Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 257/PMK.011/2011
- Nomor
- 257/PMK.011/2011
- Tahun
- 2011
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 14
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemotongan dan Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan Lain Kontraktor Berupa Uplift atau Imbalan Lain yang Sejenis dan/atau Penghasilan Kontraktor dari Pengalihan Participating Interest; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/257~PMK.011~2011Per.HTM (1 of 9) [3/6/2012 9:13:23 AM] PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB
MEMUTUSKAN: menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN DAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN LAIN KONTRAKTOR BERUPA UPLIFT ATAU IMBALAN LAIN YANG SEJENIS DAN/ATAU PENGHASILAN KONTRAKTOR DARI PENGALIHAN PARTICIPATING INTEREST.
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/257~PMK.011~2011Per.HTM (2 of 9) [3/6/2012 9:13:23 AM] PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB
http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/257~PMK.011~2011Per.HTM (3 of 9) [3/6/2012 9:13:23 AM] PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB
Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan atas pengalihan Participating Interest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah:
atau
http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/257~PMK.011~2011Per.HTM (4 of 9) [3/6/2012 9:13:23 AM] PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB
http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/257~PMK.011~2011Per.HTM (5 of 9) [3/6/2012 9:13:23 AM] PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB
http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/257~PMK.011~2011Per.HTM (6 of 9) [3/6/2012 9:13:23 AM] PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB
Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan/atau Pasal 7 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), wajib disetorkan ke kas negara, sesuai dengan jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran, penyetoran, pemotongan, pemungutan, dan/atau pelaporan pajak.
dan/atau
http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/257~PMK.011~2011Per.HTM (7 of 9) [3/6/2012 9:13:23 AM] PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB
(2), terutang Pajak Penghasilan sesuai peraturan perundang- undangan di bidang Pajak Penghasilan.
Penghitungan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 10 ayat (1) dilakukan sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)