko mengadministrasikan setiap piutang Pemerintah kepada Terjamin yang timbul sebagai penyelesaian akibat pelaksanaan Jaminan Pinjaman atau Jaminan Obligasi berdasarkan Peraturan Menteri lnl. www.jdih.kemenkeu.go.id

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Dasar hukum (6)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 100 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 117 Tahun 2015

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 253/PMK.08/2015

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 253/PMK.08/2015

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168/PMK.08/2016

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168/PMK.08/2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Dasar hukum (6)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 100 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 117 Tahun 2015

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 253/PMK.08/2015

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 253/PMK.08/2015

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168/PMK.08/2016

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168/PMK.08/2016